Blogger Themes

Please Click This Button Below To Read This Website In To Your Own Language

Kamis, 27 Maret 2014

Rote Ndao Peringkat Pertama, Tiga Kabupaten di Sumba Peringkat 3,4 dan 6

Anugerah Pangripta Nusantara Pratama
Kupang - Kabupaten Rote Ndao akan mewakili Provinsi NTT di tingkat nasional untuk bersaing mendapatkan Anugerah Pangripta Nusantara Pratama, penghargaan untuk daerah yang mendapat penilaian terbaik dalam hal perencanaan dan proses perencanaan sesuai Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2014. 


Kabupaten Rote Ndao keluar sebagai juara I dari 23 kabupaten/kota di NTT. Penyerahan Anugerah Pangripta Nusantara Pratama untuk tingkat Provinsi NTT ini dilakukan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi (Musrenbangprov) NTT di Hotel Ima, Kupang, Rabu (26/3).

Penghargaan ini diserahkan langsung Gubernur NTT, Frans Lebu Raya disaksikan Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Kepala Bappenas, Prasetyo dan salah satu Kasubdit Kemendagri, Nunung. Sebanyak enam kabupaten yang mendapat penghargaan itu, yakni Rote Ndao (juara I), Flores Timur (juara II), Sumba Barat Daya (juara III), Sumba Timur (juara IV), Lembata (juara V) dan Alor dan Sumba Tengah (juara VI).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi NTT, I Wayan Darmawa mengatakan, Anugerah Pangripta Nusantara Pratama ini diberikan setiap tahun kepada daerah yang nilainya baik. Penilaian ini sesuai dengan konsistensi antara rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), RKPD, KUA-PPAS dan APBD.

"Semuanya harus sinkron, demikian juuga prosesnya harus dicatat betul," kata Wayan. Ia menyebutkan, tim penilai berasal dari Bappeda NTT dan tim pakar independen yang terdiri dari dua orang bergelar doktor, yakni Ahmad Atang dan Jack Adam. "Semua kabupaten/kota dinlai tapi hanya dihitung sampai peringkat enam,"kata Wayan.

Untuk penilaian, kepala Bappeda masing-masing kabupaten akan melakukan presentasi di hadapan tim penilai.

Selanjutnya tim akan melakukan penilaian dan memberikan skor. Skor tertinggilah yang berhak mewakili NTT di tingkat nasional. "Jadi kita usulkan Rote Ndao untuk mewakili NTT di tingkat nasional,"kata Wayan.

Sementara saat membuka Musrenbangprov, Gubernur NTT Frans Lebu Raya mengatakan Musrenbang sebagai forum perencanaan tahunan tingkat provinsi yang berproses dari desa dengan sasaran untuk mendukung pembangunan secara berkualitas. Oleh karena itu, apabila ada kegiatan pembangunan yang tidak menyentuh kebutuhan, masyarakat apatis terhadap proses dan hasil pembangunan, resistensi pada pelaksanaan kegiatan serta terjadinya penyalahgunaan anggaran, hasil menjadi koreksi terhadap hasil Musrenbang. "Hal ini perlu saya tegaskan agar para pelaku perencana pembangunan benar-benar menerapkan sembilan prinsip perencanaan pembangunan nasional,"kata Lebu Raya.

Lebih lanjut, menurutnya, sembilan prinsip perencanaan pembangunan nasional, yakni transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkadilan dan berwawasan lingkungan. "Kaji dan cermati setiap kegiatan yang menghambat pembangunan NTT apakah itu karena tidak diakomodir kementerian/lembaga, gagal dilaksanakan, realisasi terlambat atau gagal fungsional sehingga tidak berulang setiap tahun." Kajian sebagai bentuk evaluasi sangat penting untuk menemukan akar permasalahan pembangunan.

Sementara itu, Nunung dari Kementerian Dalam Negeri menguraikan bahwa kedudukan, peran dan fungsi strategis RKPD penting untuk dipahami mengingat berdasarkan hasil evaluasi kebijakan perencanaan dan penganggaran di 32 provinsi, diperoleh gambaran tentang komitmen pemerintahan daerah dalam merealisasikan RPJMD ke dalam RKPD, PPAS dan APBD dalam tahun 2013. Temuan-temuan itu adalah 17,07 persen program yang disusun dalam RKPD tidak berdasarkan program yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Sementara itu 85,84 persen pagu anggaran yang direncanakan dalam RKPD melampaui yang ditetapkan dalam RPJMD.

Selanjutnya, menurut Nunung, sebanyak 25,03 persen program dan 97,49 persen pagu anggaran yang disepakati antara pemerintah daerah dengan DPRD dalam PPAS tidak sesuai dengan program dan anggaran yang ditetapkan dalam peraturan Daerah tentang RPKMD. "JUga sebanyak 14,70 persen program yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD tidak direalisasikan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan 103,04 persen pagu anggaran yang dianggarkan dalam APBD tidak direncanakan dalam RPJMD,"jelas Nunung.

Ia menambahkan, hal ini menunjukkan bahwa konsistensi antara RPJMD dengan rencana dan anggaran tahunan pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan memprioritaskan perhatian untuk menempatkan perencanaan sebagai fungsi utama dalam manajemen pemerintahan daerah. "Penyusunan program dan kegiatan yang tidak terencana dengan baik menimbulkan pemborosan pemanfaatan sumberdaya, bahkan dapat menimbulkan permasalahan hukum,"kata Nunung. (sam/boy)

Sumber: timorexpress.
Comments
0 Comments

0 komentar:

Berita Yang Paling Banyak Dibaca

PESONA WISATA SUMBA

Visit Sumba Island, East Nusa Tenggara, Indonesia Slideshow: Go’s trip to Sumba was created with TripAdvisor TripWow!

Facebook MoripaNews Online

Tempat Wisata SBD