Blogger Themes

Please Click This Button Below To Read This Website In To Your Own Language

Jumat, 08 Agustus 2014

Jhon Tuba Helan: Mendagri Saja Yang Melantik.

Wakil Ketua DPD RI, AM Fatwa dan salah satu anggota DPD RI, Sarah Lery Mboeik, saat berdiskusi dengan para anggota DPRD Sumba Barat Daya di kantor DPRD SBD, Rabu (6/8)
Kupang - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) harus segera turun tangan menyelesaikan kisruh yang terjadi dalam proses pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya (SBD) terpilih, Markus Dairo Talu-Ndara Tanggu Kaha (MDT-DT). Malah bila perlu Mendagri saja yang melantik. Pasalnya, jika dibiarkan maka pelantikan takkan bisa digelar karena kepentingan politik di internal DPRD SBD sangat kuat.


Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Nusa Cendana (Undana), John Tuba Helan mengatakan, Mendagri tak hanya bisa berbicara dari jauh tapi harus bisa melihat langsung kondisi SBD. Pasalnya, kasus yang terjadi di SBD sangat kompleks karena berawal dari adanya dua putusan yang berbeda, yakni putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan putusan Pengadilan Negeri Waikabubak.

Menurut Tuba Helan, hal ini mengakibatkan terjadi kekisruhan karena walaupun putusan MK bersifat final dan mengikat, namun belakangan putusan Pengadilan Negeri membuktikan bahwa terjadi penggelembungan suara. "Jadi kalau mengacu kepada putusan MK yang menguatkan putusan KPU maka yang dilantik adalah MDT-DT. Sedangkan kalau mengacu pada putusan Pengadilan Negeri maka yang dilantik adalah Konco Ole Ate,"kata Tuba Helan. Menurut dia, hal ini yang membuat terjadi kekisruhan yang berdampak pada proses pelantikan yang terhambat. Lebih lanjut, menurutnya, Mendagri harus segera turun tangan untuk menyelesaikannya. "Soal pelantikan, saya kira Mendagri sudah memberi mandat kepada Gubernur. Gubernur juga yang nantinya melantik atas nama Mendagri, sehingga mandat sudah diberikan kepada gubernur. Jadi kalau mandat itu tidak dilaksanakan, maka kembali kepada pemberi mandat. Jadi sebenarnya bukan Mendagri ambil alih, tapi kembali kepada pemberi mandat,"kata Tuba Helan.

Terpisah, Anggota DPD RI asal NTT, Sarah Lery Mboeik yang dikonfirmasi terkait adanya rekomendasi DPRD SBD yang disampaikan kepada Presiden melalui Mendagri, mengatakan rekomendasi itu segera disampaikan secara resmi kepada Mendagri pada Senin nanti. Namun, komunikasi lisan sudah dilakukan dengan pihak Kemendagri terkait rekomendasi tersebut. "Saya kira DPRD SBD sudah sangat bijak membuat rekomendasi tersebut agar pelantikan bisa dilakukan. Sebab, tanggal 9 September masa jabatan DPRD sudah selesai sehingga akan mengganggu proses pelantikan bupati," kata Lery.

Ia juga mendukung penuh jika Mendagri yang akan melantik langsung bupati dan wakil bupati SBD. Pasalnya, jika menunggu konsolidasi DPRD SBD, maka akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Hal ini dinilai akan menghambat proses pemerintahan di Kabupaten SBD. "Pembangunan tidak akan jalan efektif. Saat kita pantau ke sana sudah ada sejumlah pelanggaran yang menjadi catatan kami karena memang laporan-laporan asal bapak senang, sehingga pemerintahan tidak jalan baik," ujarnya.

Ia menambahkan, dirinya bersama anggota DPD RI AM Fatwa memenuhi undangan DPRD SBD terkait pelantikan Bupati dan Wakil Bupati SBD. Sayangnya, pada 4 Agustus 2014 tiba-tiba gubernur membatalkan pelantikan. Dalam suratnya bernomor Pem.131/298/II/2014 yang ditujukan kepada Ketua DPRD SBD di Tambolaka gubernur Frans Lebu Raya menyataan dua poin, yakni pertama membatalkan pelaksanaan pelantikan. Kedua, meminta DPRD SBD berkoordinasi dengan Pemprov NTT untuk menjadwalkan kembali pelaksanaan pelantikan. "Surat itu tanggal 4 Agustus padahal DPRD sudah persiapan dan undangan sudah dikeluarkan," kata Lery.

Selanjutnya, pada tanggal 4 Agustus 2014 juga Mendagri melalui Dirjen Otonomi Daerah (Otda) memerintahkan gubernur untuk melantik pasangan MDT-DT pada tanggal 6 Agustus 2014 sesuai surat Setda Provinsi NTT tanggal 24 Juli 2014. "Jadi sudah ada perintah Mendagri, tapi ternyata gubernur tetap tidak hadir, sehingga pelantikan batal" kata Lery.

Oleh karena itu, ia mengatakan, Mendagri segera bersikap dan sesuai dengan rekomendasi DPRD SBD, maka Mendagri sendiri yang harus melantik. "Karena kalau menunggu gubernur, dikhawatirkan akan kembali ditunda sampai selesai masa jabatan DPRD SBD saat ini,"ujar Lery.


Sumber: Timex
Comments
0 Comments

0 komentar:

Berita Yang Paling Banyak Dibaca

PESONA WISATA SUMBA

Visit Sumba Island, East Nusa Tenggara, Indonesia Slideshow: Go’s trip to Sumba was created with TripAdvisor TripWow!

Facebook MoripaNews Online

Tempat Wisata SBD