Blogger Themes

Please Click This Button Below To Read This Website In To Your Own Language

Kamis, 28 Agustus 2014

Gubernur Dinilai Beri Ruang Konco Hambat Pelantikan

Sikap Gubernur NTT Frans Lebu Raya yang mengembalikan mandat pelantikan Bupati- Wakil Bupati Sumba Barat Daya (SBD) Markus Dairo Talu- Ndara Tanggu Kaha (MDT-DT) ke Mendagri, memberi ruang kepada paket Konco Ole Ate untuk menempuh langkah hukum guna menghambat pelantikan.
 
Sikap ini sangat merugikan masyarakat SBD. “Ruang seperti itu ada setelah mandat pelantikan dikembalikan ke Pusat. Harusnya sudah ada niat baik Gubernur untuk melantik. Tapi kan dikembalikan ke Pusat sehingga ada ruang bagi Konco Ole Ate (Kornelius Kodi Mete-Daud Lende Umbu Moto) untuk menggugat ke PTUN, termasuk banding sampai kasasi ke MA jika gugatan ditolak,” kata anggota DPRD NTT Charles Lalung, Rabu (27/8).

Dia menilai, langkah hukum yang ditempuh paket Konco Ole Ate itu tak akan mengubah apa pun. Sebab, hasil Pilkada SBD dengan pasangan MDT-DT sebagai paket terpilih, sudahdikuatkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). “Putusan MK itu final dan mengikat.

Tak ada lembaga hukum lain yang bisa mementahkan putusan itu,” tegasnya.

Anggota DPRD NTT Petrus Kase mengatakan hal senada. Upaya menunda-nunda pelantikan MDT-DT hanya menguntungkan segelintir elite.

Sementara masyarakat SBD secara keseluruhan sangat dirugikan. Paripurna Pelantikan Sementara itu, MDT-DT pasti akan dilantik oleh Mendagri di Jakarta, dalam sidang paripurna istimewa DPRD SBD. Namun, sidang paripurna istimewa tersebut tidak harus memenuhi kuorum karena bukan untuk mengambil suatu keputusan politik.

Demikian dikatakan Kepala Biro Hukum Kemendagri Profesor Zudan dan Wakil Ketua DPRD SBD Yusuf Malo. Pernyataan keduanya itu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD. “Tak perlu penuhi kuorum. Tak perlu dipimpin ketua atau wakil pun sah. Jadi itu tidak usah dipersoalkan. Kita tinggal menunggu Keppres untuk pelantikan,” tegas Prof Zudan.

Terpisah, Yusuf Malo mengatakan, pihak yang mempersoalkan kuorum sidang paripurna pelantikan adalah pihak yang tidak paham aturan.

“Makanya disebut paripurna istimewa. Lain halnya sidang paripurna untuk membahas dan memutuskan sesuatu keputusan penting, itu harus penuhi kuorum,” katanya.

Sumber: vnewsmedia
Comments
0 Comments

0 komentar:

Berita Yang Paling Banyak Dibaca

PESONA WISATA SUMBA

Visit Sumba Island, East Nusa Tenggara, Indonesia Slideshow: Go’s trip to Sumba was created with TripAdvisor TripWow!

Facebook MoripaNews Online

Tempat Wisata SBD