Blogger Themes

Please Click This Button Below To Read This Website In To Your Own Language

Rabu, 08 Juli 2015

PNS Yang Ikut Pilkada Di Sumba, Tak Perlu Mundur

Jakarta – Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjadi bakal calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada di Kabupaten Sumba Timur dan Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur sudah dapat bernapas lega karena Setelah menunggu setahun lebih akhirnya hari ini Rabu, (8/7) Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan perkara nomor 41/PUU/XII/2014 dengan Pokok Perkara: “Pengujian Uu No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara [Pasal 119 Dan Pasal 123 Ayat (3)]” yang keputusannya mengabulkan sebahagian permohonan yakni PNS yang maju Pilkada tidak harus mundur pada saat pendaftaran calon kepala daerah.

Tetapi PNS tersebut harus mengundurkan diri setelah ditetapkan menjadi calon kepala daerah oleh KPUD. Demikian kata salah satu penggugat atas keputusan MK tersebut, Dr. Rahmat Hollyson Maiza dalam keterangan tertulisnya  Rabu (8/7).

Keputusan ini memberikan implikasi yang cukup signifikan bagi PNS yang maju dari dari jalur independen, karena mereka tidak harus mundur saat mendaftar menjadi calon kepala daerah. “Sebagaimana kita ketahui bersama, calon independen juga banyak berguguran pada proses administrasi penetapan sebagai calon kepala daerah oleh KPUD,” kata Rahmat.

Paling tidak sambungnya, jika mereka bermasalah dalam hal administrasi, misalnya dalam perhitungan dukungan KTP, maka para calon kepala daerah ini tidak kehilangan statusnya sebagai PNS.

“Hasil keputusan MK tentunya kurang memuaskan bagi kami, tetapi sebagai warga negara yang baik, walau kami kecewa, kami menghormati keputusan MK yang telah mempunyai kekuatan hukum. Hakikinya kami berharap PNS mengundurkan diri setelah terpilih jadi kepala daerah,” imbuhnya lagi.

Rahmat menuturkan, kondisi ini masih jauh lebih berat dibandingkan dengan anggota legislatif yang ikut Pilkada, mereka hanya berkewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan ikut serta dalam Pilkada kepada pimpinan dewan tanpa harus diwajibkan untuk mengundurkan diri.

“Kami sangat menyadari bahwa birokrat (PNS) di daerah tentunya jauh lebih memahami potensi dan permasalahan di daerahnya dibandingkan para pengusaha atau pun yang anggota Legislatif yang berada di Ibu Kota Jakarta. Tetapi kenapa kesempatan mereka untuk berkompetensi secara sehat harus dikebiri,” sesal Rahmat.

Jika benar-benar ingin berdemokrasi dengan baik, biarlah rakyat yang menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin mereka melalui pemilihan yang jujur dan adil tanpa harus menghilangkan hak politik warga negara sesuai pasal 28 D ayat (3) “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.

“Kami ucapkan selamat berkompetisi kepada PNS yang mempunyai kompetensi dan kesempatan serta keberanian untuk memperjuangkan daerah melalui kursi kepala daerah, dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada ketujuh rekan lainnya yang telah mengajukan gugatan ini,” tutupnya.

Diketahui, ada 7 orang laiinya yang menggugat perkara yang sama yakni Empi Muslion, AP, S.Sos, MT, MSc,  Dr. Sri Sundari, SH, MM,  Dr. Rahman Hadi, MSi,  Dr. Genius Umar, S.Sos, MSi,  Dr.Muhadam Labolo, Dr. Muhammad Mulyadi, AP, MSi,  dan Sanherif S. Hutagaol, S.Sos, MSi. (wol/ags)

Sumber: Waspada.co.id
Comments
0 Comments

0 komentar:

Berita Yang Paling Banyak Dibaca

PESONA WISATA SUMBA

Visit Sumba Island, East Nusa Tenggara, Indonesia Slideshow: Go’s trip to Sumba was created with TripAdvisor TripWow!

Facebook MoripaNews Online

Tempat Wisata SBD