Blogger Themes

Please Click This Button Below To Read This Website In To Your Own Language

Minggu, 23 Maret 2014

Sengketa Pilkada SBD: Ini Bunyi Surat KPU Pusat

Menyusul surat Menteri Dalam Negeri Nomor 131.53/752/SJ tanggal 11 Februari 2014 perihal sebagaiama pokok surat di atas, dengan hormat kami sampaikan kepada saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dan keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sumba Barat Daya, serta menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 103-PHPU.D-XI tanggal 29 Agustus 2013, dan terkait adanya 2 (dua) usulan yang berbeda maka perlu adanya ketegasan terhadap usulan dari KPU.
 
2. Perlu kami sampaikan bahwa Menteri Dalam Negeri telah menerima tembusan asli usulan yang disampaikan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 00647/DPRD/SBD/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013 perihal Usulan Pengesahan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Sumba Barat Daya yang didasarkan pada Surat KPU Kabupaten Sumba Barat Daya kepada DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 170/KPU-Kab/018.964761/IX/2013 tanggal
2 September 2013 perihal Penyampaian Kelengkapan Administrasi Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya, sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 103-PHPU.D-XI tanggal 29 Agustus 2013.

3. Terkait dengan poin 2 (dua) diatas, perlu adanya pernyataan/penegasan dari KPU, hal ini diperlukan agar dalam penetapan pengesahan pemberhentian dan pengangkatan Bupati Sumba Barat Daya terpilih oleh Menteri Dalam Negeri memenuhi ketentuan baik dari sisi administrasi maupun dari sisi hukum tata usaha negara.

Berdasarkan ciri-ciri surat tersebut, beberapa warga SBD dalam perbincangan dengan Pos Kupang, menyangsikan keabsahan kedua surat dimaksud.

Sebelumnya Juru Bicara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumba Barat Daya (SBD), Abdi Haji Dasing  mengatakan, belum  menerima surat dari KPU Pusat perihal pengambilalihan tugas, wewenang dan kewajiban KPU SBD oleh KPU NTT.

"Kami belum terima surat dari KPU Pusat. Kami menunggu surat resmi," ujar Dasing saat ditemui Sabtu (22/3/2014).

Dasing menegaskan, KPU SBD tidak mau diganggu kabar yang tidak jelas sumbernya. Saat ini lima komisioner KPU SBD konsentrasi menyukseskan pemilu legislatif (Pileg) yang pelaksanaannya tinggal beberapa hari lagi.

"Kami konsentrasi menyuskseskan pileg. Kami tidak mau diganggu dengan hal-hal seperti itu," tandasnya.

Dia menolak berkomentar lebih lanjut ketika Pos Kupang memperlihatkan copian surat KPU Pusat dan surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Untuk diketahui, sejak Jumat (21/3) beredar kabar bahwa KPU SBD yang sedang mempersiapkan pelaksanaan pileg dibekukan oleh KPU Pusat.  Kabar tersebut beredar lewat pesan singkat (SMS), jejaring sosial seperti facebook dan media massa.
Beberapa akun di facebook bahkan memposting ke group Sumba Barat Daya surat yang 'dikeluarkan' KPU Pusat dan Kemendagri melalui Dirjen Otda. Pos Kupang mendapat kopian dua surat tersebut.

Surat KPU Pusat ditujukan kepada ketua KPU NTT tertanggal 19 Maret 2014, ditandatangani Husni Kamil Manik (ketua KPU). Surat dengan Nomor 172/KPU/III/2014 ini perihal Pengembalian Tugas, Wewenang dan Kewajiban.

Pada surat dimaksud nomor dan tanggal surat ditulis tangan dengan karakter hurufnya besar, diduga menggunakan tinta spidol atau balpoin jenis Boxi. Sementara kalimat lainnya karakter huruf komputer.

Ada tiga point surat KPU tersebut, yang intinya memerintahkan KPU NTT mengambilalih tugas, wewenang dan kewajiban KPU SBD karena KPU SBD melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Pemilukada SBD. KPU SBD diberikan sanksi pemberhentian sementara sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan. (aca)



Sumber: kupang.tribunnews.com
Comments
0 Comments

0 komentar:

Berita Yang Paling Banyak Dibaca

PESONA WISATA SUMBA

Visit Sumba Island, East Nusa Tenggara, Indonesia Slideshow: Go’s trip to Sumba was created with TripAdvisor TripWow!

Facebook MoripaNews Online

Tempat Wisata SBD