Blogger Themes

Please Click This Button Below To Read This Website In To Your Own Language

Selasa, 18 Februari 2014

Tokoh Masyarakat Sumba Desak Ungkap Penjualan Tanah Ulayat

Matius Djapa Ndoda, SH
Jakarta - Tokoh masyarakat Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Propinsi Nusa Tenggara Timur di Jakarta, Matius Djapa Ndoda, SH mensinyalir tanah di sepanjang pantai di Kodi sudah dikuasai pemilik modal dari luar daerah. Matius menyatakan kekhawatirannya karena suatu saat masyarakat Kabupaten Sumba Barat Daya khususnya masyarakat Kodi akan merasa asing di tanah kelahirannya.

Menurut Matius, hampir semua tanah di pesisir pantai Kodi sesungguhnya merupakan tanah ulayat. Kepemilikan tanah tersebut bersifat komunal, yakni kepemilikan berdasarkan parona (kampung adat, red). Dengan demikian, Matius memastikan bahwa hampir semua tanah ulayat tidak memiliki sertifikat atas nama orang perorang. Sebab kepemilikan tanah tersebut bersifat komunal berdasarkan kampung.

“Dengan adanya penguasaan tanah ulayat oleh pemodal, patut diduga bahwa praktik kepemilikan tanah oleh pemilik modal atau penguasa terhadap tanah ulayat di Kodi itu ilegal. Karena itu, perlu segera membentuk tim investigasi untuk mengusut pihak-pihak yang dapat merugikan masyarakat Kodi saat ini dan di masa yang akan datang,” kata Matius Djapa Ndoda, SH saat berbincang-bincang dengan Jurnal Nasional, di Jakarta, Sabtu (15/2).

Menurut Matius, tanah ulayat di Kodi sesungguhnya tidak boleh diperjualbelikan kepada orang-perorang atau korporasi. Sebab tanah di Pulau Sumba, khususnya tanah di sepanjang pesisir pantai Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya adalah tanah ulayat.

Tanah tersebut tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga memiliki nilai sosial dan budaya serta historis. Masyarakat Kodi utamanya yang masih menganut agama asli yakni Marapu, meyakini tanah tersebut memiliki nilai magis – religius.

Matius menuturkan, kawasan pantai di Kodi memiliki nilai sejarah yang tinggi. Selain kawasan kawasan pantai Kodi terdapat bangunan rumah adat, yang disebut parona, juga menjadi tempat para leluhur dikuburkan di kawasan itu.

Khusus untuk rumah adat yang terletak di pesisir pantai, menurut Matius, menjadi tempat berkumpul semua anggota keluarga besar untuk melaksanakan ritual upacara adat berupa wulla nyale (bulan Nyale) pada bulan Februari setiap tahun, yang puncaknya ditandai dengan pesta Pasola.

Istilah Pasoal berasal dari kata “sola” atau “hola”, yang berarti sejenis lembing kayu yang dipakai untuk saling melempar dari atas kuda yang sedang dipacu kencang dua kelompok yang berlawanan. Setelah mendapat imbuhan “Pa” (Pa-sola, pa-hola), artinya menjadi permainan. Karena itu, Pasola berarti permainan ketangkasan saling melempar leembing kayu dari atas punggung kuda yang sedang dipacu kencang antara dua kelompok yang berlawanan.

Pasola ini merupakan bagian dari serangkaian upacara tradisional yang dilakukan oleh orang Sumba yang masih menganut agama asli yang disebut Marapu (agama lokal masyarakat Sumba).

Dengan praktik jual beli tanah ulayat tersebut, Matius Djapa Ndoda menyatakan sangat menyesal karena penjualan tanah tersebut sebagai upaya untuk menghilangkan nilai-nilai sejarah dan nilai sosial dan budaya masyarakat Kodi.

Mestinya, kata Matius, Pemda SBD dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten SBD termasuk DPRD Kabupaten SBD harus melakukan pencegahan terhadap praktek jual beli tanah ulayat tersebut.

Oleh karena itu, Matius meminta Mendagri dan Kepala BPN Pusat untuk segera mengevaluasi status tanah ulayat yang kepemilikan oleh penguasa setempat atau pemilik modal. Matius beralasan, tanah ulayat hampir tidak memiliki sertifikat kepemilikan tanah secara pribadi.

Oleh karena itu, Matius mempertanyakan apa dasar bagi Pemda SBD dan BPN Kabupaten SBD memberikan ijin untuk penjualan tanah ulayat tersebut kepada pihak kedua atau ketiga seperti oknum pejabat daerah atau pengusaha.

