Blogger Themes

Please Click This Button Below To Read This Website In To Your Own Language

Sabtu, 09 Agustus 2014

John Tuba Helan: Rapat Paripurna DPRD SBD Pimpinan Yusuf Malo Tidak Sah

John Tuba Helan, Pakar Hukum Tata Negara dari Undana Kupang
Kupang - Forum rapat paripurna DPRD SBD dengan agenda pelantikan Bupati dan wakil BUpati Sumab Barat Daya (SBD) yang dipimpin Wakil Ketua DPRD setempat, Yusuf Malo Lende pada Rabu (6/8/2014) dinilai tidak sah. Karena itu, apapun yang dihasilkan dalam rapat itu juga tidak sah. Demikian penilaian yang disampaikan Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Nusa Cendana Kupang, John Tuba Helan ketika ditemui usai mengikuti acara Halal bihalal di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTT, Kamis (7/8/2014).

Menurutnya, meski Yusus Malo Lende adalah salah satu pimpinan DPRD dan sifat kepemimpinan yang kolektif kolegial namun ketika Malo Lende tidak mendapatkan mandate dari Ketua DPRD maka Malo Lende tidak bisa mengambil inisiatif sendiri untuk melalukan hal-hal yang mewakili DPRD secara institusi.

"Pimpinan DPRD itu sifatkan kolektif kolegial tetapi soal administrasi haruslah oleh Ketua, kecuali ada mandat atau ada kesepakatan antara pimpinan DPRD.  Karena itu, wakil ketua tidak bisa berinisiatif sendiri manakala masih ada Ketua, dia harus mendapat mandat atau pelimpahan kewenangan dari ketua," jelasnya.

Karena itu, lanjut Tuba Helan, dia menilai apa yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPRD SBD itu keliru dan bisa dianggap tidak pernah ada rapat paripurna istimewah dengan agenda pelantikan.

"Apalagi, rapat paripurna istimewah itu untuk pelantikan Bupati dan Wakil Bupati, tentunya kita harus mengetahui apakah penetapan jadwal pelantikan itu telah melalui rapat badan musyawarah dana persiapan lainnya ataukah semuanya dilakukan sendiri oleh Malo Lende.

"Forum kemarin (Rabu 6 Agustus 2014,red) tidak sah karena tidak terjadi pelantikan. Sidang itu bisa dianggap tidak ada," tukasnya.

Tuba Helan kembali menegaskan bahwa berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah maka pelantikan Bupati dan Wakil Bupati atau kepala daerah itu harus dilakukan dalam forum rapat paripurna DPRD.

Lebih lanjut Tuba Helan menjelaskan, untuk keberlanjutan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati SBD, ada baiknya ditunggu apa yang sedang dilakukan oleh forum komunikasi pimpinan daerah (Forkompinda) Provinsi NTT bahwa saat ini sedang lakukan prakondisi untuk persiapan rapat lanjutan pada tanggal 11 Agustus mendatang.

"Perlu juga dipertimbangkan kondisi masyarakat di SBD selanjutnya. Mesti dicari jalan keluar terbaik. Kalau salah satu di antaranya dilantik maka sudah pasti lima tahun ke depan (pemerintahan, red) tidak akan berjalan aman," ujarnya.*

Sumber: Pos Kupang
Comments
0 Comments

0 komentar:

Berita Yang Paling Banyak Dibaca

PESONA WISATA SUMBA

Visit Sumba Island, East Nusa Tenggara, Indonesia Slideshow: Go’s trip to Sumba was created with TripAdvisor TripWow!

Facebook MoripaNews Online

Tempat Wisata SBD