Blogger Themes

Please Click This Button Below To Read This Website In To Your Own Language

Jumat, 21 Februari 2014

KPU: Penyelesaian Kasus Pilkada SBD Mengacu MK

Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Johanes Depa
Kupang (Antara) - Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Johanes Depa mengatakan proses penyelesaian kasus Pilkada Sumba Barat Daya tetap mengacu kepada putusan Mahkamah Konstitusi.
 
"Jajaran penyelenggara menghormati tatanan sistem hukum dalam penyelesaian masalah perselisihan hasil pemilu. Jadi arah penyikapan lembaga penyelenggara sesuai dengan keputusan lembaga yang memiliki kewenangan untuk itu," katanya di Kupang, Jumat, terkait dengan polemik seputar kasus Pilkada SBD.

Pilkada SBD yang berlangsung pada 5 Agustus 2013 itu, telah menetapkan pasangan Markus Dairo Talu-Dara Tanggu Kaha (MDT-DT) sebagai Bupati dan Wakil Bupati SBD terpilih periode 2013-2018 oleh KPU setempat pimpinan Yohanes Bili Kii, berdasarkan hasil pleno rekapitulasi penghitungan surat suara pada 10 Agustus 2013.

Keputusan pleno KPU SBD tersebut, diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bersifat final dan mengikat dengan menolak semua gugatan tergugat atas nama pasangan Kornelius Kodi Mete (petahana) dengan Daud Lende Umbu Moto (KONco OLE ATE) pada 29 Agustus 2013.

Pasangan KONco OLE ATE tidak hanya menggugat dalam bentuk sengketa pilkada ke MK, tetapi juga menggiringnya ke wilayah pidana pemilu, dan melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian setempat.

Ketika pihak penuntut umum (Kejaksaan Waikabubak) meminta bukti kecurangan hasil Pilkada SBD, baru diketahui adanya penggelembungan surat suara yang dilakukan oleh KPU SBD untuk memenangkan pasangan MDT-DT yang seharusnya menjadi hak dari pasangan KONco OLE ATE.

KPU SBD pun menggelar pleno penghitungan ulang pada 26 September, dan menetapkan pasangan KONco OLE ATE sebagai Bupati dan Wakil Bupati SBD terpilih periode 2013-2018.

"Kami sudah menegaskan bahwa pleno ulang tidak mendasar. Sebagai penyelenggara harus menghormati putusan hukum dari lembaga yang berwenang menangani sengketa pemilu yakni MK," kata Depa yang menjadi komisioner KPU NTT selama tiga periode itu.

Ia mengatakan bahwa putusan MK itu yang akan ditegakan oleh lembaga penyelenggara pemilu.(rr)


Sumber: yahoo.com
Comments
0 Comments

0 komentar:

Berita Yang Paling Banyak Dibaca

PESONA WISATA SUMBA

Visit Sumba Island, East Nusa Tenggara, Indonesia Slideshow: Go’s trip to Sumba was created with TripAdvisor TripWow!

Facebook MoripaNews Online

Tempat Wisata SBD