Blogger Themes

Please Click This Button Below To Read This Website In To Your Own Language

Kamis, 07 Agustus 2014

Gubernur NTT: Dihadang pun Saya Tetap Lantik

MDT-DT saat diwawancarai wartawan di Redambolo, Kecamatan Wewewa Barat Rabu (8/6)
Kupang - Gubernur NTT, Frans Lebu Raya, menegaskan, penundaan pelantikan Markus Dairo Talu-Dara Tanggu (MDT-DT) sebagai Bupati-Wakil Bupati Sumba Barat Daya (SBD) pada tanggal 6 Agustus 2014 sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Bukan karena alasan keamanan tetapi karena DPRD setempat tidak menyiapkan forum rapat paripurna pelantikan.

Andaikan forum rapat itu disiapkan DPRD setempat, kata Lebu Raya, dirinya tetap melakukan pelantikan meski ada yang menghadangnya. Dan hal itu pernah dilakukannya saat melantik Bupati-Wakil Bupati Manggarai Barat beberapa waktu lalu.

"Dari sisi itu (keamanan, Red) iya (kondusif, Red), tetapi DPRD secara institusi menolak. Masalahnya adalah DPRD tidak menyiapkan forum itu. Pak AM Fatwa (anggota DPD RI) juga telepon saya, saya bilang, kalau ada segerombolan orang yang menghadang saya, sementara di DPRD siap melantik, saya datang. Saya sudah buktikan di Manggarai Barat (Mabar). Di Mabar itu saya turun dari pesawat dihadang. Tapi saya tetap datang melantik karena DPRD memang siap. Jadi, ini soal yang berbeda," tegasnya kepada Pos Kupang, Rabu (6/8/2014).

Menurutnya, sudah ada rapat forum komunikasi pimpinan daerah (Forkompinda) tingkat Provinsi NTT dan soal keamanan dirinya yakin dan percaya kepada kepolisian dan TNI bisa menjaminnya. Namun, lanjutnya, masalahnya ada penolakan  dari DPRD setempat terhadap Paket MDT-DT dengan alasan ada kecurangan dan juga saat ini masih ada proses gugatan di pengadilan tata usaha negara (TUN).

"Kalau saya sudah rapat dengan forkompinda semua, saya bilang saya kalau soal keamanan saya yakin kapolda bisa menangani.  Memang selalu gubernur yang disoroti salah. Tapi mereka tidak memahami suasana di dalamnya. Gugatan TUN karena apa, coba tanya Ketua DPRD SBD, karena itu sikap mereka," katanya.

Disinggung soal komunikasinya sebagai Ketua DPD PDIP NTT dengan Ketua DPRD SBD yang juga Ketua DPC PDIP SBD, Lebu Raya mengatakan bahwa penolakan itu secara lembaga, bukan Ketua DPRD SBD secara pribadi. "DPRD SBD itu bukan hanya di Ketua PDIP, tetapikan dia juga harus mengakomodir kepentingan semua orang di dalam ini. Kan mereka ada 17 orang datang ketemu (lakukan penolakan, Red). Saya minta supaya sudahlah, kamu (DPRD SBD, Red) siapkan bagaimana caranya supaya bisa pelantikan tetapi mereka tetap ngotot," ungkap Lebu Raya..

Bagaimana jika DPRD tetap bersikap menolak, Lebu Raya enggan berkomentar dan mengatakan, Forkompinda telah mengirimkan tim terpadu ke SBD untuk melakukan konsolidasi dan prakondisi dan akan melakukan rapat lanjutan pada tanggal 11 Agustus mendatang untuk memutuskan langkah selanjutnya. "Nah itu (penolakan selama-lamanya, Red) soal lain. Nanti kita lihat. Kemarin kami putuskan tim hari ini (kemarin, Red) turun (ke SBD), nanti tanggal 11 Agustus kami (Forkompinda NTT, Red) akan rapat kembali untuk memutuskan. Keputusan seperti apa nanti kita lihat. Nanti setelah tim datang," ujarnya sambil menjelaskan bahwa instruksi Mendagri agar segera dilakukan pelantikan setelah Pilpres sudah dan sedang dilakukan saat ini

Sumber: Pos Kupang
Comments
0 Comments

0 komentar:

Berita Yang Paling Banyak Dibaca

PESONA WISATA SUMBA

Visit Sumba Island, East Nusa Tenggara, Indonesia Slideshow: Go’s trip to Sumba was created with TripAdvisor TripWow!

Facebook MoripaNews Online

Tempat Wisata SBD