Blogger Themes

Please Click This Button Below To Read This Website In To Your Own Language

Sabtu, 01 Maret 2014

Hambat Proses Pelantikan Bupati SBD Padma Ancam Adukan KPU ke DKPP

Jakarta - Padma Indonesia yang juga sebagai kuasa hukum Paket bupati dan wakil bupati Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) terpilih, MDT-DT sudah memastikan akan mengadukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten SBD dan KPU Provinsi NTT ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pasalnya, lembaga penyelenggara pemilu tersebut secara sengaja melakukan konspirasi dan dengan sengaja menghambat proses pelantikan bupati SBD.
 
Demikian ditegaskan Direktur Padma Indonesia, Gabriel Goa kepada Timor Express (Fajar Media Center) di Jakarta, Kamis (26/2). Menurut Gabriel, tidak ada alasan lagi untuk KPU bertele-tele dalam memroses usulan pelantikan bupati terpilih. Pasalnya, KPU secara kelembaagn bersama Bawaslu telah duduk bersama Kementerian Dalam Negeri untuk mencari solusi penyelesaian polemik yang terjadi sejak tahun 2013 lalu itu.
 
"Kelakuan KPU itu tidak berbeda dengan gubernur yang dengan sengaja menghambat pelantikan bupati SBD. Ini ada apa ini? Ini jelas-jelas ada konspirasi yang tidak bisa dibiarkan lagi. Mereka itu sudah terkontaminasi dengan kepentingan politik sehingga tidak layak untuk menjadi penyelenggara pemilu tahun 2014 ini. Kalau masalah kecil seperti pelantikan bupati saja tidak mampu bersikap independen, apalagi dengan pemilu legislatif dan pemilu presiden yang sudah di depan mata," tuding Gabriel.

Menurut dia, upaya menghambat pelantikan bupati SBD telah melanggar kode etik penyelenggara pemilu, melanggar administrasi pelayanan publik dan bahkan melanggara Hak Asasi Manusia (HAM). Sehingga pihaknya akan mengadukan KPU ke DKPP, Ombudsman RI dan Komnas HAM RI. Ditambahkan, masyarakat NTT sudah harus membuka mata dan melihat persolan politik di daerah tersebut sebagai sebuah proses demokrasi yang mengancam.
 
"Kalau diperhatikan baik-baik isi surat dari Kemendagri dan KPU pusat, sangat sederhana karena hanya meminta penegasan saja. Tapi kalau hanya surat penegasan itu lalu KPU sengaja mengulur-ulur, maka ini sudah tidak wajar lagi. Ini memberikan tanda bahwa pemilu yang akan digelar nanti pasti gagal karena mereka-mereka itu tidak lagi bekerja sesuai tugas dan fungsinya tapi mementingkan orang tertentu. Kalau KPU daerah juga tidak mampu, KPU RI ambil alih. Tapi kalau masih tetap dihambat, kita adukan KPU RI juga," sambugnya lagi. Sementara itu, Ketua KPU SBD, Mathias Ndelo hingga malam tadi tidak berhasil dikonfirmasi. Ia tak menjawab panggilan telepon dan pesan singkat yang dikirim ke nomor ponselnya.

Usulan Pj Bupati Belu Akhirnya Diproses

Setelah hampir satu bulan tertahan, dokumen usulan penjabat (PJ) bupati Belu akhirnya mulai diproses. Usulan PJ oleh Gubernur NTT, Frans Lebu Raya itu sempat tertahan karena Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih menunggu dokumen usulan pemberhentian bupati Belu, Joachim Lopez.

Menteri Dalam Negeri yang dikonfirmasi Timor Express (Fajar Media Center) Jakarta, Kamis (26/2) melalui Kepala Biro Hukum Kemendagri, Prof.Zudan Arif membenarkan hal tersebut. Menurut Prof.Zudan, proses penerbitan Surat Keputusan (SK) pengangkatan PJ baru bisa dilakukan setelah pihaknya menerima usulan pemberhentian bupati Belu tersebut."Iya sudah (diproses)," jawab Zudan singkat.

Ditanya terkait progres penerbitannya, Zudan enggan memberikan penjelasan secara rinci. Dia juga tidak menjelaskan kapan SK tersebut ditandatangani Mendagri atau kapan bisa diserahkan ke gubernur NTT. "Bilang aja sementara diproses. Kan ada tahapan-tahapannya," tambahnya singkat.

Usulan calon penjabat bupati Belu tersebut telah disampaikan sejak bulan Januari 2014 lalu. Bahkan informasi yang dihimpun koran ini menyebutkan, dokumen usulan tersebut diserahkan langsung saat gubernur NTT bertemu Mendagri di ruang kerja Mendagri. Tepatnya tanggal 30 Januari untuk membahas polemik pemilukada di Sumba Barat Daya.

Namun hingga akhir masa jabatan Bupati Belu, 17 Februari lalu, usulan tersebut tidak diproses. Pasalnya Kemendagri masih menunggu dokumen lainnya, yakni usulan pemberhentian bupati. (cel/fmc)

Sumber: timorexpress
Comments
0 Comments

0 komentar:

Berita Yang Paling Banyak Dibaca

PESONA WISATA SUMBA

Visit Sumba Island, East Nusa Tenggara, Indonesia Slideshow: Go’s trip to Sumba was created with TripAdvisor TripWow!

Facebook MoripaNews Online

Tempat Wisata SBD