Blogger Themes

Please Click This Button Below To Read This Website In To Your Own Language

Selasa, 04 Maret 2014

Polda Metro Jaya Periksa Mantan Ketua KPUD SBD

Yohanes Bili Kii bersama istrinya menangis di PN Waikabubak seusai divonis majelis hakim November 2013 lalu
Kupang -  Tim Polda Metro Jaya memeriksa mantan Ketua KPUD Sumba Barat Daya (SBD), Yohanes Bili Kii, yang kini berstatus narapidana, perihal dugaan pemalsuan rekapitulasi surat suara yang digunakan KPUD dalam sidang perkara pilkada SBD di Mahkamah Konstitusi (MK). 

Tim sudah berada di Weetabula-SBD, Kamis (27/2/2014). Dugaan pemalsuan ini dilaporkan Paket KONco Ole Ate ke Mabes Polri. Selain Yohanes, tim Polda Metro Jaya juga memeriksa empat mantan komisioner KPUD SBD.

Petrus Selestinus, S.H, Kuasa Hukum Paket KONco Ola Ate, kepada Pos Kupang, Jumat (28/2/2014) malam, mengatakan, pemeriksaan dari Tim Polda Metro Jaya  itu dilakukan menyusul laporan kliennya ke Mabes Polri terhadap tujuh orang, yakni lima mantan komisioner KPUD SBD dan juga Paket MDT-DT. 

Mereka diduga menggunakan rekapitulasi surat suara palsu dalam perkara Pilkada SBD di MK beberapa waktu lalu.

"Provosiat bagi Mabes Polri dan tim Kamneg Polda NTT yang mendapat pelimpahan wewenang dari Mabes Polri atas laporan KONo Ole Ate. Kami percaya, Tim Kamneg Polda NTT dapat menjalankan tugasnya secara profesional, obyektif, akuntabel dan transparan sehingga bisa mengungkapkan fakta yang sebenarnya terjadi," kata Petrus.

Petrus optimis, pemeriksaan tersebut bisa mengungkap lebih jauh apa motif di balik 'penggelembungan' suara kepada Paket MDT-DT yang dilakukan mantan komisioner KPUD SBD itu sehingga merugikan Paket KONco Ole Ate. 

Pemeriksaan juga bisa mengungkapkan apakah tindakan Yohanes dkk itu ada motivasi uang, janji pemberian uang atau politik uang. Karena dalam UU tindak pidana ada pasal yang mengatur soal membuat dan menggunakan surat palsu bisa dikenakan pidana penjara dua tahun lebih.
"Jika perbuatan Yohanes dkk itu dilakukan karena menerima janji atau uang, maka pasangan terpilih MDT-DT bisa batal dilantik sebagai bupati dan atau wakil Bupati SBD," kata Petrus.

Karena itu, katanya, sebelum semuanya menjadi jelas, Mendagri harus menunda dulu pelantikan Paket MDT-DT sebagai bupati dan wakil Bupati SBD.

"Pertanyaannya, apakah layak MDT-DT dilantik oleh Mendagri, sementara saat bersamaan dokumen-dokumen yang menjadi dasar pelantikan itu masih dalam status penyitaan kepolisian sebagai alat bukti. Padahal kita tahu bahwa sebuah alat bukti yang disita kepolisian bisa jadi alat bukti itu adalah alat untuk melakukan kejahatan dan atau alat sebagai hasil kejahatan," kata Petrus.

Jika Mendagri tetap melantik MDT-DT sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka mendagri dan presiden dianggap melakukan perbuatan melawan hukum.
"Apa mendagri yang bertindak atas nama presiden itu mau 'menyeret' presiden bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum," tantang Petrus.

Petrus memastikan bahwa masyarakat SBD yang pro demokrasi dan keadilan, yang pro KONco Ole Ate, akan melawan habis-habisan bentuk-bentuk ketidakadilan. 

"Apalagi mantan Ketua KPUD SBD sudah dipenjara karena terbukti melakukan 'penggelembungan' suara kepada Paket MDT-DT dalam pilkada SBD beberapa waktu lalu. Dan, jika rekapitulasi penghitungan suara yang palsu itu dibawa ke sidang MK, maka hal itu tidak bisa dijadikan dasar bagi keputusan MK. (vel)


Sumber: kupang.tribunnews.com
Comments
0 Comments

0 komentar:

Berita Yang Paling Banyak Dibaca

PESONA WISATA SUMBA

Visit Sumba Island, East Nusa Tenggara, Indonesia Slideshow: Go’s trip to Sumba was created with TripAdvisor TripWow!

Facebook MoripaNews Online

Tempat Wisata SBD