Blogger Themes

Please Click This Button Below To Read This Website In To Your Own Language

Rabu, 16 April 2014

Gubernur Siap Lantik MDT-DT Usai Pilpres

Gubernur Siap Lantik MDT-DT Usai Pilpres
Jakarta - Gubernur NTT, Frans Lebu Raya memastikan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya (SBD) akan dilaksanakan usai pemilihan presiden (Pilpres). Selain alasan keamanan, Frans Lebu Raya mengaku akan mempersiapkan Kab.SBD agar pelantikan nanti tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kepastian ini diungkapkan Frans Lebu Raya kepada Fajar Media Center, Senin (14/4) di Gedung Kemdagri usai bertemu Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi sekaligus mengambil SK pengesahan dan pengangkatan pasangan Markus Dairo Tallu dan Ndara Tanggu Kaha (MDT-DT) sebagai bupati dan wakil bupati terpilih SBD.


Menurut Frans, seluruh masyarakat sudah tahu tentang keberadaan SK tersebut. Dan, sekembalinya ke NTT, pihaknya akan melihat kondisi keamanan di SBD untuk kepentingan pelantikan. Karena menurut dia, dibutuhkan situasi yang kondusif agar bupati dan wakil bupati yang dilantik nanti dapat menjalankan tugas dengan baik. "Semua sudah tau bahwa SK sudah ditandatangani. Dan nanti setelah pilpres baru kita proses. Prosesnya itu termasuk pelantikan. Diperlukan suasana aman, calling down, pra kondisi. Tadi bersama-sama dengan Forkompimda. Ada prakondisi supaya nanti pada saat dilantik, lebih baik," jelas Frans.

Dijelaskan, kedatangan dirinya bersama Forkompimda membawa dua agenda, yakni melaporkan situasi pemilihan legislatif serta suasana di SBD. Dan, untuk berkonsultasi dan meyakinkan Mendagri, gubernur membawa serta Ketua Pengadilan Tinggi (PT) NTT, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) NTT, Mangihut Sinaga, dan Kapolda NTT, Brigjend Pol. Ketut Untung Yoga Ana. Bahkan informasi yang dihimpun Fajar Media Center menyebutkan, sebelum menuju Kemdagri, Gubernur NTT bersama Forkompimda itu menggelar rapat di Hotel Borobudur. Dijelaskan juga, rapat tersebut membahas khusus tentang cara penyampaian alasan kepada Mendagri. Bahkan pertemuan yang dimulai sejak pukul 12:30 Wib baru berakhir satu jam kemudian.

Gubernur yang ditanya terkait adanya ancaman dari Paket Konco Ole Ate untuk menggugat keabsahan SK tersebut menegaskan, apa pun upaya yang dilakukan pihak yang kalah adalah hal lain. Sementara SK yang sudah diterbitkan adalah hal lain yang harus ditindaklanjuti. Apa pun hasil gugatannya nanti, lanjut dia SK tersebut tetap diproses.

"Proses yang dilakukan oleh Konco itu hal lain. Apakah akan berpengaruh atau tidak, itu berbeda. Inikan sudah ada keputusan, makanya kita minta arahan dari Pak Menteri. Dan Pak Menteri juga memahami suasana di lapangan menjelang Pilpres. Setelah Pilpres baru kita proses," sambungnya.

Mendagri, Gamawan Fauzi yang dikonfirmasi terpisah mengakui, pihaknya telah menyerahkan dua SK kepada Gubernur NTT, Frans Lebu Raya di ruang kerja Mendagri, Senin (14/4). Dan menurut dia, jadwal pelantikan tetap diserahkan kepada gubernur untuk diagendakan bersama DPRD SBD. "Sudah kita serahkan SK-nya ke Pak Gubernur. Nanti soal pelantikannya tinggal dijadwalkan oleh gubernur," jelas Gamawan.

Ditanya terkait alasan gubernur masih mengulur jadwal pelantikan, Gamawan mengaku tetap berharap suasana di SBD kondusif saat pelantikan. Dan, hal ini juga disampaikan oleh Forkompimda yang ikut diboyong gubernur. Selain Kapolda, kata Gamawan, Kajati dan Ketua PT NTT juga menjelaskan tentang kondisi di daerah tersebut. "Yah, menjelaskan tentang kondisi di sana," tambah Gamawan.

Sementara itu, Dirjen Otda, Djohermansyah Djohan kepada
Fajar Media Center juga menjelaskan, dengan sudah diserahkannya SK tersebut, tidak ada lagi alasan untuk tidak dilantik. Apalagi alasan tidak setuju dengan SK tersebut. Sehingga gubernur diminta untuk melihat situasi keamanan di daerah tersebut dan sebaiknya segera melantik dengan mempertimbangkan keamanan di sana.

"Tadi diserahkan SK Belu dan SBD. Sudah serahkan dan tinggal dieksekusi. Tadi kan ada juga unsur Forkompimda yang mendampingi. Pertimbangannya, perlu calling down dulu, sosialisasi dulu soal SK ini. Para pihak, dewan (DPRD) dan masyarakat supaya semua memahami bahwa inilah keputusan yang harus kita terima dan hasilnya akan dilaporkan oleh gubernur ke mendagri. Dari dari Forkompimda menyampaikan memang butuh waktu untuk eksekusinya. Pokoknya SK ini dibawa dulu. Kemudian perkembangannya, perlu waktu untuk eksekusi," tandas sosok yang akrab disapa Djo itu.

Menurut Djo, karena kewenangan sudah diberikan kepada gubernur, maka gubernur tidak lagi bermain-main dengan petunjuk pelaksanaan SK tersebut. Sehingga gubernur diminta untuk melaporkan perkembangan kondisi di daerah tersebut kepada Mendagri. "Ngga, nanti kan gub lapor perkembangannya kepada Mendagri," kata Djo.

Terkait pernyataan gubernur bahwa pelantikan baru dilaksanakan usai pilpres, Djo membantah hal tersebut. Pasalnya, tidak ada kesepakan tentang jadwal. Namun jika tidak ada gangguan keamanan di sana, maka bisa sesegera mungkin untuk dilantik. Bahkan jika ada pihak yang menolak, menurut dia tidak ada lagi agenda untuk membahas hal tersebut. "Itu tergantung keadaannya. Jadi yang menilai keadaan di lapangan, yang tahu situasi di sana gubernur sama kapolda dan pihak terkait di sana. Ini ngga ada cerita tidak setuju, sudah ada SK hanya tinggal tunggu waktu saja. Tidak ada lagi agenda lain. Jadi tinggal tunggu waktunya, supaya aman dan bupati yang baru bisa menjalankan tugas dengan baik," tutup Djo. (cel/fmc/aln)

Sumber: timorexpress
Comments
0 Comments

0 komentar:

Berita Yang Paling Banyak Dibaca

PESONA WISATA SUMBA

Visit Sumba Island, East Nusa Tenggara, Indonesia Slideshow: Go’s trip to Sumba was created with TripAdvisor TripWow!

Facebook MoripaNews Online

Tempat Wisata SBD