Blogger Themes

Please Click This Button Below To Read This Website In To Your Own Language

Selasa, 01 April 2014

DPRD SBD Tolak Usul MDT-DT

Tambolaka - DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) tetap menolak mengusulkan  pengesahan, pengangkatan dan pelantikan pasangan Markus Dairo Talu, SH - Drs. Dara Tanggu Kaha (MDT-DT) sebagai Bupati-Wakil Bupati SBD terpilih karena bukan kemenangan pilihan rakyat, melainkan hasil konspirasi terstruktur dan sistematis oleh penyelenggara dan pihak lain terkait.
 
Sikap DPRD SBD ini tertuang dalam surat No: 006/14/DPRD SBD/III/2014 tanggal 28 Maret 2014, ditandatangani Ketua DPRD  SBD, Yosep Malo Lende.

Pada bagian lain surat itu, DPRD SBD menegaskan kembali pengusulan pengesahan bupati dan wakil bupati SBD terpilih atas nama dr. Kornelius Kodi Mete-Drs. Daud Lende Umbu Moto (KONco Ole Ate) dengan mengacu pada dokumen pengusulan sebelumnya.

Pertama, Surat KPU SBD No: 183/KPU-Kab.018.964761/IX/2013 tanggal 30 September 2013 perihal penyampaian bahan administrasi calon terpilih bupati dan wakil bupati SBD.
Kedua, surat DPRD SBD No: 006/32/DPRD/SBD/IX/2013 tanggal 30 September 2013 perihal usulan pengesahan pengangkatan calon bupati dan wakil bupati terpilih periode 2013-2018.

Surat diawali rapat DPRD SBD ini ditujukan kepada Mendagri, Gubernur NTT, Ketua KPU Pusat dan Ketua KPU Propinsi NTT. Surat dimaksud disampaikan anggota DPRD SBD, David Ramone kepada Kapolda NTT, Brigjen (Pol) Untung Ana Yoga, saat pertemuan dengan masyarakat di Kampung Homibela, Desa Kapaka Mandeta, Minggu (30/3/2014).

Sebelum menyerahkan kepada Kapolda, David Ramone membacakan surat tersebut. Surat yang sama diterima Pos Kupang dari Sekretaris DPRD SBD, Paulus Ngara Galu.

Isi surat dimaksud mengandung tiga poin penting, yaitu mengenai sikap KPU NTT memberhentikan lima komisioner KPU SBD yang berujung lahirnya surat usulan penegasan pengesahan MDT-DT, tentang sikap Wakil Ketua DPRD SBD, Yusuf Malo serta penegasan DPRD SBD mengenai Bupati-Wakil Bupati SBD terpilih hasil pemilukada.

"DPRD SBD menegaskan bahwa surat saudara Yusuf Malo dengan No: 006/12/DPRD/SBD/III/2014 tanggal 24 Maret 2014 perihal penegasan pengangkatan bupati dan wakil bupati SBD atas nama Markus Dairo Talu-Dara Tanggu Kaha adalah semata-mata inisiatif pribadi karena tidak melalui mekanisme keputusan bersama pimpinan dan anggota DPRD SBD serta menggunakan stempel palsu," demikian bunyi surat DPRD SBD.

DPRD SBD mengaku, surat tersebut tidak tercatat dalam buku agenda surat keluar pada sekretariat DPRD SBD dan menggunakan stempel palsu/cap palsu.  "Atas perilaku Yusuf Malo yang demikian, maka DPRD merekomendasikan kepada Badan Kehormatan DPRD SBD untuk memberikan sanksi pelanggaran kode etik dan selanjutnya diproses secara hukum pidana."

DPRD SBD menegaskan tidak beralasan hukum apabila keputusan pengesahan pengangkatan pasangan MDT-DT jika didasarkan pada surat-surat/dokumen yang dibuat inisiatif pribadi Yusuf Malo.

DPRD SBD juga menyatakan bahwa sikap pemaksaan KPU NTT melegitimasi MDT-DT merupakan tindakan melegitimasi kecurangan yang mana sudah terbukti dengan dipenjaranya Yohanes Bili Kii (Ketua KPU SBD saat itu) 13 bulan penjara dan denda Rp 10 juta karena terbukti melakukan penggelembungan suara untuk memenangkan MDT-DT.

Sumber: Pos Kupang
Comments
0 Comments

0 komentar:

Berita Yang Paling Banyak Dibaca

PESONA WISATA SUMBA

Visit Sumba Island, East Nusa Tenggara, Indonesia Slideshow: Go’s trip to Sumba was created with TripAdvisor TripWow!

Facebook MoripaNews Online

Tempat Wisata SBD