Blogger Themes

Please Click This Button Below To Read This Website In To Your Own Language

Selasa, 26 Agustus 2014

Konco Ole Ate Somasi Mendagri

Kornelius Kodi Mete
Tambolaka - Selain menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, pasangan dr. Kornelius Kodi Mete-Drs. Daud Lende Umbu Moto (KONco Ole Ate) mensomasi Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi,  agar tidak melantik Markus Dairo Talu, SH-Drs. Ndara Tanggu Kaha (MDT-DT) sebagai Bupati-Wakil Bupati Sumba Barat Daya (SBD).
 
Somasi atau peringatan hukum dilayangkan kuasa hukum KONco Ole Ate, yaitu Adi Warman, S.H, M.H, MBA, Rabu (20/8/2014) lalu.  "Dalam rangka memberikan kepastikan hukum serta penegakan hukum dan demokrasi yang bersih, kami memberikan somasi/peringatan hukum kepada Mendagri untuk tidak  melantik Bupati-Wakil Bupati SBD," demikian bunyi surat somasi Adi Warman, yang copiannya diterima Pos Kupang dari Kornelius Kodi Mete di Tambolaka, Sabtu (23/8/2014).

Kodi Mete mengatakan, surat somasi dengan No: 59/AW/VIII/2014, isinya memperingati Mendagri agar tidak melakukan tindakan hukum yang terkait dengan pasal 4 ayat 2 Peraturan Mendagri No: 11/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mendagri No: 35/2013 tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah jo Undang-Undang No: 32/2004 tentang Pemerintah Daerah karena pasal tersebut saat ini sedang menjadi obyek uji materiil di Mahkamah Agung (MA) RI dan penerimaan berkas perkara TUN  tertanggal 20 Agustus 2014.

Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mendagri No: 35/2013 berbunyi: Dalam hal Gubernur berhalangan, pelantikan bupati/walikota dan/atau wakil bupati/wakil walikota dapat dilakukan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Presiden.

Kodi Mete mengatakan, keputusan Mendagri nyata-nyata mengandung cacat formil dan materiil sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan perkata PTUN Jakarta. Di mana KPU Kabupaten SBD tidak pernah mengusulkan pasangan MDT-DT.

Kodi Mete menegaskan, jika Mendagri menggunakan pasal 4 ayat 2 Permendagri No:35/2013 sebagai dasar untuk melantik MDT-DT,  hal itu tidak dibenarkan karena bertentangan dengan undang-undang (UU). "Oleh karena itu, tidak boleh melantik sepanjang belum ada keputusan MA dan PTUN Jakarta. Sebelum ada keputusan, maka tidak boleh ada pelantikan," tegas Kodi Mete.

Ia menjelaskan, persidangan di PTUN Jakarta merupakan upaya hukum KONco Ole Ate untuk menggugat Mendagri karena menerbitkan SK untuk MDT-DT tanpa melalui prosedur yang benar, sebagaimana diatur UU.

Dikatakannya, sidang digelar Kamis (21/8/2014) dengan agenda pembuktian, termasuk mendengar keterangan saksi ahli.  "Sekarang sudah masuk pembuktian. Minggu depan sidang kembali digelar dengan agenda pendapat akhir dari penggugat dan tergugat. Setelah itu akan masuk sidang putusan," kata Kodi Mete.
                                            
Saksi Ahli
Sidang di PTUN Jakarta, Kamis (21/8/2014), majelis hakim mendengar keterangan saksi ahli yang diajukan KONco Ole Ate, yaitu ahli Hukum Administrasi Negara dari Undana Kupang, Dr. Yohanes Golot Tuba Helan, S.H, M.H.

Tuba Helan memberikan keterangan secara makro tentang penetapan tertulis dari badan atau pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku; asas-asas dalam pembuatan keputusan pejabat TUN termasuk juga syarat formal maupun keputusan pejabat TUN; mekanisme administrasi di DPRD serta hubungan hukum administrsi dengan hukum pidana.

