Blogger Themes

Please Click This Button Below To Read This Website In To Your Own Language

Senin, 10 Maret 2014

Pilkada SBD: Gubernur NTT Kembali Dideadline Mendagri

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi kembali menyatakan ketidakpercayaannya kepada Gubernur NTT, Frans Lebu Raya atas berlarut-larutnya proses pelantikan bupati Sumba Barat Daya. Betapa tidak, Gamawan menyatakan sudah menyiapkan surat kepada gubernur NTT untuk segera melanjutkan usulan pelantikan bupati tersebut. Bahkan menurut Gamawan, kali ini gubernur diberikan batasan waktu hanya 10 hari untuk menyelesaikan hal tersebut. Jika tidak, Kemendagri tidak lagi menunggu gubernur untuk menerbitkan SK.
 
"Tadi saya panggil Dirjen (Otda). Buat surat ke KPU, nyatakan, yang mana (dokumen) yang saya pegang. Kemudian saya juga minta Dirjen Otda, buat surat kepada gubernur, saya kasi waktu 10 hari. Kalau itu sudah sampai di gubernur. Tapi kalau itu sudah sampai ke gubernur dan gubernur tidak kirim ke saya, saya akan meng-SK-kan," tandas Gamawan saat diwawancarai Timor Express di kantornya, Selasa (4/3).

Ditanya terkait hasil kerja TIM Terpadu yang sebelumnya dibentuk, Gamawan mengaku tim tersebut masih sedang bekerja. Bahkan saat ini pihaknya meminta ketegasan dari KPU terkait hasil rapat tim tersebut. "Jadi kita sudah kejar lagi KPU. Sekarang mana bahannya itu. Kita sudah selesai rapat. Sudah diputuskan, KPU akan surati KPU provinsi dan KPU kabupaten. Kabupaten (surat) ke provinsi sudah ada ngga. Nah, kalau ngga mau, nyatakan tidak mau. Saya minta KPU itu, kalau tidak mau, siapa yang ambil alih. Ini kan struktural," tandasnya lagi.

Sementara itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak Ketua KPU RI untuk segera menerbitkan surat penegasan sebagai tindaklanjut atas pertemuan koordinasi yang berlangsung di Kemendagri awal Februari lalu sebagai dasar untuk pelantikan.

Selain itu, surat yang ditandatangani Komisioner KOmnas HAM, Natalius Pigai tertanggal 28 Februari 2014 itu mendesak KPU RI untuk mengevaluasi dan melaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait sikap KPU Kab.SBD yang tidak segera menindaklanjuti surat KPU RI tertanggal 21 Februari 2014 lalu dan supervisi KPU Provinsi NTT. "Komnas HAM mengingatkan bahwa berlarut-larutnya penyelesaian atas persoalan ini dapat menimbulkan kondisi yang tidak kondusif di masyarakat dan berpotensi terjadinya pelanggaran HAM. Khususnya hak untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum serta untuk turut serta dalam pemerintahan yang diatur dalam UU nomor 39 tahun 1999 tentang HAM," tandas Komnas HAM dalam surat yang bersifat segera itu.

Sementara itu, KPU SBD pun tetap membangkang terhadap perintah KPU Pusat. Walaupun dideadline oleh KPU Provinsi NTT untuk segera membuat surat penegasan penetapan pasangan MDT-DT sesuai putusan MK, namun hingga Selasa kemarin tidak dilaksnaakan. "Mereka informasikan bahwa besok (hari ini, Red) baru mereka pleno," kata Maryanti Luturmas Adoe, juru bicara KPU Provinsi NTT, kemarin.

Oleh karena itu, sikap KPU SBD akan dilaporkan ke KPU Pusat untuk ditindaklanjuti. Rabu hari ini, Lay Djaranjoera, salah satu komisioner KPU Provinsi NTT melapor ke KPU Pusat tentang sikap KPU SBD tersebut. "Biarlah KPU Pusat yang menyatakan sikap, sehingga untuk sementara kami menunggu petunjuk KPU Pusat," tandas Tanti-sapaan karib Maryanti. (cel/fmc/sam)


Sumber: Timex
Comments
0 Comments

0 komentar:

Berita Yang Paling Banyak Dibaca

PESONA WISATA SUMBA

Visit Sumba Island, East Nusa Tenggara, Indonesia Slideshow: Go’s trip to Sumba was created with TripAdvisor TripWow!

Facebook MoripaNews Online

Tempat Wisata SBD