Blogger Themes

Please Click This Button Below To Read This Website In To Your Own Language

Selasa, 25 Maret 2014

Matias Ndelo: Kami sudah tidak menjadi anggota KPU SBD lagi

Ketua KPU SBD, Matias Ndelo
Tambolaka - Sembilan belas hari menjelang pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) pada 9 April 2014, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi NTT memberhentikan sementara lima anggota  KPU Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD).

Kelima komisioner itu, yakni Matias Ndelo, Paulus Hendrik Ana Rato Oembu Rey, Bernadus Dowa Lere, Abdi Haji Dasing dan Yosefina Tanggu Bore.

Ditemui Pos Kupang di halaman kantor KPU SBD, Senin (24/3/2014) siang, Matias Ndelo  mengatakan, sudah menerima surat keputusan KPU NTT, Senin pagi sekitar pukul 09.50 Wita.

"Kami sudah tidak menjadi anggota KPU SBD lagi. Kalau mau konfirmasi ke Sekretaris KPU SBD (Ignas Dodok) atau langsung kepada KPU NTT," ujarnya.

Apakah menerima keputusan KPU NTT? "Kami terima dengan senang hati. Kami menghargai apapun keputusan yang dikeluarkan KPU Propinsi," jawabnya sembari tertawa.
Apa alasan pemberhentian? Dan, sampai kapan baru diaktifkan lagi? "Saya tidak tahu karena di dalam surat itu tidak jelas," katanya. Matias bersama Bernard dan Yosefina meninggalkan Kantor KPU SBD sekitar pukul 13.15 Wita. "Kami sudah tidak berkantor lagi," ucap Matias saat sudah di dalam mobil.

Ditemui terpisah, Sekretaris KPU SBD, Ignas Dodok, mengatakan, kondisi seperti ini (pemberhentian sementara komisioner KPU SBD) mengganggu persiapan Pileg. "Pasti berpengarulah. Tapi saya belum mau berpendapat lebih lanjut. Saya belum komunikasikan dengan propinsi (KPU NTT) bagaimana tindak lanjutnya. Kami menunggu petunjuk dari propinsi," ujarnya.

Pantauan Pos Kupang, suasana di kantor KPU SBD berubah sepi. Tidak ada aktivitas yang menonjol terkait persiapan pileg. Beberapa staf sekretariat tampak berwajah tidak bersemangat.

Pemberhentian sementara lima anggota  KPU SBD dinyatakan dalam Keputusan KPU NTT Nomor 93/Kpts/KPU-Prov-018/2014 tentang Pemberhentian Sementara dan Pengambilalihan Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU SBD. Keputusan yang ditandatangani Ketua KPU NTT, Johanes Depa, ini mulai berlaku 22 Maret 2014.

Kopian surat keputusan yang diterima Pos Kupang, pada diktum menimbang menyatakan bahwa KPU SBD tidak mentaati perintah KPU melalui surat Nomor 101/KPU/II/2014 tanggal 21 Februari 2014 perihal Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati SBD yang diteruskan pula oleh KPU NTT melalui surat Nomor 233/KPU-Prov-018/II/2014 tanggal 25 Februari 2014 perihal Penegasan.

Selain itu, KPU SBD secara nyata telah melanggar ketentuan pasal 5 ayat (1), pasal 10 ayat 3 huruf U dan pasal 10 ayat 4 huruf l Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.

"Memberhentikan sementara dan mengambil alih tugas, wewenang dan kewajinan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya," demikian bunyi point kesatu diktum memutuskan menetapkan.

Pengambilalihan tugas, wewenang dan kewajiban oleh KPU NTT berkaitan dengan pelaksanana program, tahapan dan jadwal pemilu termasuk pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten SBD.

Sedangkan, batas waktu pemberhentian sementara dan pengambilalihan tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian hari oleh KPU NTT.


Sumber: kupang.tribunnews.com
Comments
0 Comments

0 komentar:

Berita Yang Paling Banyak Dibaca

PESONA WISATA SUMBA

Visit Sumba Island, East Nusa Tenggara, Indonesia Slideshow: Go’s trip to Sumba was created with TripAdvisor TripWow!

Facebook MoripaNews Online

Tempat Wisata SBD