“Jangan mencari keuntungan pribadi lalu mengorbankan rakyat,” kata Matius mengingatkan.

Matius kembali menegaskan, tanah di pantai Kodi tidak boleh diperjual-belikan karena kepemilikan tanah tersebut bersifat komunal.

“Jika tanah ulayat itu diperjualbelikan maka patut diduga bahwa praktek jual beli tanah yang bersifat ilegal atau tidak memiliki alas hak (baca: sertijab, red),” kata Matius Djapa Ndoda.

Matius juga mengusulkan segera membentuk tim investigasi untuk menyelamatkan tanah ulayat dengan mengusut pihak-pihak yang terlibat dalam penjualan tanah ulayat tersebut.

Menurut Matius, siapa pun pihak yang terlibat yang mengakibatkan kerugian warga secara ekonomis maupun kerugian dari aspek sosial dan budaya serta nilai historis atas pemanfaatan tanah ulayat tersebut harus bertanggung jawab secara hukum.

“Apalagi kalau ada pihak yang mengambil keuntungan dari ketidakpahaman warga masyarakat Kodi atau karena terpaksa menjual tanah karena alasan ekonomi, itu harus diusut,” katanya.

Menurut Matius Djapa Ndoda, secara ekonomis praktik jual beli tanah ulayat di pesisir pantai Kodi telah mengakibatkan masyarakat Kodi secara komunal mengalami kerugian. Kerugian masyarakat tidak hanya bersifat ekonomis yang mencapai ratusan miliar rupiah, bahkan triliunan rupiah, tetapi juga kerugian sosial dan budaya karena tanah-tanah tersebut memiliki nilai historis yang diwariskan para leluhur yang menempati tanah tersebut selama berabad-abad lamanya.

Informasi yang diperoleh Matius menyebutkan bahwa, rata-rata harga tanah di pesisir pantai dijual dengan harga berkisar antara Rp25-40 juta per hektar.

Ia menyayangkan Pemda SBD karena tidak mencegah masyarakat agar tidak menjual tanah tersebut. Bahkan Pemda menganjurkan warga agar tidak menjual pasir di lahan tersebut dengan alasan akan digunakan untuk membangun infrastruktur di Kabupaten Sumba Barat Daya.

Namun, menurut Matius, ketika tanah tersebut dibeli dengan harga murah, kemudian pihak pembeli menjual pasir di atas tanah tersebut dengan harga Rp 50 ribu untuk satu meter kubik. Padahal untuk satu hektar, misalnya bisa mencapai 10 ribu meter kubik.

Kalau dihitung, kata Matius, untuk satu hektar tanah di pesisir pantai bisa mencapai 10 ribu meter kubik pasir dikali dengan Rp50 ribu per meter kubik.

Dengan demikian, keuntungan yang didapat khusus dari hasil penjualan pasir bisa mencapai Rp500 juta perhektar. Belum lagi saat ini, harga pasir mengalami kenaikan menjadi Rp100 ribu per meter kubik sehingga nilai ekonomis tanah di pesisir pantai bisa mencapai minimal Rpsatu miliar per hektar.

“Dengan demikian, pihak pembeli tanah di pesisir pantai mendapat keuntungannya luar biasa karena membeli tanah dengan harga murah. Selain itu, menjual pasir di atas tanah tersebut yang bisa mencapai miliar rupiah perhektar. Tapi pihak warga mengalami kerugian, ditambah lagi, anak dan cucu di waktu yang akan datang tidak lagi memiliki tanah,” kata Matius yang kini berprofesi sebagai Advokat ini.

Matius menambahkan, tanah di pasir pantai kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat sesungguhnya menjadi tempat para leluhur dikuburkan. Bahkan hingga saat ini, orang Kodi memiliki pandangan bahwa meskipun berada di perantauan, apabila suatu saat meninggal maka akan merasa terhormat apabila bisa dikuburkan di kampung besar yang letaknya berada di sepanjang pesisir pantai Kodi.

“Jika orang Kodi meninggal di rantauan, maka pihak keluarga merasa nyaman dan tentram apabila jenazah dikuburkan di parona (istilah untuk kampung besar di Kodi, red),” kata pensiunan PNS di Kementerian Hukum dan HAM itu.
 
Sumber: jurnas.com
Comments
0 Comments

0 komentar:

Berita Yang Paling Banyak Dibaca

PESONA WISATA SUMBA

Visit Sumba Island, East Nusa Tenggara, Indonesia Slideshow: Go’s trip to Sumba was created with TripAdvisor TripWow!

Facebook MoripaNews Online

Tempat Wisata SBD