Blogger Themes

Please Click This Button Below To Read This Website In To Your Own Language

Selasa, 12 Agustus 2014

Forkompinda NTT Rekomendasikan pelantikan Bupati dan Wabup SBD Di Jakarta.

Ketua Forkompinda NTT, Frans Lebu Raya dan Kajati NTT, Mangihut Sinaga saat berjalan keluar dari ruangan rapat, Senin, (11/8) siang.
Kupang - Hasil pertemuan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) yang diketuai Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Frans Lebu Raya, bersama Pimpinan Penegakan Hukum yang berada di NTT, hari ini merekomendasikan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya (SBD) 2014-2019 di laksanakan di Jakarta.
 
“Untuk jadwal kapan pelantikan, tergantung waktunya pak Mendagri. Kami sudah putuskan Gubernur NTT tidak melantik,” kata Frans melalui Kepala Kesbanpol Linmas NTT, Sisilia Sona, usai pertemuan di ruang rapat gubernur NTT, Senin (11/8).

Sisilia Sona, mengatakan, alasan Mendagri yang melantik Markus Dairo Talu - Markus Ndara Tanggu Kaha (MDT-DT), karena Tim investigasi bentukan dari Forkompinda NTT menemukan berbagai masalah di SBD, hingga Gubernur NTT tidak dapat melantik MDT-DT.

“Forkompinda telah rekomendasikan pelantikan MDT-DT dilakukan oleh Mendagri RI, Gumawan Fauzi di Jakarta. Kapan dilakukan pelantikan tergantung waktu bapak Mendagri, serta kehadiran para anggota DPRD SBD melakukan sidang paripurna istimewa nanti,” kata Sisilia Sona.

Selain itu Forkompinda juga meminta Markus Dairo Talu - Markus Ndara Tanggu Kaha, melakukan konsolidasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama tokoh adat yang berada di SBD.

Hal itu bertujuan untuk terciptanya situasi yang aman dan damais ebelum pelantikan dan sesudah pelantikan nanti.

“Semua temuan tim Forkompinda di SBD berserta rekomendasi secepatnya akan dikirim ke Mendagri di Jakarta. Gubernur NTT akan memanggil semua Pimpinan DPRD SBD ke Kupang, bersama tokoh masyarakat Sumba Barat Daya yang berada di Kupang untuk dilakukan rekonsiliasi terkait pelantikan MDT-DT oleh Mendagri itu,” jelas Sisilia Sona.

Setelah ditanya terkait keamanan di SBD, Sisilia Sona, mengatakan, aparat keamanan akan menjaga kamanan di daerah itu secara ketat baik dari Polri dan TNI pada pasca pelantikan hingga usai pelantikan nanti.

Secara terpisah Ketua DPRD SBD, Yoseph Malo Lende, menyatakan tidak setuju dengan rekomendasi Forkompinda NTT itu.

“Kami secara lembaga DPRD SBD telah sepakat menolak pelantikan Bupati dan wakil bupati SBD, MDT-DT oleh Gubernur NTT atau Mendagri. Sebab MDT-DT kalah dalam Pilkada SBD. Yang keluar sebagai pemenang dengan suara terbanyak adalah Kornelius Kodi Mete - Daud Lende Umbu Moto (KonCo Ole Ate),” kata Yoseph.

“Saya merasa Mendagri RI, Gumawan Fauzi, saat ini sedang adu domba atau menciptakan kejahatan perang saudara di Sumba Barat Daya. Sebab kasus Pilkada SBD itu tidak akan habis, karena sudah ada bekas lukanya. Dendam kusumat akan kembali terjadi di daerah itu, jika Mendagri tidak membatalkan Surat Keputusan Pelantikan MDT-DT,” kata Yoseph.

Secara terpisah Koordinator TPDI, Petrus Salestinus, menjelaskan, pertemuan tersebut adalah pertemuan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah NTT, antara Gubernur NTT, Pimpinan Penegak Hukum se-NTT untuk memberi masukan kepada Mendagri agar tidak melakukan langkah-langkah apapun untuk sementara waktu ini terkait persoalan hasil pilkada Sumba Barat Daya.

Mengingat proses hukum menyangkut pidana pemilukda SBD hingga saat ini masih berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Waekabubak, PTUN Jakarta dan Polda Metro Jaya di Jakarta.

Sedangkan Polda Metro Jayapun masih sedang melakukan penyidikan terhadap dugaan menggunakan dokumen palsu oleh Paket MDT-DT ketika terjadi sengketa pilkada di MK, apalagi dalam waktu dekat ini Penyidik Polda Metro Jaya akan memeriksa MDT-DT sebagai saksi atau tersangka.

Selain itu, kata Petrus, Mendagri tidak boleh cepat melantik MDT-DT karena kemenangannya dalam pilkada melalui kejahatan penggelembungan suara, juga seluruh produk KPU SBD termasuk Keputusan KPU SBD tanggal 10 Agustus 2013 berada dalam sitaan penyidik Polres Sumba Barat dan Polda Metro Jaya.

“Jika Mendagri memaksakan diri melantikan MDT-DT maka Mendagri patut diduga secara langsung atau tidak lagsung turut serta menggunakan dokumen palsu dalam melantik MDT-DT terlebih dasar-dasar untuk mengeluarkan SK pelantikan itu saat ini menjadi barang sitaan polisi sebagai hasil kejahatan dan alat melakukan kejahatan yang sedang dilakukan gugatan di PTUN Jakarta,” kata Petrus.

Oleh karena itu langkah DPRD SBD memberi masukan kepada Forkompinda, Gubernur dan Mendagri agar menunda atau menghentikan rencana pelantikan MDT-DT sebagi langkah bijak, berani dan tepat karena 13.000 suara masyarakat SBD untuk Konco Ole Ate yang sah merupakan hukum tertinggi, bukan suara MDT-DT yang diperoleh melalui kejahatan pemilukada, tambah Petrus.

Sumber: beritasatu
Comments
0 Comments

0 komentar:

Berita Yang Paling Banyak Dibaca

PESONA WISATA SUMBA

Visit Sumba Island, East Nusa Tenggara, Indonesia Slideshow: Go’s trip to Sumba was created with TripAdvisor TripWow!

Facebook MoripaNews Online

Tempat Wisata SBD