Blogger Themes

Please Click This Button Below To Read This Website In To Your Own Language

Kamis, 26 Januari 2017

Saksi Ahli Buat JPU Tidak Berkutik saat Sidang Alkes SBD Di Tipikor Kupang

Kupang - Ahli Pengadaan Barang dan Jasa, Dr. Yahya menegaskan, invoice bukan sebagai dasar untuk menghitung kerugian negara terhadap suatu proyek, karena tidak diatur dalam Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.
Yahya mengatakan hal ini saat menjadi saksi ahli dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi proyek Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas, Pustu dan Poskesdes serta Obat-obatan dan Perbekalan Kesehatan di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), yang digelar di Pengadilan Tipikor Kupang, Selasa (24/1/2017) sore.

Pembantu Dekan II Fakultas Kelautan dan Perikanan Undana, ini dihadirkan pihak terdakwa. Yahya menjawab pertanyaan penasehat hukum terdakwa drg. Elisabeth Kaka (mantan Kepala Dinas Kesehatan SBD) dan Obed Kondo Mete (Pejabat Pembuat Komitmen/PPK), Dr. Melkianus Ndaumanu, S.H, M.Hum dalam persidangan.

Sidang dipimpin Majelis Hakim, Jemmy Tanjung Utama (ketua) didampingi Gustaf Marpaung dan Ali Muhtarom (anggota). Hadir Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Catur Rianita, S.H, Yuli Partimi, S.H dan Soleman Bola, S.H.

Yahya menyebut Pasal 55 UU Nomor 70 Tahun 2012 menyatakan bahwa tanda bukti perjanjian terkait dengan proyek, terdiri atas bukti pembelian, kuitansi, Surat Perintah Kerja (SPK) dan surat perjanjian.

Menurutnya, bukti perjanjian disesuaikan dengan nilai pengadaan. Untuk nilai Rp 0 -Rp 10 juta cukup dengan nota/struk. Nilai Rp 10 juta -Rp 50 juta menggunakan kuitansi.
Nilai Rp 50 juta -Rp 200 juta dengan SPK atau kontrak. Sementara untuk nilai Rp 200 juta keatas menggunakan surat perjanjian.

Dia menegaskan invoice tidak disebutkan dalam Perpres sehingga tidak bisa sebagai dasar menghitung kerugian negara.
Ditanya tentang apa itu invoice, Yahya enggan menjelaskan lebih jauh. Dia berdalih fokus pada hal-hal yang berkaitan mengenai pengadaan barang dan jasa.

Invoice merupakan daftar kiriman barang yang dilengkapi dengan keterangan nama, jumlah serta harga yang harus dibayar oleh pelanggan.

"Yang punya kewenangan untuk menghitung kerugian negara siapa?" tanya Melkianus.

Yahya mengatakan ada tidaknya kerugian negara suatu proyek ditentukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat daerah dan Akuntan Publik. Pemeriksaan BPK dan BPKP
dilakukan oleh ahli di bidang masing-masing.

"Faktanya yang menghitung kerugian negara proyek Alkes SBD adalah akuntan publik dengan latar belakang ekonomi, tanpa latar belakang kesehatan?" tanya Melkianus.

Menurut Yahya, akuntan publik boleh digunakan tapi untuk menghitung barang yang masuk, apakah sesuai spek (spesifikasi), jumlah barang dan fungsinya. Namun tidak untuk menghitung kerugian negara.

Pengacara kemudian minta tanggapan Yahya mengenai hasil pemeriksaan panitia PHO, kontraktor dan pihak puskesmas yang menyatakan barang (alkes dan obat-obatan) dinyatakan lengkap, sesuai spek dan berfungsi.

"Menurut saksi ahli, kalau barang lengkap artinya apa?"

"Diterima 100 persen," jawab Yahya.
Yahya juga menegaskan, panitia PHO memeriksa barang yang masuk sesuai kontrak. Melkianus menginformasikan bahwa sesuai fakta, proyek Alkes SBD sudah diaudit oleh BPK.

"Temuan hanya pada obat sehingga ada rekomendasi. Terhadap alkes tidak ada temuan, tidak diberi rekomendasi. Pendapat saksi ahli?" "Kalau tidak ada temuan berarti tidak ada masalah," tandas Yahya.

Diawal kesaksiannya Yahya mengatakan, dua kegiatan boleh digabungkan menjadi satu. Penggabungan dilakukan untuk efektivitas pelaksanaan proyek.

"Namanya kaji ulang. Kalau bisa digabung, dilakukan tapi kalau terkait lokasi sulit. Alasan efektivitas pelaksanaan bisa digabung," katanya.

Menurutnya, penggabungan dua kegiatan memperhatikan besarnya nilai anggaran. "Kalau menurut Perpres digabung boleh asal di bawah Rp 2,5 miliar. Jadi, kurang dari Rp 2,5 miliar bisa digabung," tegasnya.

Penjelasan saksi ahli membuat JPU tidak berkutik. Ketika majelis hakim memberi waktu untuk sesi bertanya, JPU hanya memanfaatkannya sekitar 5 menit.

JPU Soleman Bola hanya mengkonfirmasi mengenai bentuk-bentuk perjanjian. Yahya tetap dengan penjelasannya semula.

Ketika JPU Catur Rianita, S.H maju ke meja majelis hakim hendak memperlihatkan barang bukti berupa invoice, Yahya sempat bangkit berdiri, namun tidak mau melihat bukti tersebut. "Saya tidak mau. Saya fokus pada pengadaan barang dan jasa," tegasnya sembari menunjukkan gestur menolak.

Spontan ruang sidang pun riuh oleh suara pengunjung yang didominasi anggota keluarga terdakwa. "Harap tenang. Majelis bisa mengeluarkan pengunjung yang mengganggu jalannya persidangan," tegur ketua majelis hakim, Jemmy Tanjung Utama.

Usai 'insiden' itu, JPU tidak melanjutkan pertanyaan kepada saksi ahli. Kondisi ini berbeda dengan sidang-sidang sebelumnya, dimana JPU aktif bertanya kepada para saksi yang dihadirkan.

Pada pukul 19.00 Wita, ketua majelis hakim menutup sidang. Sidang berikutnya dengan agenda pemeriksaan terdakwa, dr. Elisabeth Kaka dan Obed Kondo Mete. (aca)

Sumber: Pos Kupang
Comments
0 Comments

0 komentar:

Berita Yang Paling Banyak Dibaca

PESONA WISATA SUMBA

Visit Sumba Island, East Nusa Tenggara, Indonesia Slideshow: Go’s trip to Sumba was created with TripAdvisor TripWow!

Facebook MoripaNews Online

Tempat Wisata SBD