Blogger Themes

Please Click This Button Below To Read This Website In To Your Own Language

Senin, 24 Maret 2014

Ketua DPRD Protes Pembekuan KPU SBD

Ketua DPRD SBD, Yoseph Malo Lende
Kupang - Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) Yoseph Malo Lende mengatakan, jika benar keanggotaan KPU SBD dibekukan, maka KPU Pusat sangat arogan.

"Sikap KPU Pusat arogan dan sangat provokatif serta mengadu domba masyarakat SBD untuk melakukan perbuatan anarkis," kata Yoseph Malo Lende kepada SP melalui telepon dan Weetabula, Senin (24/3) pagi.
 
Menurut Yoseph Malo Lende, keputusan KPU Pusat membekukan KPUD SBD itu sama dengan mengadu domba masyarakat SBD di saat masyarakat sedang menghadapi Pileg 2014 yang tinggal beberapa hari lagi dan yang seharusnya membutuhkan ketenangan.

“Kami tidak mengharapkan SBD kembali berdarah karena Pilkada yang penuh dengan kecurangan. Masyarakat saat ini semakin pintar mengikuti proses Pilkada. Seharusnya proses Pilkada itu harus demokratis adil dan damai, malah KPU meciptakan konflik di masyarakat,” kata Yoseph.

Sebelumnya, Juru Bicara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumba Barat Daya (SBD) Abdi Haji Dasing mengatakan, belum menerima surat dari KPU Pusat perihal pengambilalihan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU SBD oleh KPU NTT.

"Kami belum terima surat dari KPU pusat. Kami menunggu surat resmi," kata Abdi di Kupang, Senin (24/3).

Abdi menegaskan, pihaknya tidak mau diganggu dengan kabar yang tidak jelas sumbernya. Saat ini lima komisioner KPUD SBD berkonsentrasi menyukseskan pemilu legislatif (Pileg) yang pelaksanaannya tinggal beberapa hari lagi. "Kami konsentrasi menyukseskan pileg. Kami tidak mau diganggu dengan hal-hal seperti itu," tandasnya.

Dia menolak berkomentar ketika memperlihatkan copian surat KPU Pusat dan surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Untuk diketahui, sejak Jumat (21/3) beredar kabar bahwa KPU SBD yang sedang mempersiapkan pelaksanaan Pileg, dibekukan oleh KPU Pusat.

Kabar tersebut beredar lewat pesan singkat (SMS), jejaring sosial seperti facebook, dan media massa. Beberapa akun di facebook bahkan memposting ke group Sumba Barat Daya surat yang 'dikeluarkan' KPU Pusat dan Kemendagri melalui Dirjen Otonomi Daerah.

Surat KPU Pusat ditujukan kepada ketua KPU NTT tertanggal 19 Maret 2014, ditandatangani Husni Kamil Manik (ketua KPU). Surat dengan nomor 172/KPU/III/2014 ini perihal Pengembalian Tugas, Wewenang dan Kewajiban.

Pada surat dimaksud, nomor dan tanggal surat ditulis tangan dengan karakter hurufnya besar, diduga menggunakan tinta spidol atau balpoin jenis Boxi. Sementara kalimat lainnya karakter huruf komputer.

Ada tiga point surat KPU tersebut, yang intinya memerintahkan KPU NTT mengambil alih tugas, wewenang dan kewajiban KPU SBD. Karena KPUD SBD melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Pemilukada SBD. KPU SBD diberikan sanksi pemberhentian sementara sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan karena dinilai membangkang.

Mantan Rektor Undana dan putra Sumba Frans Umbu Data mengatakan, untuk menjaga kerukunan dan menghindari kriminalitas dan sumba berdarah sebaiknya Pilkada Sumba Barat Daya diulang.

“Kami meminta kepada Mendagri dan KPU Pusat untuk perintahkan dan merencanakan Pilkada SBD diulang. Hal tersebut untuk menghindari Sumba berdarah,” kata Frans Umbu Data.

“Saya sebagai putra Sumba sangat mengharapkan kedamaian di Sumba. Masalah kecil itu sebenarnya pemerintah kembali menganggarkan dana untuk dilakukan pemilihan kepala daerah yaitu Bupati dan wakil bupati SBD setelah pemilihan Presiden RI,” kata Frans.


Sumber: beritasatu.com
Comments
0 Comments

0 komentar:

Berita Yang Paling Banyak Dibaca

PESONA WISATA SUMBA

Visit Sumba Island, East Nusa Tenggara, Indonesia Slideshow: Go’s trip to Sumba was created with TripAdvisor TripWow!

Facebook MoripaNews Online

Tempat Wisata SBD