Blogger Themes

Senin, 29 Juli 2013

Sebuah Refleksi Menghadapi PILKADA

Beberapa Kabupaten di Nusa Tenggara Timur dalam tahun 2013 ini akan menyelenggarakan pemilihan Kepada Daerah seperti Timor Tengah Selatan, Belu, Rote Ndao, Alor, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah dan Kabupaten yang lainnya. Menjadi penting bagi masyarakat untuk melihat kembali sebuah riset yang pernah dilakukan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada tahun 2010 sebagai bahan refleksi berkaitan dengan seringnya otonomi daerah dimanfaatkan oleh para politisi lokal bersama keluarga dan para kroni-kroninya untuk tujuan mencari keuntungan dengan cara menyandera kebijakan yang menguntungkan mereka sendiri.
Riset Indonesia Corruption Watch (ICW) yang dipaparkan pada media, di Jakarta, Selasa (29/3/2011), riset dilakukan selama 2010 menggunakan metode kualitatif di empat daerah dengan sektor unggulan tertentu. Metode tersebut dilakukan dengan data dari berbagai lembaga, wawancara, serta melakukan FGD ‘focus group discussion’. Keempat daerah tersebut adalah, Semarang (sektor jasa), Samarinda (sektor tambang), Sukabumi (sektor air), dan Muna (sektor anggaran).
Riset ICW di empat daerah, kepala daerah membuat lingkaran birokrasi dari keluarga dan kroni-kroni mereka. Ditemukan di Muna, Sulawesi Tenggara, kekuasaan politik dan ekonomi berada pada satu tangan lalu memanfaatkan infrastruktur di daerah untuk memperbesar kekuasaan di berbagai sektor.
Salah satu peneliti, Abdullah Dahlan menguraikan jabatan penting di pemerintahan daerah ditempati keluarga. Selain itu cara yang dilakukan, adalah membentuk perusahaan-perusahaan yang dijalankan para kroni dan keluarga. “Juga ada yang dikelola orang partai politik,” imbuhnya.
Sedangkan di Samarinda, ditemukan semua pilar kekuasaan dan sumber ekonomi dibagi rata oleh kepala daerah pada para penyokongnya. Tetapi, kekuasaan tetap ada di satu tangan. “Kekuasaan itu yang menentukan kebijakan bersifat transaksional jangka panjang guna mengunci ketaatan para penyokong,” tutur Affan Banong.
Hasil riset di Semarang, peneliti mendapatkan adanya kelompok penguasa berdasarkan kepentingan balas budi. Tidak ada sekutu utama, namun tetap mendapat keuntungan berdasarkan fungsi saat dibutuhkan.
Hasil riset di Sukabumi, pascapemilihan kepala daerah, terjadi relasi bisnis politik secara transaksional. Kebijakan yang diluncurkan sebagai penguasa eksekutif merupakan manifestasi politik ekonomi dalam jangka pendek.
Ketiga bentuk relasi politik dan bisnis tersebut menurut ICW melahirkan konflik kepentingan yang tidak terelakkan. Hal ini terjadi karena sumber daya, baik politik maupun ekonomi diarahkan untuk menciptakan dan melanggengkan oligarki (kelompok penguasa kecil).
Konflik kepentingan antara bisnis dan politik di Muna terjadi pada proyek-proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah yang menggunakan anggaran daerah. Hal serupa terjadi di Semarang. Sedangkan di Samarinda, konflik kepentingan antara bisnis dan politik terjadi dengan mudahnya penerbitan izin Kuasa Pertambangan batubara.
Karena kondisi tersebut, peneliti menemukan pelayanan publik menjadi mahal. Serta, informasi mengenai pengelolaan anggaran dan sumber daya alam menjadi tertutup. Keadaan tersebut diperparah karena fungsi pengawasan legislatif lemah atau bahkan ikut menjadi bagian oligarki.
Para peneliti merekomendasikan agar ada aturan tegas yang mencegah konflik kepentingan. Semisal, batas tegas bagi para pebisnis yang menjadi pejabat eksekutif dan legislatif untuk memilih apakah menjadi pejabat publik atau pengusaha. “Larang kedua-duanya dilakukan bersamaan,” ungkap Abdulah.
Peneliti juga merekomendasikan, agar konflik kepentingan juga diatur dalam proses perancangan hingga pemanfaatan anggaran. Pejabat publik, ujar Abdullah, dalam aturan benturan kepentingan, dilarang turut campur dalam proses penganggaran karena berpotensi memasukkan usulan yang menguntungkan mereka.
Konflik kepentingan, papar Abdullah, sering terjadi antara para eksekutif, politisi, dan pebisnis. Dalam keadaan tertentu, konflik kepentingan membuat kebijakan satu daerah dimonopoli dan menguntungkan satu kelompok tertentu.
