Blogger Themes

Please Click This Button Below To Read This Website In To Your Own Language

Selasa, 12 Agustus 2014

Gubernur Resmi Nyatakan Tidak Lantik Bupati Dan Wabup SBD

Gubernur NTT Frans Lebu Raya
Jakarta - Kemelut seputar pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya (SBD) akan segera berakhir. Pasalnya, Gubernur secara resmi menyatakan tidak bisa melantik pasangan Markus Dairo Talu-Ndara Tanggu Kaha (MDT-DT). Mandat pelantikan dikembalikan kepada Kementerian Dalam Negeri.


Senin (11/8) kemarin, Gubernur NTT Frans Lebu Raya menggelar pertemuan bersama semua unsur forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopinda) yang baru saja kembali dari SBD untuk melihat langsung kondisi dan situasi politik setempat. Dalam rapat kemarin, Gubernur memutuskan pelantikan tetap harus dilakukan. Namun, tempat dan waktu pelantikan terserah Menteri Dalam Negeri (Mendagri). "Pada intinya pak Gubernur setuju harus dilantik dalam waktu dekat ini. Namun, tempat dan waktu pelantikan dikembalikan ke Mendagri. Pelantikan harus di luar SBD karena situasi tidak memungkinkan,"kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi NTT, Sisilia Sona yang didaulat gubernur memberikan keterangan pers usai rapat Forkopinda NTT, Senin.

Menurutnya, berdasar pantauan tim Forkopinda ke SBD, situasi politik tak memungkinkan agar gubernur yang melantik. Pasalnya, dua kubu di DPRD SBD, yakni yang mendukung pelantikan dan yang menolak pelantikan tetap tak bisa dimediasi. Belum lagi soal situasi politik di masyarakat dari dua kubu calon bupati yang belum bisa juga dimediasi. "Karena pertimbangan-pertimbangan tersebut maka diputuskan sebaiknya dikembalikan ke Mendagri,"kata Sisilia.

Oleh karena itu, menurut dia, Pemprov segera berkoordinasi dengan Kemendagri terkait hal ini. "Malam ini (malam tadi) juga kami akan berkoordinasi dan mungkin bersurat ke Mendagri atau bisa datang langsung ke sana untuk melaporkan temuan-temuan Forkopinda,"kata mantan Sekretaris DPRD NTT ini menambahkan, tim forkopinda NTT selama beberapa hari di SBD telah menemui para tokoh politik, tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat untuk membicarakan masalah ini. Dari pertemuan demi pertemuan itulah disimpulkan bahwa pelantikan dikembalikan ke Mendagri. "Kita bertemu dengan pimpinan gereja, baik Katolik maupun Protestan. Kita bertemu juga dengan MDT-DT dan Konco Ole Ate dan tokoh-tokoh lainnya,"ujar Sisilia.

Selanjutnya, kata dia, secara perlahan untuk menciptakan suasana damai, maka forkopinda akan bertemu anggota DPRD NTT asal Sumba, termasuk akan mengundang seluruh anggota DPRD SBD. "Kita juga akan mengundang MDT-DT dan Konco Ole Ate, anggota dewan dari SBD untuk kita semua duduk bersama. Ini untuk menciptakan kondisi aman dan nyaman di SBD,"tandas Sisilia.

Mendagri Siap Lantik
Kementerian Dalam Negeri tetap menunggu dan siap melantik bupati dan wakil bupati Sumba Barat Daya (SBD) jika gubernur NTT tidak mampu melaksanakannya. Namun jika pelantikan itu jadi dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui Kemendagri, maka hal itu menunjukan bahwa tidak ada wakil pemerintah pusat di Provinsi NTT.

Demikian Mendagri, Gamawan Fauzi melalui Jurubicara Kemendagri, Didik Suprayitno, Senin (11/8) di Jakarta. Menurut Didik, walaupun pihaknya belum menerima pemberitahuan secara resmi tentang hal itu, namun Kemendagri tetap menunggu.

"Nanti gubernur bersurat ke presiden dengan tembusan ke Kemendagri bahwa tidak mampu dan itu menunjukkan bahwa gubernur tidak ada,"kata Didik yang dikonfirmasi melalui telepon selulernya di Jakarta.

Padahal menurut dia, tugas dan kewenangan gubernur dijamin di dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Namun jika gubernur merasa tidak mampu, maka dikembalikan mandatnya kepada presiden. "Gubernur itu perpanjangan tangan pemerintah pusat dan dijamin dalam UU 32 tahun 2004 dan juga PP 32 2013 menegaskan bahwa gubernur itu wakil pemerintah pusat. Apabila diserahkan ke pemerintah pusat, maka presiden akan menunjuk Kemendagri untuk lantik. Dengan petunjuk dari presiden. Nanti ada direct dari presiden,"sambung Didik.

Namun Didik belum mau berspekulasi. Pasalnya, pihak Kemendagri belum menerima pemberitahuan secara resmi dari gubernur. "Kita prinsipnya menunggu saja. Dan biasanya kalau sudah ada surat, prosesnya tidak lama,"imbuhnya


Sumber: timorexpress
Comments
0 Comments

0 komentar:

Berita Yang Paling Banyak Dibaca

PESONA WISATA SUMBA

Visit Sumba Island, East Nusa Tenggara, Indonesia Slideshow: Go’s trip to Sumba was created with TripAdvisor TripWow!

Facebook MoripaNews Online

Tempat Wisata SBD