Blogger Themes

Please Click This Button Below To Read This Website In To Your Own Language

Minggu, 31 Agustus 2014

Datangi UKP4, DPRD SBD Adukan Mendagri

Tambolaka - DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) mengadukan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi kepada Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Jakarta.
 
Mendagri dilaporkan karena tidak netral dan  tidak obyektif dalam melihat masalah Pemilukada SBD.

"Dalam menerbitkan keputusan yang berkaitan dengan Pilkada SBD, Mendagri menggunakan data palsu. Kesesatan fakta itu juga menjadi acuan bagi Mendagri untuk ambil alih tupoksi Gubernur NTT dengan menerbitkan Permendagri No: 11/2014, revisi dari Permendagri No: 35/2013," kata Ketua DPRD SBD, Yosep Malo Lende, dari Jakarta, Kamis (28/8/2014) malam.

Malo Lende bersama 11 anggota Dewan lainnya, pada Kamis pagi mendatangi kantor UKP4. Ia  menyebut anggota Dewan yang ikut bersamanya, yaitu Charles Lalo, Agus Mali, Melki Lende, David Ramone, Martinus Manu Mara, Maru Rode Ate, Sulaiman T Wungo, Okta Jama Nuna, Rudolf Radu Holo, dan Stefanus Bili Bora.

"Jadi, kami sampaikan mengenai kinerja Mendagri yang selama masalah Pilkada SBD memakai data palsu. Kami juga menyampaikan kondisi yang sebenarnya terjadi terkait Pemilukada SBD kepada UPK4, baik lisan maupun tersurat," jelas Malo Lende.

Dikatakannya, DPRD SBD secara lembaga mohon kepada Bapak Presiden untuk tidak ikut/masuk dalam lingkaran kejahatan yang terstruktur dan masif di Kemendagri.

"DPRD dan seluruh masyarakat SBD prihatin karena Bapak Presiden yang sangat dikagumi oleh masyarakat dizolimi kejahatan yang dilakukan oleh Mendagri, cs dengan menyampaikan laporan yang tidak sesuai dengan fakta hukum. Kami mohon Bapak Presiden tidak keluarkan surat perintah pelantikan ke Mendagri," kata Malo Lende.

Kepada pejabat UPK4 yang menerima mereka, Malo Lende menegaskan bahwa masyarakat SBD yang cinta kebenaran dan keadilan akan terus berjuang walau dengan tumpahan darah.

Ia juga menjelaskan respons pejabat UPK4. Malo Lende menyampaikan bahwa pejabat bersangkutan berjanji akan meyampaikan kepada Bapak Presiden tentang situasi dan kondisi SBD sampai saat ini.

Malo Lende mengatakan, Mendagri dalam suratnya No: 131.53/4186/Sj, tertanggal 19 Agustus 2014, perihal Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Masa Jabatan Tahun 2014-2019, ditujukan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia.

Surat tersebut tembusannya antara lain disampaikan kepada Pimpinan DPRD SBD. Ada 19 point; pertama, menjelaskan bahwa persoalan di SBD sudah dimulai pasca dilaksanakannya pemilihan bupati-wakil bupati SBD tanggal 5 Agustus 2013.

Selanjutnya menjelaskan tentang keputusan KPU SBD menetapkan Markus Dairo Talu-Ndara Tanggu Kaha (MDT-DT) sebagai pemenang pemilukada.  Kemudian keputusan KPU SBD digugat pasangan dr. Kornelius Kodi Mete-Drs. Daud Lende Moto (Konco Ole Ate) di Mahkamah Konstitusi (MK). MK memangkan paket MDT-DT.

Point berikutnya mengenai pembatalan pelantikan MDT-DT oleh Gubernur NTT pada tanggal 6 Agustus 2014. Selanjutnya Gubernur NTT mengembalikan kewenangan melantik bupati dan wakil bupati kepada Mendagri, sembari meminta pelantikan terjadi di Jakarta karena situasi di SBD tidak kondusif.

Pada point ke-19 berbunyi: "...dengan hormat kami sarankan kepada Bapak Presiden kiranya pelantikan bupati dan wakil bupati SBD masa jabatan tahun 2014-2019 dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri periode sekarang (KIB II) atau kabinet baru di Jakarta."


Sumber: Pos Kupang
Comments
0 Comments

0 komentar:

Berita Yang Paling Banyak Dibaca

PESONA WISATA SUMBA

Visit Sumba Island, East Nusa Tenggara, Indonesia Slideshow: Go’s trip to Sumba was created with TripAdvisor TripWow!

Facebook MoripaNews Online

Tempat Wisata SBD