Blogger Themes

Please Click This Button Below To Read This Website In To Your Own Language

Minggu, 23 Maret 2014

Anggota DPRD SBD: KPU Pusat Arogan

Tambolaka - Anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya, David Ramone mengatakan, jika benar keanggotaan KPU SBD dibekukan, maka KPU Pusat sangat arogan.

"Sikap KPU Pusat arogan dan sangat provokatif," tegas Ramone saat ditemui Sabtu (22/3) sore.
 
Menurutnya, keputusan KPU Pusat membekukan KPU SBD itu sama dengan mengadu domba masyarakat SBD di saat masyarakat sedang menghadapi Pileg 2014 yang tinggal beberapa hari lagi dan yang seharusnya membutuhkan ketenangan.

Sebelumnya, Juru Bicara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumba Barat Daya (SBD), Abdi Haji Dasing  mengatakan, belum  menerima surat dari KPU Pusat perihal pengambilalihan tugas, wewenang dan kewajiban KPU SBD oleh KPU NTT.

"Kami belum terima surat dari KPU Pusat. Kami menunggu surat resmi," ujar Dasing saat ditemui Sabtu (22/3/2014).

Dasing menegaskan, KPU SBD tidak mau diganggu kabar yang tidak jelas sumbernya. Saat ini lima komisioner KPU SBD konsentrasi menyukseskan pemilu legislatif (Pileg) yang pelaksanaannya tinggal beberapa hari lagi. "Kami konsentrasi menyuskseskan pileg. Kami tidak mau diganggu dengan hal-hal seperti itu," tandasnya.

Dia menolak berkomentar lebih lanjut ketika Pos Kupang memperlihatkan copian surat KPU Pusat dan surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Untuk diketahui, sejak Jumat (21/3) beredar kabar bahwa KPU SBD yang sedang mempersiapkan pelaksanaan pileg dibekukan oleh KPU Pusat.  Kabar tersebut beredar lewat pesan singkat (SMS), jejaring sosial seperti facebook dan media massa.

Beberapa akun di facebook bahkan memposting ke group Sumba Barat Daya surat yang 'dikeluarkan' KPU Pusat dan Kemendagri melalui Dirjen Otda. Pos Kupang mendapat kopian dua surat tersebut.

Surat KPU Pusat ditujukan kepada ketua KPU NTT tertanggal 19 Maret 2014, ditandatangani Husni Kamil Manik (ketua KPU). Surat dengan Nomor 172/KPU/III/2014 ini perihal Pengembalian Tugas, Wewenang dan Kewajiban.
Pada surat dimaksud nomor dan tanggal surat ditulis tangan dengan karakter hurufnya besar, diduga menggunakan tinta spidol atau balpoin jenis Boxi. Sementara kalimat lainnya karakter huruf komputer.

Ada tiga point surat KPU tersebut, yang intinya memerintahkan KPU NTT mengambilalih tugas, wewenang dan kewajiban KPU SBD karena KPU SBD melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Pemilukada SBD. KPU SBD diberikan sanksi pemberhentian sementara sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan.

Sedangkan surat dari Kemendagri ditandatangani Dirjen Otda Prof. Dr. H. Djohermansyah Djohan, MA tertanggal 21 Maret 2014 ditujukan kepada Ketua KPU di Jakarta.

Surat bernomor 131.53/1334/OTDA itu  bersifat penting dengan perihal Usul Tunggal Pengesahan Pengangkatan Bupati Sumba Barat Daya.
Setelah dicermati, ada perbedaan karakter huruf pada nomor dan tanggal surat dengan kalimat selanjutnya yang merupakan isi surat tersebut. Nomor dan tanggal surat diduga diketik dengan mesin ketik sedangkan karakter huruf isi surat hasil print dari komputer.*



Sumber: kupang.tribunnews.com
Comments
0 Comments

0 komentar:

Berita Yang Paling Banyak Dibaca

PESONA WISATA SUMBA

Visit Sumba Island, East Nusa Tenggara, Indonesia Slideshow: Go’s trip to Sumba was created with TripAdvisor TripWow!

Facebook MoripaNews Online

Tempat Wisata SBD