Blogger Themes

Please Click This Button Below To Read This Website In To Your Own Language

Minggu, 27 Juli 2014

Gubernur Surati DPRD SBD Untuk Jadwalkan Pelantikan Bupati & Wabup

Gubernur NTT, Drs Frans Lebu Raya
Kupang - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Drs.  Frans Lebu Raya tetap menyurati Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar Barat Daya (SBD) untuk menjadwalkan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati setempat.
 
Gubernur Lebu Raya, Jumat (25/7/2014) pagi mengatakan  surat kepada DPRD SBD sudah disiapkan dan akan segera dikirimkan ke SBD untuk ditindaklanjuti. "Suratnya sudah disiapkan dan segera dikirim," kata Lebu Raya.

Dia menjelaskan, isi surat yang akan dikirim itu berisi permintaan kepada DPRD setempat untuk menjadwalkan tanggal pelantikan Bupati dan Wakil Bupati SBD. "Jadwal pelantikannya akan ditetapkan oleh Banmus (Badan Musyawarah) DPRD SBD. Jadi nanti mereka (DPRD SBD, Red) bikin rapat Banmus baru ditetapkan jadwalnya," jelas Lebu Raya.

Terkait adanya keputusan DPRD SBD yang menolak Markus Dairo Talu-Dara Tanggu (MDT-DT) sebagai bupati dan wakil bupati SBD terpilih, Gubernur Lebu Raya  mengaku belum mendapatkan laporan resmi terkait penolakan itu. Dan kalau DPRD SBD akan mendatanginya, Lebu Raya menyatakan akan menerimanya.   "Saya belum terima (laporan) penolakan. Nanti kita lihat," jawabnya.

Seperti diwartakan kemarin, DPRD Kabupaten SBD menolak pelantikan Markus Dairo Talu, S.H  dan Drs. Dara Tanggu Kaha (MDT-DT) sebagai Bupati-Wakil Bupati SBD periode 2014-2014. Sebab, secara lembaga DPRD SBD tidak pernah mengusulkan pasangan MDT-DT untuk disahkan pengangkatannya oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Demikian salah satu keputusan rapat dengar pendapat DPRD Kabupaten SBD, Kamis (24/7/2014). Rapat dipimpin Ketua DPRD SBD, Yosep Malo Lende, dihadiri 11 anggota Dewan dari 29 orang anggota Dewan. Rapat dihadiri Sekretaris DPRD SBD, Paulus Ndara Galu, S.E, dan 10 orang perwakilan Laskar Pasola Pro Kebenaran dan Keadilan. Rapat untuk menyikapi aspirasi Laskar Pasola yang menyatakan menolak pelantikan MDT-DT karena merupakan hasil kecurangan dengan cara penggelembungan suara dalam Pemilukada SBD.

Hal lain yang diputuskan DPRD SBD, yaitu proses administrasi berkaitan dengan pelantikan bupati dan wakil bupati dianggap selesai.  "DPRD segera mengawal keputusan ini sampai ke Mendagri. Dan, efek dari keputusan ini menjadi tanggung jawab bersama anggota Dewan," tandas Yosep Malo Lende.

Di awal rapat, Yosep Malo Lende mengatakan, siapa pun yang menjadi bupati dan wakil bupati sepanjang prosesnya benar tidak jadi masalah. DPRD akan memrosesnya. Namun, apa yang terjadi dalam Pemilukada SBD adalah pemutarbalikan kebenaran. "Oleh karena itu, perjuangan menegakan kebenaran harus dikedepankan," katanya.

Anggota DPRD SBD, Agus Mali, mengatakan,  "Saya sependapat bahwa yang benar tetap benar, yang salah tetap salah. DPRD harus mengambil sikap. Konsultasikan dengan gubernur dan Mendagri. Kita tidak boleh memperlambat penyelesaian persoalan ini. Kasihan rakyat SBD karena ada orang yang merusak tatanan demokrasi di SBD. Ini hal yang buruk bagi SBD."  (roy)


Sumber: Pos Kupang
Comments
0 Comments

0 komentar:

Berita Yang Paling Banyak Dibaca

PESONA WISATA SUMBA

Visit Sumba Island, East Nusa Tenggara, Indonesia Slideshow: Go’s trip to Sumba was created with TripAdvisor TripWow!

Facebook MoripaNews Online

Tempat Wisata SBD