Blogger Themes

Please Click This Button Below To Read This Website In To Your Own Language

Sabtu, 17 Agustus 2013

MENAKAR DAYA DONGKRAK BELANJA PEMDA DI SUMBA

Tahukah anda sejak otonomi daerah dilaksanakan yang kemudian diikuti dengan pemekaran kabupaten berapa jumlah nilai rupiah yang beredar di Pulau Sumba setiap tahun?

 Berdasarkan pada belanja APBD 4 pemerintah daerah (Pemda) selama tiga tahun terakhir sudah mencapai angka diatas Rp 1 triliun per tahun dan tahun 2012 mencapai + Rp 1.8 triliun untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat Sumba yang berjumlah + 699.6 jiwa. Dengan rincian alokasi belanja terbesar adalah Sumba Timur, kemudian diikuti Sumba Barat Daya, Sumba Barat dan Sumba Tengah (Tabel 1)

Melihat perkembangan peningkatan jumlah uang yang masuk ke Sumba dari waktu ke waktu, dapat diduga bahwa otonomi daerah dan pemekaran wilayah menjadi faktor utama yang menarik masuknya dana dari pusat ke daerah melalui dana perimbangan dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK). Oleh sebab itu, tidak menutup kemungkinan merebaknya keinginan pemekaran wilayah, khususnya di Sumba Timur yang mencuat akhir-akhir ini dipicu oleh faktor ini.
Mencermati proporsi pendapatan APBD, pada satu sisi menunjukkan bahwa 90 - 95 persen pendapatan APBD dari ke - 4 kabupaten di Sumba tergantung sepenuhnya pada pembiayaan dari dana perimbangan pemerintah pusat, dibandingkan dengan kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing-masing daerah. 

Dalam konstelasi proporsi APBD yang demikian posisi Pemda tidak bedanya hanya sebagai lembaga belanja (spending units) dari pemerintah pusat (Jaweng, 2010). Fakta ini menyadarkan kita betapa tingginya ketergantungan Sumba untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan penyediaan berbagai fasilitas publik guna mendukung kehidupan masyarakat. Pada sisi lain, kita memiliki alasan yang cukup kuat sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah merupakan tanggungjawab negara (pemerintah pusat) untuk menjamin kehidupan seluruh warganya. 

Namun, kita perlu berefleksi bahwa ketergantungan seperti ini di era otonomi daerah juga menunjukkan suatu kerentanan Sumba untuk membiayai belanja daerah sehingga tanpa dukungan dana yang demikian besar dari luar dapat menimbulkan efek yang fatal terhadap kehidupan masyarakat luas dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Bagaimana membayar gaji aparatur yang melayani masyarakat dan bagaimana membangun fasilitas publik lainnya?

Belanja APBD dan Dampaknya
Pertanyaan yang muncul ketika melihat besaran dana yang masuk ke Sumba adalah sejauhmana berpengaruh terhadap indikator makro maupun mikro perekonomian daerah. Pertanyaan ini mengajak kita untuk melihat bagaimana kinerja dari ke 4 Pemda dalam hal tata kelola kebijakan anggaran. 

Salah satu cara melihat bagaimana tata kelola (governance) bekerja dengan baik dengan melihat pola belanja pemerintah daerah. Belanja modal merupakan salah satu alokasi penting dalam komponen belanja pemerintah. Belanja ini merupakan jenis belanja dalam rangka “pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya” (Pasal 53 ayat (1) Permendagri 13/2006). Dari pengertiannya, berarti keberadaan belanja modal sungguh besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah. Oleh karena itu mengapa selalu ada saran untuk memprioritaskannya dan agar penyerapannya bisa tinggi adalah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang stabil atau meningkat.

Melihat belanja pemerintah pada 4 kabupaten di Pulau Sumba menunjukkan bahwa Sumba Tengah merupakan kabupaten dengan persentasi belanja modal paling tinggi kemudian diikuti kabupaten SBD dan Sumba Barat yang relative sama selama kurun waktu 3 tahun terakhir ini, sementara Sumba Timur lebih kecil (tabel 2). Selain itu, yang perlu dicatat bahwa Pemda dari ke-3 kabupaten ini tidak hanya memiliki persentasi belanja modal yang lebih besar tetapi juga dalam hal persentasi belanja langsung lebih besar dibandingkan dengan belanja tidak langsung, sementara itu Sumba Timur persentasi belanja langsungnya lebih kecil dari belanja tidak langsung.
Hal penting yang perlu diketahui publik, dengan mengingat pentingnya keberadaan belanja modal, maka mulai penganggaran APBD tahun 2013 Pemerintah Pusat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri telah memberikan batasan minimal terhadap belanja modal kepada seluruh kabupaten sebagai pedoman dalam penyusunan APBD. 

