Blogger Themes

Please Click This Button Below To Read This Website In To Your Own Language

Kamis, 27 Maret 2014

John: Pemberhentian KPU SBD Tidak Hambat Pileg

Ketua KPU NTT, John Depa
Tambolaka - Pemberhentian sementara komisioner KPU Sumba Barat Daya sama sekali tidak menghambat pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) di daerah itu.

Karena, yang diberhentikan sementara adalah organ komisioner bukan lembaga KPU. Operasional pelaksanaan pileg tetap dilaksanakan oleh organ sekretariat.
 
Ketua KPU NTT, John Depa, menegaskan hal itu saat ditemui Pos Kupang di Sekretariat KPU NTT, Jalan Polisi Militer, Kupang, Rabu (26/3/2014). Saat ditemui, Depa didampingi komisioner lainnya, Yosafat Koli dan Gazim M Nur. Depa menjelaskan, pengadaan logistik dan  persiapan distribusi tetap dilaksanakan organ sekretariat dikoordinir oleh komisioner propinsi.

KPU NTT, diakui John Depa, tetap berkoordinasi dan membangun komunikasi dengan sekretariat KPU SDB. Soal tugas, kewenangan dan kewajiban komisioner diambilalih oleh KPU propinsi.

Hal ini, kata Depa, diatur dalam undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu. Karena itu, semua pihak diminta tenang menghadapi persoalan ini.
Soal permintaan dengar pendapat oleh DPRD SBD di Tambolaka, kata Depa, akan disikapi.

Ditanya kapan komisioner KPU NTT  turun ke SBD, Depa mengatakan belum dipastikan. "Surat DPRD SBD soal dengar pendapat itu nanti disikapi,  jadi kami belum membicarakan itu di tingkat komisioner," kata Depa.   

Ditanya soal hak-hak komisioner KPU SBD,  Depa mengatakan hak mereka seperti gaji tetap diberikan, karena pemberhentian sementara itu hanya tugas komisioner terkait dengan proses pilkada yang hingga kini belum tuntas. 

Dia menjelaskan, pemberhentian sementara merupakan  tindakan kelembagaan internal yang sifatnya  wajar. Pemberhentian sementara itu, kata Depa, akan dicabut setelah penegasan usulan sudah dilakukan oleh KPU Propinsi.

Depa menjelaskan, KPU NTT telah mengeluarkan dua keputusan, yakni memberhentikan sementara komisioner KPU SBD dan keputusan  penegasan penangkatan Bupati-Wakil Bupati SBD ke DPRD SBD. Surat penegasan pengangkatan bupati dan wakil bupati telah dikirim ke DPRD SBD untuk proses selanjutnya terserah DPRD SBD.

Paket mana yang ditegaskan untuk pengangkatan menjadi bupati dan wakil bupati, Depa menjelaskan, KPU tidak bisa menggunakan referensi keputusan lain. Ada dua esensi, yakni keputusan KPU dan keberatan ke MK.

Ditegaskan, hasil pleno KPU sudah dikukuhkan dengan keputusan MK, hasil ini yang ditegaskan lagi dalam penegasan pengangkatan Bupati-Wakil Bupati SBD.

"Kita harus bercermin ke regulasi. Tugas dan kewenangan KPU kabupaten dalam pemilihan kepala daerah yakni melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan atau peraturan undang-undang. Tugas lain yang dimaksud adalah memberikan penegasan. Hal ini yang tidak dilakukan oleh KPU SBD sehingga diberhentikan sementara dan diambilalih oleh KPU propinsi.

Sumber: kupang.tribunnews.com
Comments
0 Comments

0 komentar:

Berita Yang Paling Banyak Dibaca

PESONA WISATA SUMBA

Visit Sumba Island, East Nusa Tenggara, Indonesia Slideshow: Go’s trip to Sumba was created with TripAdvisor TripWow!

Facebook MoripaNews Online

Tempat Wisata SBD