Blogger Themes

Please Click This Button Below To Read This Website In To Your Own Language

Sabtu, 30 Mei 2015

Sumba Timur Dapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian

Ketua DPRD Kabupaten Sumba Timur, Palulu Pabundu Ndima dan Bupati Sumba Timur, Gidion Mbilijora saat menerima LHP atas LKPD TA 2014 Pemerintah Kabupaten Sumba Timur di Kantor BPK Perwakilan Provinsi NTT di Kupang
Kupang – Dalam rangka memenuhi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Kepala Perwakilan BPK Provinsi NTT yang diwakili oleh Kepala Sub Auditorat NTT II, Ali Wardhana menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2014 Kabupaten Sumba Timur di Kantor BPK Perwakilan Provinsi NTT di Kupang. LHP atas LKPD TA 2014 Pemerintah Kabupaten Sumba Timur diterima oleh Ketua DPRD Kabupaten Sumba Timur, Palulu Pabundu Ndima dan Bupati Sumba Timur, Gidion Mbilijora.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran LKPD Kabupaten Sumba Timur dengan memperhatikan kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. 

Opini yang diberikan oleh BPK atas LKPD TA 2014 Kabupaten Sumba Timur adalah Wajar Dengan Pengecualian. Hal yang menjadi pengecualian atas kewajaran LKPD TA 2014 Kabupaten Sumba Timur yaitu:
1. Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Sumba Timur belum sepenuhnya memadai. Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur masih menyajikan Aset Tetap Tanah tanpa nilai luas, Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp1.189.056.000,00 berupa bahan material perpipaan tidak memenuhi klasifikasi untuk dicatat sebagai Aset Tetap; dan
2. Pendapatan Pajak Daerah atas Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Pedesaaan (PBB PP) yang belum dikelola secara memadai. Bidang Pendapatan tidak melakukan rekonsiliasi data antara penerimaan bank dengan Surat Tanda Terima Setoran (STTS).

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap Sistem Pengendalian Intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. LHP atas Sistem Pengendalian Intern dan LHP atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari LHP atas LKPD. Kelemahan dalam Sistem Pengendalian Intern pada Pemerintah Kabupaten Sumba Timur antara lain:
1. Pengelolaan PBB PP tidak memadai dan penerimaan atas penyetoran PBB PP tidak dapat diyakini jumlahnya; dan
2. Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Sumba Timur belum sepenuhnya memadai.

Hal-hal yang berkaitan dengan ketidakpatuhan, kecurangan, dan ketidakpatutan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada Pemerintah Kabupaten Sumba Timur antara lain:
1. Penetapan dan realisasi pemanfaatan Insentif PBB TA 2012 belum memenuhi azas kepatutan; dan
2. Realisasi pembayaran honorarium dan uang lembur PNS pada Dinas PPKAD tidak sesuai keadaan senyatanya.


Sumber: Siara Pers BPK erwakilan Provinsi NTT Jumat, 29 Mei 2015
Comments
0 Comments

0 komentar:

Berita Yang Paling Banyak Dibaca

PESONA WISATA SUMBA

Visit Sumba Island, East Nusa Tenggara, Indonesia Slideshow: Go’s trip to Sumba was created with TripAdvisor TripWow!

Facebook MoripaNews Online

Tempat Wisata SBD