Blogger Themes

Please Click This Button Below To Read This Website In To Your Own Language

Kamis, 14 Agustus 2014

Ketua DPRD SBD: Tetap Tolak Pelantikan MDT-DT Di Jakarta

,
Ketua DPRD SBD, Yoseph Mallo Lende
Kupang  - Ketua DPRD Sumba Barat Daya (SBD) Yoseph Mallo Lende menegaskan, dewan menolak rencana pelantikan bupati dan wakil bupati daerah itu dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri di Jakarta.

Penolakan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa, pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah sebuah proses politik yang harus melibatkan seluruh elemen masyarakat daerah dan dilakukan dalam sebuah sidang parpurna dewan, kata Yoseph Mallo Lende, Rabu.
 
Dia mengemukakan hal itu terkait keputusan Gubernur NTT Frans Lebu Raya untuk menyerahkan masalah pelantikan Markus Dairo Talu-Dara Tanggu Kaha (MDT-DT) sebagai Bupati- Wakil Bupati SBD periode 2014-2019 kepada Menteri Dalam Negeri dan kemungkinan pelantikan akan dilakukan di Jakarta.

Keputusan menyerahkan masalah SBD kepada Mendagri itu dilakukan setelah gubernur bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopinda) tingkat provinsi NTT menggelar rapat lanjutan untuk membahas rencana pelantikan MDT-DT sebagai Bupati- Wakil Bupati SBD, yang terus tertunda karena adanya penolakan dari DPRD.

Ketua Tim Terpadu Forkompinda yang turun ke SBD, Sisilia Sona mengatakan, Gubernur NTT Frans Lebu Raya, tidak bisa melantik Markus Dairo Talu-Ndara Tanggu Kaha (MDT-DT) di Tambolaka karena alasan situasi tidak kondusif. Proses selanjutnya diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk melantik MDT-DT.

"Masyarakat Sumba Barat Daya tidak tinggal di Jakarta, tetapi di SBD. Jadi kalau mau melantik, Mendagri bisa datang ke SBD," tambah Yoseph Mallo Lende.

Dia mengatakan, jika Mendagri ingin melantik MDT-DT di Jakarta, maka merupakan insiatif pribadi dan bukan atas kehendak rakyat SBD.

Yoseph Malo Lende juga mengatakan, tetap menolak pelantikan Markus Dairo Talu-Dara Tanggu Kaha (MDT-DT) sebagai Bupati- Wakil Bupati SBD periode 2014-2019, karena bukan merupakan pilihan rakyat SBD tetapi atas dasar rekayasa politik.

"Secara kelembagaan, kami sudah beberapa kali mengundang Mendagri, KPU Pusat dan KPU provinsi NTT untuk bersama-sama membahas masalah pilkada SBD, tetapi tidak ada respon, sehingga dewan tetap bersikap menolak pelantikan," katanya.(rr)

Sumber: Antara
Comments
0 Comments

0 komentar:

Berita Yang Paling Banyak Dibaca

PESONA WISATA SUMBA

Visit Sumba Island, East Nusa Tenggara, Indonesia Slideshow: Go’s trip to Sumba was created with TripAdvisor TripWow!

Facebook MoripaNews Online

Tempat Wisata SBD