Blogger Themes

Please Click This Button Below To Read This Website In To Your Own Language

Selasa, 25 Maret 2014

Petrus Selestinus: Ini Skenario Besar

Kuasa hukum Paket KONco Ole Ate, Petrus Selestinus, S.H
Tambolaka - Kuasa hukum Paket KONco Ole Ate, Petrus Selestinus, S.H, mengatakan, ada skenario besar yang sedang dipraktekkan oleh oknum-oknum tertentu untuk memaksakan kehendak melantik MDT-DT sebagai Bupati-Wakil Bupati SBD, meskipun kemenangannya dalam Pilkada 2013 dan MK, mengandung cacat yuridis dan berimplikasi kepada batalnya kemenangan MDT-DT.

"Sikap KPU SBD yang tidak mau didikte oleh KPU pusat dan KPU NTT patut kita dukung dan apresiasi, karena ternyata KPU SBD lebih mengerti hukum dan asas-asas hukum serta rasa keadilan rakyat SBD daripada Mendagri, KPU Pusat dan KPU NTT," kata Selestinus lewat pesan singkatnya kepada Pos Kupang, Minggu (23/3/2014).

Menurutnya, publik harus tahu bahwa hingga saat ini Surat Keputusan KPU SBD Nomor 45, tanggal 10  Agustus 2013, masih dalam status sitaan Kepolisian Sumba Barat dan Polda Metro Jaya untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan pidana terhadap KPU SBD lama dan MDT-DT dkk atas dugaan menggunakan dokumen palsu dalam memenangkan sengketa pilkada di MK, beberapa waktu yang lalu.

"Oleh karena itu TPDI mengingatkan Dirjen Otda, KPU Pusat dan KPU NTT untuk tidak mencoba-coba memroses pelantikan MDT-DT sebagai Bupati-Wakil Bupati SBD, karena hal itu merupakan bagian dari rangkaian tindak pidana yang saat ini dalam penyidikan Polda Metro Jaya. Secara hukum Dirjen Otda bahkan Mendagri, KPU Pusat dan KPU NTT dapat dikenakan pasal turut serta melakukan tindak pidana menggunakan dokumen palsu," katanya.

Selestinus mengatakan, jika dipaksakan suatu pelantikan MDT-DT, maka pemerintah harus bertanggung jawab terhadap segala akibat negatif yang ditimbulkan, terutama sikap Mendagri dan KPU Pusat yang menjustifikasi kejahatan penggelembungan suara dalam pilkada untuk memenangkan kursi atau jabatan Bupati-Wakil Bupati SBD, asal dibungkus dengan putusan MK.

Dia mengingatkan Mendagri harus mempertimbangkan dengan matang soal proses hukum yang tengah berlangsung di Polda Metro Jaya dan Pengadilan Negeri  Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, mengingat tindakan Mendagri melantik bupati dan wakil bupati adalah atas nama Presiden.

"Jangan menyeret Presidan dalam tindakan yang anomali apalagi bersifat pidana, semata mata kepentingan yg pragmatis," katanya. 


Sumber: kupang.tribunnews.com
Comments
0 Comments

0 komentar:

Berita Yang Paling Banyak Dibaca

PESONA WISATA SUMBA

Visit Sumba Island, East Nusa Tenggara, Indonesia Slideshow: Go’s trip to Sumba was created with TripAdvisor TripWow!

Facebook MoripaNews Online

Tempat Wisata SBD