Selain hasil riset dari ICW, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) baru-baru ini mengeluarkan catatan yang mengejutkan berbagai pihak terkait korupsi kepala daerah. Sejak tahun 2004-2012 tercatat sebanyak 173 kepala daerah di Indonesia yang terlibat kejahatan korupsi. Yang lebih parah lagi, 70 persen dari jumlah itu telah diputus bersalah oleh pengadilan dan diberhentikan dari jabatannya. Ramainya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi menimbulkan persepsi yang bermacam-macam dan sistem pemilihan langsung dituding sebagai biang keladinya. Biaya yang begitu besar semasa kampanye dan proses pemilihan menyebabkan kepala daerah terpilih berpotensi melakukan korupsi ketika menjabat. Mereka akan berupaya setidak-tidaknya untuk “balik modal” selama kampanye itu. Hal ini didukung pula oleh besarnya kewenangan kepala daerah mengelola dana yang mengalir dari pusat ke daerah, belum lagi hasil penjualan ijin-ijin eksploitasi sumberdaya alam.
Selain korupsi yang membudaya, prilaku kolusi juga tumbuh sangat subur di daerah sebagai akibat langsung dari pelaksanaan pemilihan secara langsung, dimana para calon Kepala Daerah selalu dibantu oleh “Tim Sukses” untuk memenangkan pertarungan dalam pemilihan. Tim Sukses ini terdiri dari berbagai kalangan masyarakat yang berpengaruh dalam masyarakat seperti pengurus partai politik, tokoh masyarakat, pengusaha, lembaga kemasyarakatan dan bahkan lembaga keagamaan. Ketika seorang calon berhasil memenangkan pemilihan dan berhasil diangkat dan menduduki jabatan Kepala Daerah, maka semua kegiatan yang akan dilakukan oleh “Sang Penguasa Baru” ini mulai dari penentuan posisi pejabat birokrasi pemerintahan, pembagian pekerjaan proyek, sampai kepada hal yang sekecil-kecilnya harus melibatkan Tim Sukses. Kolusi ini akan sangat nampak kelihatan dilapangan ketika tiba-tiba muncul para kontraktor baru, yang bersangkutan tiba-tiba muncul sebagai kontraktor baru karena kedudukannya sebagai Tim Sukses. Selain itu para tim sukses ini ada yang bertindak sebagai calo jabatan birokrasi dan bahkan sampai pada penempatan guru di sekolah-sekolah.
Selanjutnya adalah prilaku nepotisme yang merupakan prilaku paling buruk dari seorang “Penguasa Daerah” dan akan sangat merusak tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam JANGKA PANJANG. Hal paling kental terlihat dengan jelas dalam penempatan pejabat birokrasi pemerintahan daerah. Apalagi bila seorang Kepala Daerah memliki anak, saudara, sepupu, kemenakan, bahkan cucu yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, maka seluruh pejabat pada posisi jabatan strategis dapat dipastikan akan diduduki oleh keluarga, kerabat satu suku dan kroni Kepala Daerah yang bersangkutan. Keadaan semacam ini masih dapat diterima ataupun dimaklumi oleh masyarakat terutama kalangan Pegawai Negeri Sipil apabila keluarga Kepala Daerah tersebut memenuhi persyaratan jabatan yang didudukinya, tetapi banyak terjadi bahwa pejabat tersebut hanya dipaksakan oleh Kepala Daerah tanpa memenuhi persyaratan jabatan yang diduduki. Prilaku nepotisme ini juga terlihat jelas dalam proses penerimaan Pegawai Negeri Sipil baru di daerah. Setiap dilakukan penerimaan Pegawai Negeri Sipil, maka yang lulus dan diterima adalah mereka yang memiliki hubungan keluarga dengan Kepala Daerah dan kroninya. Proses seleksi diatur sedemikian rupa sehingga yang berhasil diluluskan adalah titipan Kepala Daerah yang bersangkutan.
Apa yang telah diuraikan oleh ICW dan catatan Kemendagri adalah gambaran yang sekarang terjadi di sebagian besar wilayah otonom dan menjadi pemandangan sehari-hari bagi masyarakat. Rakyat mungkin belum mampu memaksakan aturan seperti apa yang direkomendasikan peneliti ICW tapi berpegang pada pepatah “Suara Rakyat adalah Suara Tuhan” maka seharusnya ada yang bisa dilakukan rakyat untuk merespon setiap bagian rekomendasi.
Mencegah konflik kepentingan antara bisnis dan politik maka masyarakat sepantasnya jangan memilih calon Bupati dan/atau Wakil Bupati yang juga akan tetap atau berpotensi menjadi pebisnis atau pengusaha. Terkait konflik kepentingan antara para eksekutif, politisi, dan pebisnis maka masyarakat sepantasnya berhati-hati menentukan pilihan pada calon Bupati dan Wakil Bupati yang didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik dengan akumulasi kursi di DPRD yang mayoritas. Hal yang penting menjadi perhatian adalah komitmen para calon Bupati dan Wakil Bupati untuk tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Bagian terakhir adalah pilihlah calon Bupati dan/atau Wakil Bupati yang bukan merupakan produk dari “POLITIK DINASTI” dan tidak berpotensi membangun “DINASTI BIROKRASI”. Sekian dan semoga bermanfaat bagi kemajuan daerah kita.

Oleh: Khart XPDC
Dirilis dari: http://waibakul.blogspot.com
Sumber:
www.birokrasi.kompasiana.com
www.equator-news.com
www.hukumonline.com
Comments
0 Comments

0 komentar:

Berita Yang Paling Banyak Dibaca

PESONA WISATA SUMBA

Visit Sumba Island, East Nusa Tenggara, Indonesia Slideshow: Go’s trip to Sumba was created with TripAdvisor TripWow!

Facebook MoripaNews Online

Tempat Wisata SBD