Blogger Themes

Please Click This Button Below To Read This Website In To Your Own Language

Senin, 24 Maret 2014

Umbu Zaza: Stop Bicara Pelantikan Bupati SBD

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati SBD, Drs. Antonius Umbu Zaza, M.Si
Kupang - Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya (SBD) tidak bisa dipaksakan secepatnya karena bukanlah solusi menyelesaikan masalah di SBD, malah akan menimbulkan masalah baru. Hal ini karena masalah SBD bukan saja persoalan hukum tapi telah menyentuh rasa keadilan masyarakat.
 
Demikian disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati SBD, Drs. Antonius Umbu Zaza, M.Si, kepada Pos Kupang di Kupang, Kamis (20/3/2014) lalu. Dikatakannya, persoalan SBD itu sebenarnya karena terjadi tabrakan antara proses pilkada dengan rasa keadilan masyarakat. Ada perbedaan pandangan dari segi hukum proses pilkada dengan segi rasa keadilan masyarakat, maka timbullah kondisi yang seperti ini.

"Semua orang sekarang ini berbicara tentang pelantikan. Siapa yang dilantik dan apa yang dilantik. Jajaran pemerintah pusat, jajaran KPU pusat, jajaran KPU propinsi, KPU SBD tokoh-tokoh tertentu, bahkan mass media. Yang dibicarakan hanya satu soal pelantikan. Sebenarnya persoalan SBD ini bukan soal pelantikan atau tidak ada pelantikan. Yang dilantik si A atau si B, atau kapan itu pelantikan, bukan itu soalnya," tegasnya.

Hal lainnya, lanjut Umbu Zaza, karena penyelenggara pilkada kurang berkualitas yang dibuktikan dengan dipidananya komisioner KPU SBD.

"Rasa keadilan masyarakat itu hanya satu. Dia butuh pemimpin yang lahir dari kebenaran dan kejujuran. Nah, tidak berkualitasnya suatu penyelenggaraan pemilu kada terbukti komisioner yang dipidana, termasuk yang lain jadi tersangka, termasuk PPK dan PPS. Masyarakat tahu ada ketidakbenaran dalam proses itu. Inilah yang disebut rasa keadilan masyarakat. Berbeda dengan pandangan kita yang elit-elit ini yang selalu mengedepankan proses hukum dan lalu meninggalkan rasa keadilan masyarakat.  Masyarakat hanya mengenal mana yang benar dan mana yang jujur. Dan, dia tidak pernah berpikir siapa yang harus duduk. Dia butuh pemimpin yang benar dan jujur. Ini yang ingin saya sampaikan kepada semua pihak, marilah kita stop bicarakan pelantikan, marilah kita secara baik mengkaji akar masalah yang terjadi di SBD," urainya.

Menurutnya, penyelesaian persoalan SBD itu tidak bisa dengan kacamata kuda hukum karena sudah melebar dan sudah menyentuh rasa keadilan masyarakat. Apalagi sudah bisa dibuktikan secara hukum dalam keputusan pengadilan dan itu juga diakui oleh KPU yaitu mengeluarkan keputusan KPU dan memecat KPU SBD yang terpidana.

"Jadi diharapkan, marilah semua pihak yang berkewenangan dalam penyelenggaraan pilkada itu berpikir secara arif dan bijak. Utamakan kepentingan masyarakat, jangan ada satupun masyarakat lagi yang jadi korban, bahkan terluka hanya mempersoalkan seorang pemimpin. Betul dalam era demokrasi ini, sesuai ketentuan, harus ada bupati dan wakil bupati. Tetapi dalam proses demokrasi itu tidak didasarkan pada asas keadilan, kebenaran dan kejujuran, ya saya pikir masyarakat akan ribut. Saya tidak bicara  dalam konteks, paket A, paket B. Saya berharap pihak yang berkompeten mengambil kebijakan baik di pusat, depdagri, KPU sampai KPU SBD dan DPRD untuk menahan diri. Untuk mengeluarkan statemen-statemen yang justru memperluas persoalan," tukasnya.

Lebih lanjut Umbu Zaza mengatakan, saat ini ada dua agenda besar nasional yakni pemilihan legislatif dan pemilihaan presiden karena itu dibutuhkan ketenangan agar dua agenda ini bisa sukses. "Saya kira bukan solusinya kalau desakan untuk pelantikan secepatnya. Apakah setelah pelantikan dijamin tidak ada soal?" katanya.

Umbu Zaza meminta agar mendengar suara rakyat SBD bukan hanya mendengar suara segelintir orang lalu membuat keputusan bagi banyak orang.

"Marilah kita berpikir tentang kepentingan rakyat, bukan kepentingan seseorang atau kelompok tertentu. Saya menyadari bahwa urusan pilkada bukan menjadi domain dari pelaksana tugas bupati. Tapi kalau berkaitan dengan kepentingan masyarakat, maka itu menjadi domain dari pada pelaksana tugas. Atas dasar itulah saya mau bicara tentang ini. Kita harus laksanakan pemilu. Karena itu pihak-pihak yang berkompeten, terutama pemerintah pusat  melalui kemendagri, KPU pusat, tolonglah didengar masyarakat SBD. Kami siap memfasilitasi kalau mereka mau ketemu. Janganlah kita berbicara dari belakang meja. Hanya mendengar orang tertentu atau pihak tertentu lalu kita ambil keputusan yang berkaitan dengan nasib banyak orang," tegasnya. (roy)


Sumber: kupang.tribunnews.com
Comments
0 Comments

0 komentar:

Berita Yang Paling Banyak Dibaca

PESONA WISATA SUMBA

Visit Sumba Island, East Nusa Tenggara, Indonesia Slideshow: Go’s trip to Sumba was created with TripAdvisor TripWow!

Facebook MoripaNews Online

Tempat Wisata SBD