Blogger Themes

Please Click This Button Below To Read This Website In To Your Own Language

Jumat, 21 Februari 2014

KPU NTT dan SBD Terancam Diberhentikan, Jika Hambat Proses Pelantikan Bupati SBD

Jury Ardiantoro, Komisioner KPU RI
Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTT dan Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) mendapat ancaman untuk diberhentikan oleh KPU RI, jika tidak proaktif dalam proses usulan pelantikan bupati dan wakil bupati SBD 2013. Pasalnya, hingga saat ini, KPU NTT dan KPU SBD belum menjawab surat dari KPU RI, terkait tindaklanjut hasil rapat tim terpadu yang menghadirkan ketiga pihat tersebut bersama Bawaslu RI dan Dirjen Otda Kemendagri, dua pekan lalu.

Hal ini dijelaskan Komisioner KPU RI yang juga Koordinator Desk Pemilukada Seluruh Indonesia, Jury Ardiantoro, saat ditemui Direktur Padma Indonesia, Gabriel Goa, di ruang kerjanya, Kamis (20/2).


Dalam pertemuan tersebut, Jury mengaku telah menyurati KPU NTT dan KPU SBD untuk menindaklanjuti hasil rapat tim tersebut. Namun, hingga saat ini belum ada laporan atau balasan KPU SBD maupun KPU NTT. "Kita sudah kirim surat ke KPU di daerah (Kab. SBD dan Prov. NTT), tapi sampai sekarang belum ada tanggapan. Padahal, surat yang kita maksudkan itu kan hanya formalitas untuk tindaklanjuti hasil rapat kami di Kemendagri. Tapi kalau memang mereka (KPU NTT dan SBD) tidak mau tindaklanjuti atau menghalang-halangi, kita berhentikan saja sementara, lalu kami (KPU RI) yang ambil alih," ujar Direktur Padma, Gabriel Goa menirukan pernyataan komisioner KPU RI, Jury Ardiantoro.


Menurut Gabriel, KPU pusat melalui Jury bahkan meminta kepada Padma, untuk ikut mengawal penyelesaian sengketa pemilukada SBD. Pasalnya, persoalan pemilukada tidak hanya terjadi di Kabupaten SBD. Dia menyebut pemilukada Belu juga tidak dapat berjalan tahun 2013 lalu, akibat ulah mantan bupati Belu yang enggan menyetujui pemilukada Belu, jika mengikutsertakan DOB Malaka. "Di NTT itu ada dua masalah pilkada, yakni SBD dan Belu. Jadi memang harus dibereskan," tambah Gabriel menirukan.

Terkait hal ini, Gabriel juga mengancam akan mengadukan KPU SBD dan KPU NTT, ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), jika ikut menghambat proses usulan bupati terpilih tersebut. Pasalnya, jika sebelumnya KPU beralasan bahwa gubernur NTT yang menghambat, namun jika kemudian KPU yang menghambat. "Kalau KPU sendiri yang menghambat, yah, kita adukan saja ke DKPP untuk diproses kode etiknya supaya diberhentikan saja," tandas Gabriel.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, yang diwawancara Timor Express, Kamis (20/2), di kantornya membenarkan belum adanya usulan dari KPU tersebut. Menurut dia, Kementerian Dalam Negeri telah menyurati KPU RI dan secara berjenjang KPU saling berkoordinasi. Namun lagi-lagi, pihaknya belum menerima dokumen yang dimintakan. "Kita kan masih menunggu. Karena kita sudah surati KPU untuk berkoordinasi ke bawah supaya proses usulannya," jawab Gamawan singkat.

Sekadar tahu, pernyataan Komisioner KPU RI, Jury Ardiantoro tersebut merupakan penegasan dari pernyataan dirinya saat mewakili KPU RI dalam rapat tim yang mebahas polemik Pilkada SBD di Kemendagri sebelumnya. Saat itu, Ketua KPU Kab.SBD yang baru menolak untuk memproses usulan pelantikan bupati terpilih dengan alasan ancaman keamanan. Sehingga KPU SBD ingin fokus pada persiapan pemilu legislatif. Hal ini langsung ditanggapi serius oleh Jury Ardiantoro yang meminta KPU Kab.SBD mundur dari jabatannya dan menyerahkan tugasnya ke KPU tingkat berikutnya, (KPU NTT). "Kalau begitu, mundur dulu. Supaya tugasnya diambil alih oleh KPU provinsi," tandas Jury saat itu.


Sementara itu, KPU Provinsi NTT menyatakan, hingga saat ini belum menerima surat dari KPU Pusat terkait kisruh pemilukada SBD seperti yang ditegaskan Mendagri dalam rapat koordinasi di Kemendagri beberapa waktu lalu. "Kita juga sedang menunggu surat dari KPU Pusat. Sampai hari ini, kita belum terima," ujar Ketua KPU Provinsi NTT, John Depa, kemarin (20/2). Ia mengaku, KPU Provinsi NTT pasti segera menindaklanjutinya jika surat tersebut sudah diterima dari KPU pusat. "KIta siap tindaklanjuti kalau memang sudah ada suratnya. Kami masih menunggu dari pusat," tegas John Depa. (cel/fmc/sam/rsy)

Sumber: timorexpress.com
Comments
0 Comments

0 komentar:

Berita Yang Paling Banyak Dibaca

PESONA WISATA SUMBA

Visit Sumba Island, East Nusa Tenggara, Indonesia Slideshow: Go’s trip to Sumba was created with TripAdvisor TripWow!

Facebook MoripaNews Online

Tempat Wisata SBD