Blogger Themes

Please Click This Button Below To Read This Website In To Your Own Language

Jumat, 05 Juni 2015

Bupati Sumba Barat Dinonaktifkan

 Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo
Jakarta - Jubilate Pieter Pandango, akhirnya dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Bupati Sumba Barat. Ini menyusul ditandatanganinya Surat Keputusan (SK) Penonaktifan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, di Jakarta, Rabu (3/6).

"Surat Keputusan (SK) tentang penonaktifan Bupati Sumba Barat, sudah saya tandatangani tadi siang (Rabu Siang, Red)," papar Mendagri.

Dikatakan, dirinya menandatangani SK penonaktifan tersebut, karena semua dokumen, telah diajukan kepada pihaknya oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT.

"Kita terbitkan SK karena yang bersangkutan sudah ditahan pihak Kejaksaan Tinggi NTT. Jadi harus non aktif. Semua juga berdasarkan dokumen yang diajukan Pemprov NTT," paparnya.

Masih menurut Mendagri, dengan terbitnya SK tersebut, maka Bupati Sumba Barat, dinyatakan non aktif dan tidak dapat menjalankan roda pemerintahan di kabupaten tersebut.

Dijelaskan, berdasarkan Ketentuan Pasal 66 ayat 1 huruf c UU. No. 23 tahun 2015, tentang Pemerintahan Daerah, maka semua tugas bupati dan kepala daerah, dilakukan oleh Wakil Bupati Sumba Barat, Reko Deta. "Ya, Wakil Bupati Sumba Barat yang jalankan tugas Bupati, selama masa non aktif," timpalnya.

Terpisah, Direktur Fasilitasi Kepala Daerah, DPRD, Ditjen Otda, Kemendagri, Anselmus Tan mengemukakan, dengan ditekennya SK Penonaktifan itu, maka tugas bupati selanjutnya, dijalankan Wakil Bupati, Reko Deta.

SK Mendagri tentang penonaktifan bupati tambahnya, akan segera dikirim ke Pemprov NTT, guna disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat. Sebagaimana diberitakan sebelum, Pemprov NTT mengajukan usul penonaktifan terhadap Jubilate sebagai Bupati Sumba Barat lantaran yang bersangkutan ditahan pihak Kejati NTT, pada Senin (18/5) lalu.

Atas kasus ini, Sekretaris Daerah (Sekda) NTT, Fransiskus Salem sebelumnya menegaskan, Jubilate akan diberhentikan dari jabatannya sebagai bupati. Karena itu, lanjut Sekda, maka wakil bupati (Wabup) Sumbar yang melanjutkan pemerintahan. Namun keputusan-keputusan yang bersifat strategis tidak bisa dilakukan oleh wabup.

Menurut Frans Salem, Pemprov mengajukan surat pemberhentian sementara ke Kemendagri karena statusnya sudah menjadi terdakwa. Hal ini dikatakan Frans Salem dari Jakarta, Selasa (19/5) lalu.

Untuk diketahui, Jubilate ditahan di Rutan Kupang karena menjadi tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan 158 unit sepeda motor pada Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Sumba Barat TA. 2011 senilai Rp 3,2 miliar.

Dia disangkakan melanggar prosedur penggunaan anggaran dana Silpa TA 2011/2012. Pengadaan sepeda motor awalnya disetujui dalam APBD sebanyak 25 unit, menggunakan dana DAU sebesar Rp 534.872.200. Diluar itu, Jubilate diduga membuat kebijakan sendiri untuk menambah pengadaan motor menjadi 158 unit. Dananya bersumber dari Silpa tahun 2011 senilai Rp 2.754.225.800, sehingga total dana mencapai Rp 3,289 miliar lebih. Uniknya, Jubilate mengambil kebijakan ini tanpa meminta persetujuan DPRD. Inilah yang membuat sang penguasa Sumba Barat diseret ke Pengadilan Tipikor Kupang. (lok/fmc/aln)

Sumber: timorexpress
Comments
0 Comments

0 komentar:

Berita Yang Paling Banyak Dibaca

PESONA WISATA SUMBA

Visit Sumba Island, East Nusa Tenggara, Indonesia Slideshow: Go’s trip to Sumba was created with TripAdvisor TripWow!

Facebook MoripaNews Online

Tempat Wisata SBD