Blogger Themes

Please Click This Button Below To Read This Website In To Your Own Language

Sabtu, 09 Agustus 2014

Gubernur Belum Lapor Mendagri Terkait Informasi Pelantikan MDT-DT

Dirjen Otnomi Daerah Kemendagri, Djohermansyah Djohan
Jakarta - Deadline 3 X 24 jam yang diberi oleh Kementerian Dalam Negeri ke Gubernur NTT untuk memediasi DPRD Sumba Barat Daya (SBD) dalam agenda pelantikan bupati-wakil bupati SBD terpilih, Markus Dairo Talu-Ndara Tanggu Kaha (MDT-DT) hampir dipastikan berakhir tanpa solusi. Hingga Jumat (8/8) sore, Kemendagri belum menerima informasi apapun terkait hasil negosiasi dengan DPRD Kabupaten SBD oleh Gubernur NTT Frans Lebu Raya. Jika dihitung, waktu yang diberikan selama tiga hari oleh Kemendagri berakhir Sabtu (9/8) hari ini.

"Karena besok (Sabtu) itu bukan hari kerja, maka kita kasi waktu sampai hari Senin kepada Gubernur NTT untuk laporkan hasil mediasinya,"tandas Direktur Otonomi Daerah Kemendagri, Djohermansyah Johan kepada Timor Express (Fajar Media Center) di kantor Kemendagri, Jumat (8/8).

Menurut Djo, sapaan Djohermansyah, waktu yang diberikan kepada gubernur NTT sudah sangat cukup. Bahkan dia menegaskan, semua alasan yang diungkapkan gubernur NTT sudah tidak mendasar lagi atau mengada-ada. "Tidak ada alasan lagi untuk menunda-nunda. Arahan kita sudah jelas, untuk tetap melaksanakan pelantikan. Kalau ada yang menolak, itu dipersilakan untuk tidak ikut paripurna. Atau kalau tidak mampu, silakan lapor ke kami bahwa tidak mampu,"tandas Djo lagi.

Menurut mantan Penjabat Gubernur Riau itu, jika ingin menunjukkan niat baiknya untuk melantik, inilah saatnya. Jika tidak, pihaknya sebagai pemberi mandat berdasarkan undang-undang akan mengembalikan kepada undang-undang. "Nanti urusan sama undang-undang lagi,"sindir Djo.

Djo bahkan mengungkit beberapa janji gubernur NTT yang diingkarinya sendiri. Misalnya, gubernur NTT berjanji akan melantik bupati dan wakil bupati SBD usai pemilihan legislatif. Setelah itu, gubernur kembali berjanji akan melantik usai pemilihan presiden. Namun hingga pilpres usai dan penetapan pemenang oleh KPU, gubernur masih tetap berkilah.

Dan, Djo bahkan menegaskan, apapun alasannya atau siapapun yang melantik, dipastikan sebelum berakhirnya masa jabatan DPRD SBD saat ini. Bahkan menurut Djo, pelantikan sudah harus dilaksanakan sesegera mungkin, baik oleh gubernur NTT atau pemerintah pusat.

Ada Politik Transaksional
Sementara, ada informasi baru dari kalangan DPRD SBD. Mereka menilai bahwa sikap Gubernur NTT, Frans Lebu Raya yang mengulur-ulur pelantikan bupati dan wabup SBD justeru menelanjangi dirinya sendiri karena mengabaikan amanat undang-undang serta pemerintah dan mementingkan partainya, bahkan kelompoknya sendiri. "Keputusan gubernur untuk menunda-nunda pelantikan bupati dan wakil bupati SBD itu menunjukkan bahwa dia tidak taat hukum. Bahkan dia lebih mendengar Ketua DPRD SBD yang juga adalah orang-orang di partainya (PDIP). Dan itu keputusan individu, bukan lembaga DPRD. Dan ini menunjukkan bahwa gubernur menelanjangi dirinya sendiri,"kata anggota DPRD SBD Oktafianus Holo kepada Timor Express (Fajar Media Center) di Jakarta, Jumat (8/8).


Menurut Okto, banyak kejanggalan dalam keputusan yang diambil Gubernur NTT terkait kisruh pemilukada di SBD. Bahkan, banyak pihak juga yang terlibat dalam upaya menggagalkan pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih. Misalnya para pimpinan SKPD serta Sekda SBD yang secara terang-terangan menunjukkan sikap tidak mendukung.
"Jadi mereka-mereka yang demo di sana itu dikawal. Karena kalau tidak dikawal, pendemo itu tidak mungkin berani karena semuanya orang Kodi. Bahkan saat sidang paripurna istimewa Rabu (6/8) lalu, pendemo bisa terobos masuk dari kawalan ring satu polisi tapi tidak dipersoalkan,"beber Okto yang dibenarkan anggota DPRD lainnya, Yohanes Ngongo Ndeta.


Masih menurut dia, upaya lain yang dilakukan adalah mempengaruhi anggota DPRD pro pasangan MDT-DT (bupati dan wakil bupati SBD terpilih) untuk berbalik menolak pelantikan. Dan, tidak main-main tawaran ini disertai janji material kepada DPRD yang bersangkutan. "Jadi ada DPRD yang dukung Nelis (Konco Ole Ate) ajak DPRD yang dukung pelantikan supaya tolak pelantikan. Itu ada rekamannya. Katanya kalau tolak pelantikan imbalannya nanti rumahnya yang rusak diperbaiki,"beber Okto lagi. Okto dan Yohanes yang juga anggota fraksi Partai Demokrat itu berada di Jakarta untuk menyampaikan permohonan kepada Kementerian Dalam Negeri agar mengembalikan mandat pelantikan ke pemerintah pusat. "Kami sudah sampaikan kepada Kemendagri, bahwa kami akan antar bupati dan wakil bupati ke Kemendagri untuk dilantik di sini,"tandas Okto.


Ketua DPRD SBD, Yoseph Malo Lende yang dikonfirmasi via telepon terkait hal ini pun tak tersambung. Telepon masuk tak dijawab. Sementara itu pihak Pemprov NTT juga enggan menyampaikan hasil koordinasi tim forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopinda) tingkat Provinsi NTT ke SBD belum lama ini. "Jangan marah, kita tidak bisa publikasi,"kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi NTT, Sisilia Sona.

Sumber: Timex
Comments
0 Comments

0 komentar:

Berita Yang Paling Banyak Dibaca

PESONA WISATA SUMBA

Visit Sumba Island, East Nusa Tenggara, Indonesia Slideshow: Go’s trip to Sumba was created with TripAdvisor TripWow!

Facebook MoripaNews Online

Tempat Wisata SBD