Blogger Themes

Please Click This Button Below To Read This Website In To Your Own Language

Selasa, 18 Maret 2014

Polda Metro Jaya Periksa 12 Saksi Kasus Surat Palsu SBD

Petrus Salestinus, SH, Kordiantor TPDI
Kupang -  Hingga saat ini penyidik Polda Metro Jaya sudah memeriksa 12 saksi terkait kasus dugaan penggunaan surat palsu dalam sidang sengketa Pemilukada Sumba Barat Daya (SBD) oleh Komisioner KPU SBD di Mahkamah Konstitusi (MK).
 
Hal ini disampaikan penyidik Polda Metro Jaya dalam surat Direskrimum Polda Metro Jaya  cq Kasubdit Kamneg Nomor B/1279/I/2014, tanggal 2 Maret 214, perihal surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP) yang ditujukan kepada Petrus Selestinus, S.H, selaku pelapor dati Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI).

"Dalam surat kepada TPDI itu, penyidik Polda Metro Jaya mengatakan sudah memeriksa 12 saksi, termasuk saksi di SBD. Dan, dalam waktu dekat penyidik Polda Metro Jaya akan memeriksa terlapor," jelas Petrus saat dihubungi Pos Kupang, Senin (17/3/2014).

Petrus mengatakan, usai memeriksa saksi, penyidik melakukan gelar perkara guna menentukan tindakan hukum lebih lanjut. "Kita berharap usai gelar perkara, penyidik segera menetapkan dan menahan tersangkanya. Karena pasal pidana yang disangkakan yakni Pasal 263 ayat (2) KUHP yang ancaman hukumannya 6 tahun penjara," jelas Petrus,

Dan, untuk menghormati proses hukum yang masih berlangsung di Polda Metro Jaya, demikian Petrus,  semua pihak baik Mendagri, KPU seharusnya tidak melakukan tindakan apapun termasuk tidak memroses pelantikan Paket MDT-DT sebagai Bupati-Wakil Bupati SBD.

Apalagi jika pelantikan MDT-DT itu didasarkan atas putusan MK yang mana putusan MK itu sendiri didasarkan atas surat palsu yang diajukan oleh Komisioner KPU SBD periode sebelumnya dalam sidang pemilkuda SBD di MK.

Petrus juga menyayangkan sikap KPU NTT yang sedang berusaha memecat komisioner KPU SBD karena sikap mereka menolak membuat surat penegasan untuk pelantikan MDT-DT. Padahal putusan MK tanggal 29 Agustus 2013 sama sekali tidak memberikan jaminan dan tidak mengharuskan KPU untuk menegaskan MDT-DT yang harus dilantik.

Petrus mengatakan, Putusan MK tanggal 29 Agustus 2013 itu justru memberikan wewenang dan mengukuhkan kewenangan KPU SBD untuk mengubah keputusan KPU SBD Nomor 45 tanggal 10 Agustus 2013, manakalah di kemudian hari  terhadap kekeliruan dalam keputusan itu.

Menurut Petrus, tatkala KPU NTT gagal meminta KPU SBD mengeluarkan surat penegasan untuk melantik MDT-DT, maka KPU NTT juga harus mencoba meminta KPU SBD untuk mengeluarkan keputusan penegasan terhadap Paket  KONco Ole Ate, sejalan dengan putusan MK yang memperkuat keputusan KPU Nomor 45 khususnya butir 4 yang memberi wewenang kepada KPU SBD untuk mengubah keputusannya.

Sumber: kupang.tribunnews.com
Comments
0 Comments

0 komentar:

Berita Yang Paling Banyak Dibaca

PESONA WISATA SUMBA

Visit Sumba Island, East Nusa Tenggara, Indonesia Slideshow: Go’s trip to Sumba was created with TripAdvisor TripWow!

Facebook MoripaNews Online

Tempat Wisata SBD