Resume pendapatnya dalam persidangan yang diterima Pos Kupang, Tuba Helan mengatakan, penetapan tertulis dari badan/pejabat TUN dikatakan bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan bertentangan secara prosedural formal, yakni keputusan dikeluarkan bertentangan dengan prosedur sebagaiaman dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selain itu, demikian Tuba Helan, keputusan yang bersangkutan bertentangan secara materiil/substansial, yakni isi dari keputusan tidak sesuai dengan kewenangan yang diberikan dan tidak didasarkan fakta/data yang sesungguhnya yang menjadi dasar pengambilan keputusan.

Badan atau pejabat TUN yang diberikan kewenangan oleh peraturan undang-undang dalam melaksanan kewenangannya menyimpang dari maksud dan tujuan yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk penyalagunaan wewenangan. Maka pejabat TUN telah melakukan pelanggaran hukum.

Menurut Tuba Helan, dalam menerbitkan suatu keputusan, pejabat TUN harus mengikuti prosedural. Misalnya, dalam pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah, prosedurnya harus melalui pengusulan oleh DPRD melalui Gubernur kepada Mendagri, maka Mendagri dalam menerbitkan keputusan itu harus menunggu usulan dari DPRD melalui Gubernur dan Gubernur meneruskan kepada Mendagri.

"Artinya, Mendagri bersifat pasif sampai gubernur mengirim surat kepada Mendagri. Contoh SK Mendagri Nomor 131.53-1324 Tahun 2014 tentang pengesahan pengangkatan bupati SBD dan SK Mendagri Nomor 132.53-1325 Tahun 2014 tentang pengesahan pengangkatan wakil bupati SBD yang menjadi obyek sengketa yang tanpa usulan Gubernur, maka jelas telah melanggar prosedural," kata Tuba Helan.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang ini juga berpendapat tentang asas kecermatan formal dan asas fairplay dalam pembuatan suatu keputusan pejabat TUN.

Dikatakannya, asas kecermatan formal mengajarkan bahwa setiap badan/pejabat TUN harus mempertimbangkan semua data/fakta yang relevan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan.

Sedangkan asas fairplay,  lanjut Tuba Helan, mengajarkan bahwa badan atau pejabat TUN harus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara untuk mencari kebenaran dan keadilan. Pemerintah harus memberikan perlakuan yang jujur kepada semua warga negara.

"Dalam perkara ini, harusnya Mendagri mempertimbangkan dua keputusan badan peradilan yang sama-sama mempunyai kekuatan hukum tetap. Ternyata Mendagri hanya mempertimbangkan satu keputusan badan peradilan saja (putusan Mahkamah Konstitusi) yang menguntungkan pihak tertentu, sedangkan keputusan badan peradilan (putusan Pengadilan Negeri Waikabubak) lainnya dikesampingkan.

Mengenai asas kepastian hukum formal, yaitu berkaitan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengambilan keputusan, baik syarat formal maupun syarat materiil. Jika syarat yang ditentukan tidak diperhatikan maka berakibat keputusan yang dikeluarkan menjadi tidak sah seperti surat Keputusan Mendagri dlm perkara ini.

Tuba Helan menegaskan, keputusan MK tentang perkara perselisihan hasil pilkada selesai dibacakan/diucapkan, maka proses selanjutnya tetap mengacu pada UU No: 32/2004 tentang Pemerintah Daerah, karena UU ini menjadi acuan pada pemerintah dalam bekerja dan bertindak.

Berkaitan dengan pertanyaan hubungan antara hukum administrasi dan hukum pidana, Tuba Helan menjelaskan, keduanya termasuk dalam kelompok hukum publik. Hukum administasi, lanjutnya, mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negaranya dalam penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan hukum pidana membantu menegakan hukum administrasi agar dapat efektif berlaku.

Dalam hal tertentu, lanjut Tuba Helan,putusan peradilan pidana dapat menganulir keputusan TUN, apabila keputusan TUN yang diterbitkan itu memuat unsur tindak pidana seperti dalam surat keputusan Mendagri tentang pengesahan pengankatan bupati dan wakil bupati SBD yang menjadi obyek sengketa. (aca)

Sumber: Pos Kupang
Comments
0 Comments

0 komentar:

Berita Yang Paling Banyak Dibaca

PESONA WISATA SUMBA

Visit Sumba Island, East Nusa Tenggara, Indonesia Slideshow: Go’s trip to Sumba was created with TripAdvisor TripWow!

Facebook MoripaNews Online

Tempat Wisata SBD