Jika pada penyusunan APBD 2012 hanya disebutkan bahwa penganggaran belanja modal, yaitu setelah dikurangi belanja pegawai pada kelompok belanja tidak langsung dan belanja wajib lainnya (Permendagri No. 22/2011), maka untuk penyusunan APBD tahun 2013 di instruksikan belanja modal dalam APBD sekurang-kurangnya 29 persen dari belanja daerah (Permendagri No.37/2012) bahkan untuk APBD 2014 ditingkatkan lagi menjadi 30 persen dari belanja daerah (Permendagri No 27/ 2013). Membaca semangat Pemendagri yang dikeluarkan setiap tahun sebagai pedoman menyusun APBD dengan menyebutkan batasan minimal, karena berangkat dari keprihatinan terhadap pola belanja Pemda selama ini, dimana paska otonomi daerah penggunaan alokasi belanja APBD lebih banyak untuk belanja tidak langsung (operasional birokrasi) daripada belanja langsung (publik).

Selanjutnya, apa dampak dari belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di 4 kabupaten ini? Ternyata faktor belanja modal ini cukup berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (tabel 3). Kendatipun jumlah data yang perbandingkan relative tidak persis sama (tahunnya) karena keterbatasan data, namun trendnya bisa menggambarkan kondisi yang ada.
Data diatas menunjukkan bahwa Sumba Barat dan SBD memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten Sumba Timur dan Sumba Tengah. Kecuali Sumba Tengah, pada tahun 2008 ketiga kabupaten lainnya memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi namun sempat menurun pada tahun 2009 dan kemudian terjadi peningkatan pada 2 tahun terakhir. Kendatipun Sumba Tengah memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah, namun trend pertumbuhannya memperlihatkan angka yang meningkat dan tidak fluktuatif selama kurun waktu 4 tahun terakhir dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Sumba Timur yang tidak stabil dan lebih rendah dibanding dengan kabupaten Sumba Barat dan SBD.

Bagaimana halnya dengan pencapaian indikator kinerja lainnya, dalam hal ini Indeks Pembangunan Manusia (IPM)? Semua kabupaten menunjukkan perkembangan IPM yang meningkat, tetapi yang menarik, kecuali kabupaten Sumba Timur, kinerja kabupaten-kabupaten baru menunjukkan percepatan peningkatan yang mendekati kabupaten lama, misalnya Sumba Timur (tabel 4).
Catatan yang bisa ditarik dari data-data ini menunjukkan bahwa kabupaten-kabupaten baru di Sumba memiliki catatan perkembangan IPM yang lebih cepat yang dibandingkan dengan Sumba Timur, kecuali Sumba Barat dimana perkembangan IPM melampaui 2 kabupaten baru maupun Sumba Timur, kendatipun dalam hal belanja APBD Sumba Timur jauh lebih besar dari 3 kabupaten lainnya. Kondisi ini tentunya bisa menjadi pemicu kinerja yang bersifat positif diantara ke 4 Kabupaten yang berada di Pulau Sumba untuk berkompetisi secara sehat. Kompetisi yang sehat akan berpengaruh positif pada perbaikan kesejahteraan masyarakat di daerah masing-masing khususnya dan masyarakat Pulau Sumba pada umumnya. Selamat berkompetisi meningkatkan kinerja.


[*] Stepanus Makambombu, Mahasiswa Program Doktor, Jurusan Studi Pembangunan UKSW


Sumber: waingapu.com
Comments
0 Comments

0 komentar:

Berita Yang Paling Banyak Dibaca

PESONA WISATA SUMBA

Visit Sumba Island, East Nusa Tenggara, Indonesia Slideshow: Go’s trip to Sumba was created with TripAdvisor TripWow!

Facebook MoripaNews Online

Tempat Wisata SBD