Blogger Themes

Please Click This Button Below To Read This Website In To Your Own Language

Jumat, 21 Maret 2014

Gubernur NTT Persilakan Mendagri Tetapkan MDT-DT

Gubernur NTT, Frans Lebu Raya
Kupang – Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya mempersilakan Menteri Dalam Negeri untuk memproses dan menetapkan Markus Dairo Talu-Dara Tanggu Kaha sebagai Bupati dan Wakil Bupati SBD terpilih periode 2013-2018, tanpa usulan gubernur. 
“Kalau Mendagri memutuskan MDT-DT, silakan,” kata Gubernur Lebu Raya di Kupang, Jumat, terkait kemungkinan Mendagri langsung menetapkan Markus Dairo Talu-Dara Tanggu Kaha (MDT-DT) sebagai Bupati dan Wakil Bupati SBD terpilih periode 2013-2018.

Dia mengemukakan hal itu menanggapi pernyataan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai, bahwa MDT-DT berhak dilantik karena menang di tingkat Mahkamah Konstitusi (MK), dan jika Gubernur NTT tidak memroses, maka Mendagri bisa langsung melantik tanpa usulan dari gubernur.

“Silakan kalau itu kewenangannya. Tapi sebagai gubernur, saya mau menjaga suasana supaya semuanya bisa aman, bisa tentram,” kata Lebu Raya.

Menurut gubernur, dalam kasus Pilkada SBD, hal yang harus menjadi pertimbangan saat ini adalah adanya fakta hukum putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Pengadilan Negeri Waikabubak yang bertolak belakang.

Gubernur menguraikan kronologi bahwa, ada yang mengatakan bahwa tidak ada pembatalan dari KPU SBD. Surat yang mengatakan bahwa tidak ada pembatalan dari KPU itu tidak diterimanya.

Dia mengatakan, ada surat pada 3 Januari 2014, padahal di tanggal itu tidak ada KPU SBD karena seluruh komisioner sudah diberhentikan dan sudah diambil alih oleh KPU propinsi.

Kedua, selaku gubernur, dirinya telah menindaklanjuti surat dari Mendagri dan telah menyurati DPRD SBD untuk mengusulkan pasangan calon, namun sampai hari ini tidak diusulkan.

“DPRD Sumba Barat Daya bahkan menegaskan bahwa usulan mereka dulu itu final. Usulan pasangan Kornelius Kodi Mete-Daud Lende Umbu Moto (KONco OLE ATE), menurut mereka itu final,” tegas Lebu Raya.

Dan yang ketiga, lanjut Lebu Raya, ada keputusan pengadilan negeri yang menghukum KPU SBD dan Ketua KPU SBD sudah masuk penjara, karena terbukti melakukan kecurangan penggelembungan suara.

“Itu fakta hukum. Sayakan harus mengusulkan sesuatu atas usulan DPRD. Saya tidak bisa berinisiatif sendiri dong. Nah, kalau saya mau pegang pada usulan DPRD, saya sudah usulkan Paket KONco Ole Ate. Tapi kan saya tahu ini ada soal,” jelasnya.

Terkait berkas MDT-DT yang pernah diusulkan, Gubernur mengatakan pernah diterima, namun dikembalikan karena yang menandatangani cuma seorang anggota KPU SBD dan salah satu wakil ketua DPRD SBD.

Tapi yang lebih penting dari itu, lanjut Gubernur, mereka (Ketua KPU SBD) kemudian menyurati gubernur dan membatalkan usulan terhadap MDT-DT.

Demikian juga Ketua DPRD SBD menyurati gubernur bahwa usulan itu dibatalkan dengan beberapa argumentasi.

“Jadi sebenarnya secara formal, sudah tidak ada lagi dokumen MDT-DT. Karena sudah dibatalkan,” katanya.

Gubernur menambahkan, soal jalan keluar pernah diusulkan untuk dilakukan perhitungan ulang atau pemilu ulang di beberapa kecamatan yang bermasalah tapi tidak terjadi.

“Jadi sekarang ini kan, ada dua sisi yang penting untuk dipertimbangkan. Memang ada satu keputusan MK tapi juga ada keputusan PN yang menunjukkan bahwa ada bukti kecurangan. Kita memang dulu berharap bahwa ada sedikit perubahan,” katanya.

“Misalnya, ada kelunakan untuk menghitung atau melakukan pemilu ulang di beberapa kecamatan yang bermasalah. Itu jalan keluar yang lebih baik. Tapi kan sekarang ini dua-dua pihak ngotot. Dan gubernur yang selalu disalahkan,” katanya.(tp)
 
Sumber: antaranews
Comments
0 Comments

0 komentar:

Berita Yang Paling Banyak Dibaca

PESONA WISATA SUMBA

Visit Sumba Island, East Nusa Tenggara, Indonesia Slideshow: Go’s trip to Sumba was created with TripAdvisor TripWow!

Facebook MoripaNews Online

Tempat Wisata SBD