Blogger Themes

Please Click This Button Below To Read This Website In To Your Own Language

Sabtu, 16 Agustus 2014

Kemendagri : Pekan Depan MDT-DT Dilantik Di Jakarta

Anggota DPRD SBD, Oktofianus Holo didampingi sejumlah anggota DPRD serta bupati dan wakil bupati SBD terpilih saat diterima Dirjen Otda, Djohermansyah Djohan di Kantor Kemendagri, Jumat (15/8).
Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) memastikan pelantikan bupati dan wakil bupati Sumba Barat Daya (SBD) di Jakarta akan dilaksanakan pekan depan. Hal ini setelah Kemdagri menerima surat Gubernur NTT, Frans Lebu Raya yang mengembalikan mandat pelantikan ke pemerintah pusat.


"Kita baru terima suratnya hari ini (kemarin) dan saya sudah siapkan laporan ke presiden. Kalau tidak ada hambatan, pelantikannya segera," kata Dirjen Ditjen Otda Kemdagri, Djohermansyah Djohan di kantor Kemendagri, Jumat (15/8).

Surat yang ditandatangani langsung gubernur itu ditujukan kepada Presiden RI melalui Mendagri di Jakarta tertanggal 11 Agustus 2014. Surat bernomor Pem.131/304/II/2014 itu bersifat penting dan dilampirkan dengan dua berkas. Gubernur menyampaikan berbagai pertimbangan kepada pemerintah pusat yang menjadi alasannya menolak pelantikan di SBD atau bahkan di luar NTT. "Semoga presiden tidak ada pertimbangan lain supaya pelantikan segera oleh Pak Mendagri," sambung Djohermansyah.

Ditanya kepastian jadwal pelantikan, Djo mengatakan, karena surat kepada presiden sudah disiapkan, sehingga tinggal menunggu tandatangan Mendagri lalu diteruskan kepada presiden. Menurut dia, proses tersebut tidak memakan waktu lama.

"Tinggal menunggu petunjuk presiden lalu kita tetapkan waktu pelantikan. Dan semoga cepat jadi bisa lantik minggu depan. Lebih bagus karena kebetulan sudah banyak DPRD yang ada di sini. Yah mereka tidak usah pulang lagi untuk tunggu pelantikan saja," kata Djo lagi.

Djo juga menjelaskan, pihaknya baru menerima bupati dan wakil bupati terpilih Markus Dairo Talu-Ndara Tanggu Kaha didampingi sejumlah anggota DPRD termasuk salah satu pimpinan DPRD. Hal-hal tersebut menurut dia sebagai alasan untuk segera melantik bupati dan wakilnya di Jakarta.

Sementara terkait ancaman penolakan bupati dan wakil bupati oleh sejumlah anggota DPRD SBD, Kemendagri menegaskan, pemerintah menjamin tugas dan kewenangan bupati setelah dilantik. Sehingga upaya untuk menolak atau bahkan menjegal bupati tidak mungkin bisa terjadi.

"Lho, DPRD itu juga bagian dari pemerintah daerah. Jadi kalau menolak bupati atau menolak pemerintah yang dilantik sesuai hukum, maka itu tidak mungkin terjadi. Bupati dan wakilnya kalau sudah dilantik, tentu mereka sudah berkuasa dan memiliki kewenangan di daerahnya. Jadi kita yakin tidak akan ada apa-apa di sana," kata Juru Bicara Kemendagri, Didik Suprayitno.

Ketua DPRD Tebar Ancaman

Meski Mendagri memastikan melantik Bupati dan Wakil Bupati SBD terpilih Markus Dairo Talu-Ndara Tanggu Kaha (MDT-DT) pekan depan, namun tugas sangat berat sedang menanti mereka. Apa sebabnya? Adalah Ketua DPRD SBD, Yoseph Malo Lende (Fraksi PDIP) yang mulai menebar ancaman. Ia bersama barisan DPRD pro pasangan Kornelis Kodi Mete-Daud Lende Umbu Moto (Konco Ole Ate) siap 'mengganggu' pemerintahan SBD di bawah kendali pasangan MDT-DT.

Hal ini disampaikan langsung Yoseph usai bertemu Gubernur NTT, Frans Lebu Raya di Kantor Gubernur NTT, Jumat (15/8) kemarin. Yoseph datang bersama dua konconya, Charles Lalo dan Rudolf Radu Holo. Ketiganya didampingi Kabag Persidangan Setwan SBD, Yohanes Ngongo.

Kepada wartawan Yoseph menegaskan pihaknya takkan mengakui MDT-DT walaupun dilantik langsung Mendagri. Lalu bagaimana dengan jalannya pemerintahan? "Jelas akan mengalami kepincangan. Itu jelas. Lumpuh," tegas Yoseph.

Bahkan, Yoseph juga menegaskan tidak akan memenuhi undangan Mendagri dalam rangka pelantikan pasangan MDT-DT di Jakarta. "Aneh saja ya, kantor kami di sini (SBD, Red). Konstituen kami di SBD, bukan di Jakarta sehingga kami tidak hadir. Secara kelembagaan kami tentu tidak hadir. Kami sudah punya keputusan dan tidak bisa ditarik," kata Yoseph. Artinya tidak mengakui kepemimpinan MDT-DT? "Ya," tegas Yoseph.

