Blogger Themes

Please Click This Button Below To Read This Website In To Your Own Language

Kamis, 21 Mei 2015

Bupati Ditahan, Wabup Pimpin Sumba Barat

Sekretaris Daerah Provinsi NTT, Fransiskus Salem
Kupang - Bupati Sumba Barat, Jubilate Pandango akan diberhentikan dari jabatannya sebagai bupati. Karena akan diberhentikan sementara itulah, maka wakil bupati Sumbar yang melanjutkan pemerintahan. Namun keputusan-keputusan yang bersifat strategis tidak bisa dilakukan oleh wabup.

Setelah saya sudah di Kupang, kita akan buat suratnya ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Karena urusan kepala daerah itu ke Kemendagri. Sementara kalau statusnya sudah terdakwa, maka sudah bisa diproses untuk pemberhentian sementara,"tandas Sekretaris Daerah Provinsi NTT, Fransiskus Salem saat dikonfirmasi per telepon dari Jakarta, Selasa (19/5).

Meski masih berstatus tersangka namun karena sudah ditahan, maka Jubilate akan senasib dengan sejumlah kepala daerah aktif yang terkena kasus hukum serupa. Ketika seorang kepala daerah kab/kota sudah ditahan atas kasus hukum, pemerintah daerah tingkat dua atau provinsi akan mengusulkan pemberhentian sementara ke Kemendagri.

Ditanya apakah penahanan terhadap Jubilate berpengaruh terhadap kelanjutan pemerintahan di sana, Frans menegskan hal itu tidak terjadi. Menurut dia, kondisi pemerintahan di Sumba Barat masih berjalan normal.

"Sampai saat ini masih berjalan aman. Nanti setelah diberhentikan sementara, wabup yang lanjutkan. Namun ada beberapa keputusan strategis nanti wabup tidak bisa lakukan,"tandas Frans.

Seperti diketahui bahwa Jubilate Pieter Pandango dijebloskan ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Kupang oleh penyidik gabungan Kejati NTT, Senin (18/5). Ia ditahan setelah menjalani opname di ruang rawat Cendana II Rumah Sakit Bhayangkara (RSB) Kupang, sejak Jumat (8/5), atau selama 10 hari terakhir.

Sekira pukul 09.00 Wita, tim penyidik yang dipimpin Robert Jimmy Lambila, menjemput Jubilate di rumah sakit, dan langsung dibawa ke Rutan. Jubilate didampingi penasehat hukumnya, Yohanis Daniel Rihi, dan keluarganya. Kajati NTT, John Walingson Purba, yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, mengatakan penahanan dilakukan setelah dokter menyatakan Jubilate telah sembuh. "Dokter nyatakan kondisi pak Jubilate sudah membaik, dan bisa menjalani penahanan di Rutan," kata Kajati. Untuk penahanan di Rutan, kata Kajati, penyidik telah mencabut status tahanan kota yang sebelumnya diberikan kepada tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan 158 unit sepeda motor pada Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Sumba Barat TA. 2011 senilai Rp 3,2 miliar tersebut.

"Penyidik sudah cabut surat P-8 (tahanan kota) dan terbitkan T-7 (penahanan Rutan). Tersangka tetap lanjutkan penahanan awal selama 20 hari. Tahanan kota sudah dijalani 10 hari, dan itu dihitung dua hari untuk tahanan Rutan (5 hari tahanan kota = 1 hari tahanan Rutan," jelas Kajati. Dengan penahanan tersebut, tim penyidik diperintahkan segera merampungkan penyidikan, dan melimpahkan perkara ke Pengadilan Tipikor Kupang untuk disidangkan. Ditambahkan, peran Jubilate telah dirampungkan dalam diktum putusan terpidana Viktor Kali Batu, selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) kegiatan pengadaan sepeda motor.

Terpisah, kuasa hukum Jubilate, Yohanis Rihi, mempertanyakan dasar hukum pengalihan status tahanan kliennya. Menurutnya, penyidik telah melakukan pelanggaran hukum, karena menjemput paksa kliennya dalam keadaan sakit. "Dokter masih wajibkan pak Jubilate untuk kontrol rutin. Itu berarti beliau masih sakit. Kenapa ditahan di Rutan. Saya harap penahanan ini benar-benar untuk penegakan hukum. Bukan karena kepentingan politik," tandas Yohanis.

Jubilate dalam kasus ini diduga melanggar prosedur penggunaan anggaran dana Silpa TA 2011/2012. Pengadaan sepeda motor awalnya disetujui dalam APBD sebanyak 25 unit, menggunakan dana DAU sebesar Rp 534.872.200.

Sesuai kebijakan Jubilate, jumlah motor ditambah menjadi 158 unit, dengan dana yang bersumber dari Silpa tahun 2011 sebesar Rp 2.754.225.800, sehingga total dana mencapai Rp 3,289 miliar lebih.

Jubilate diduga mengambil kebijakan tanpa meminta persetujuan DPRD. Padahal, pengadaan motor bukanlah sesuatu yang darurat, sehingga dengan kewenangan bupati dapat mengambil kebijakan tersebut. Bahkan, Jubilate diduga membuat catatan disposisi yang berisi penunjukan langsung kegiatan itu kepada Fandy Tjiang selaku pemilik PT. Surya Baru Sejahtera.

Dan, atas perintah dan hasil konsultasi dengan Bupati, pada Januari 2012, Maxi Nangge, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), membuat rencana umum pengadaan barang dan jasa Setda Kabupaten Sumba Barat, yang di dalamnya termasuk pengadaan sepeda motor. (cel/boy)

Sumber: Timor Express
Comments
0 Comments

0 komentar:

Berita Yang Paling Banyak Dibaca

PESONA WISATA SUMBA

Visit Sumba Island, East Nusa Tenggara, Indonesia Slideshow: Go’s trip to Sumba was created with TripAdvisor TripWow!

Facebook MoripaNews Online

Tempat Wisata SBD