Blogger Themes

Please Click This Button Below To Read This Website In To Your Own Language

Jumat, 21 Maret 2014

Calon DPD Asal NTT Ini Rela Tak Kampanye Bareng Pendukung

Arieston Dappa Caleg DPD Dapil NTT
Jakarta - Arieston Dappa harus rela tak menemui konstituen di masa kampanye rapat umum terbuka terhitung 16 Maret 2014. Pria asal Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur ini harus terbang ke Jakarta, mendatangi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Pria berlatarbelakang swasta ini satu dari 35 calon perseorangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang didiskualifikasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia lantaran terlambat menyerahkan laporan dana kampanye 2 Maret 2014 ke KPU NTT.

Sejak namanya dicoret sebagai peserta Pemilu 2014, pendukung dan simpatisan Arieston kecewa berat. "Mereka tetap berharap saya lolos lewat sengketa di Bawaslu. Kalau pun tidak, mereka tak memilih 9 April nanti," cerita Arieston kepada Tribun di Bawaslu, Jakarta, Kamis (20/3/2014).

Arieston memafhumi kekecewaan para konstituen yang sudah digalangnya sejak jauh-jauh hari. Ia mencoba meyakinkan mereka untuk tetap bersabar, sampai menunggu hasil sengketa Bawaslu, apakah menguatkan atau membatalkan keputusan KPU terkait pencoretan dirinya.

Tidak mau menambah kekecewaan pendukungnya, Arieston memberi pemahaman kepada mereka untuk tetap memberikan hak suara, sekalipun nanti Bawaslu menguatkan keputusan KPU. Namun ia tak ingin mengarahkan konstituennya untuk memilih siapa calon DPD RI yang layak mewakili NTT.

Secara pribadi, menyusul pencoretan namanya sebagai peserta pemilu dari calon perseorangan, membuatnya tak patah semangat. Lewat telekomunikasi, ia mempersilakan pendukungnya dengan cara elegan terus mengkampanyekan dirinya.

"Kalau ada pendukung yang menelpon, saya kasih arahan kepada mereka tetap optimis. Saya cuma menyampaikan dengan cara mereka sendiri apakah mau menyampaikan pendukung lain untuk memilih saya, atau menyebarkan alat peraga seperti kartu nama saya," imbuhnya,

Di balik pencoretan namanya, Arieston mengambil hikmah, yang secara tidak langsung memberinya keuntungan. Di kampung halamannya, namanya terkenal karena media massa dan orang kampung setelah tahu KPU mencoretnya.

"Saya melihat proses diskualifikasi jadi keuntungan saya. Semua orang membicarakan saya. Bukan hanya media masa, tapi pendukung. Tanpa saya kampanye pun mereka bisa mendukung saya. Apakah mereka bersimpati kepada saya atau bagaimana," ucapnya.

Arieston bukan tidak tahu konsekuensi telat menyerahkan laporan dana kampanye ke KPU NTT pada 2 Maret pukul 18.00 WIT berujung pada diskualifikasi sebagai peserta pemilu. Pada hari itu, Arieston mengaku sudah datang ke KPU tapi telat 15 menit dari batas akhir.

Alasan keterlambatannya karena dari sisi transportasi dari Pulau Sumba untuk menyeberang ke Pulau Timor, tempat kantor KPU NTT berada, harus menggunakan pesawat. Penerbangan reguler pun jarang dan hanya ada beberapa kali dalam seminggu. Itupun harus transit ke pulau lain sebelum sampai ke Kupang.

"Kalau mau ke ibukota provinsi di Pulau Timor harus menggunakan pesawat biar lebih cepat. Jarak tempuhnya kalau langsung satu jam 20 menit. Tapi, kalau dari bandara di Sumba Barat Daya harus transit dulu ke Ende lalu ke Kupang," paparnya.

Sebenarnya, sambung Arieston, Liason Officer atau petugas penghubung dari timnya, sudah mendatangi KPU NTT pada 2 Maret 2014 sebelum pukul 18.00 WIT. Sayangnya, petugas penghubung Arieston kepada KPU tidak tahu menyangkut birokrasi penyerahan berkas laporan dana kampanye.

"Padahal, berkas laporan dana kampanye sudah lengkap dan dibawa LO. Tapi dia engak tahu aturan birokrasi di KPU NTT. Memang, itu kesalahan terbesar dan saya mengakui sebagai kesalahan saya. Pas registrasi pendaftaran ditutup, LO saya kaget," katanya lagi.

Arieston mempersoalkan batasan waktu pukul 18.00 untuk penyerahan laporan dana kampanye. Pasalnya, mengacu Undang-Undang No 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif, batas akhir laporan dana kampanye adalah 14 hari sebelum kampanye rapat umum terbuka atau 2 Maret sebelum berganti tanggal.

Namun, pada kenyataannya dalam Peraturan KPU No 17 tahun 2013 tentang laporan dana kampanye, KPU membuat batasan waktu penyerahan laporan dana kampanye 2 Maret hanya sampai pukul 18.00, disesuaikan dengan KPU setempat.

"Mudah-mudahan, lewat proses mediasi nanti, KPU menyadari telah menyalahi peraturan yang dibuatnya karena tidak sesuai undang-undang. Kalau mereka menerima, prosesnya tidak sampai dibawa ke sidang sengketa. Tapi Bawaslu harus mengeluarkan rekomendasi ke KPU," harapnya.


Sumber: tribunnews.com

Comments
0 Comments

0 komentar:

Berita Yang Paling Banyak Dibaca

PESONA WISATA SUMBA

Visit Sumba Island, East Nusa Tenggara, Indonesia Slideshow: Go’s trip to Sumba was created with TripAdvisor TripWow!

Facebook MoripaNews Online

Tempat Wisata SBD