Ia menambahkan, sudah tiga kali DPRD SBD mengadakan paripurna. Keputusan dalam sidang paripurna itu menyatakan menolak pelantikan MDT-DT. Menurutnya, keputusan itu diambil secara kelembagaan bukan perorangan. "Ini bukan persoalan pribadi saya dan 17 anggota lainnya, tapi ini secara kelembagaan dan tidak bisa ditarik kembali," tegas Yoseph.

Walau begitu, ia membenarkan bahwa dalam pertemuan dengan gubernur, mereka diminta untuk tetap berperan menjaga situasi dan kondisi di masyarakat agar tetap aman. Mereka juga diminta untuk tenangkan masyarakat agar dapat mengurangi risiko terjadinya konflik. Pertemuan itu tak membahas persiapan pelantikan pasangan MDT-DT. "Kami ceritakan (kepada gubernur) kondisi riil di lapangan seperti apa. Dan pak Gub juga bilang sudah koordinasikan dengan Kemendagri," kata Yoseph.

Sementara itu, rencana pertemuan gubernur dengan pasangan MDT-DT dan Konco Ole Ate kemarin akhirnya batal karena pasangan MDT-DT tak hadir. Kepala Biro Tata Pemerintahan (Tatapem) Setda NTT, Silvester Banfatin, mengatakan, hanya pasangan Konco Ole Ate yang hadir. "Jadi pertemuan tidak jadi dilaksanakan karena pasangan MDT-DT tidak datang," kata Silvester.
Ia menambahkan, gubernur berharap pertemuan ini dilaksanakan dengan tujuan rekonsiliasi di SBD. "Perlu adanya rekonsiliasi agar dapat situasi bisa aman dan nyaman," ujarnya.

Terkait agenda pertemuan selanjutnya antara gubernur dan pasangan Bupati-Wakil Bupati SBD terpilih dengan paket Konco Ole Ate, Silvester belum mengetahuinya. Ia berjanji akan segera berkoordinasi dengan gubernur.

Informasi yang dihimpun, pasangan MDT-DT sudah berada di Jakarta bersama delapan anggota DPRD SBD. Dan, pada Senin (18/8) mendatang, delapan anggota dewan lagi yang akan menuju Jakarta untuk mengikuti pelantikan MDT-DT oleh Mendagri Gamawan Fauzi.

Menyikapi ancaman Ketua DPRD SBD, salah satu anggota DPRD SBD, Oktofianus Holo menegaskan, penolakan terhadap pelantikan bupati dan wakil bupati SBD adalah individual. Pasalnya, lembaga DPRD tidak mungkin menolak perintah undang-undang karena akan menciderai lembaga DPRD.

"Tolong dipisah, DPRD itu bukan individu, tapi lembaga. Karena ada oknum yang menolak itu menciderai lembaga. Semestinya secara pribadi jangan bawa nama lembaga. Jangan atasnama lembaga, karena di lembaga DPRD Kab.SBD itu ada 29 anggota aktif," tandas Okto kepada Timor Express di Jakarta, Jumat (15/8).

Selain itu, Okto yang didampingi Ketua Fraksi Partai Demokrat, Johanes Ngongo Ndeta dan Ketua Fraksi Gabungan I, Alex Lede Ngongo itu mengatakan, pihaknya meminta Pelaksana Harian (Plh) Bupati SBD, Antonius Umbu Sasa untuk tidak memprovokasi masyarakat SBD. Sebagai wakil pemerintah, seharusnya Anton Umbu Sasa mendukung upaya untuk segera melantik bupati dan wakil bupati definitif. Sehingga proses pemerintahan dapat berjalan normal.

"Kapasitas Sekda itu PNS dan bagian dari pemerintahan yang harusnya mendukung proses pelantikan. Dan itu ditulis dalam surat penunjukan dia sebagai Plh. Apalagi dia itu diangkat jadi Sekda atas persetujuan Mendagri. Atau mungkin dia mau perpanjang terus Plh, atau mau naik status jadi Penjabat bupati," sindir Okto.

Masih menurut dia, sebagai perpanjangan tangan pemerintah, Sekda harusnya sudah bertindak ketika ditunjuk sebagai Plh. Namun faktanya, ketika sudah dikembalikan ke Mendagri, baru dirinya memberikan pernyataan yang justeru dinilai seperti seorang politisi.

"Harusnya bupati dan wakil itu setelah ditetapkan sebagai pemenang, maka protokoler sudah harus jalan, tapi tidak ada sampai sekarang," sambung Okto.
Atas hal ini, pihaknya mengaku sangat kecewa terhadap sikap Plh yang juga menjabat sebagai Sekda itu. "Dia harus pertanggungjawabkan proses pelantikan ke Mendagri. Karena dia menjadi Sekda itu persetujuan Mendagri. Kan ditunjuk sebagai Plh itu untuk membantu proses pelantikan juga," jelasnya.



Sumber: timorexpress
Comments
0 Comments

0 komentar:

Berita Yang Paling Banyak Dibaca

PESONA WISATA SUMBA

Visit Sumba Island, East Nusa Tenggara, Indonesia Slideshow: Go’s trip to Sumba was created with TripAdvisor TripWow!

Facebook MoripaNews Online

Tempat Wisata SBD