Blogger Themes

Please Click This Button Below To Read This Website In To Your Own Language

Senin, 22 Juli 2013

Cegah Kehancuran Pulau Sumba

Michael Kabatana.

Tulisan : Michael Kabatana.

Realitas pro-kontra tambang di Provinsi NTT adalah sebuah tontonan menarik yang bukan tanpa alasan. Benturan antarkepentingan pihak-pihak tertentu turut menghantuinya. Di satu sisi penolak tambang hadir dengan wajah patriot menyampaikan seribu satu alasan tambang harus ditolak. Di sisi lain ada pihak-pihak tertentu dengan wajah optimis menghadirkan beribu alasan muluk tambang harus diterima. Konflik antara yang pro dan kontra terhadap tambang begitu ramai terjadi di Flores setakat kini. Dan kini potensi konflik itu menjalar ke pulau Sandelwood, Sumba.


Sumba sebagai salah satu daerah potensial penyimpan hasil bumi seperti emas, mangan, dan biji besi menjadi salah satu target para penambang, yaitu di daerah Wanggameti (Sumba Timur), Manupeu-Tana Daro (Sumba Timur dan Sumba Tengah), serta di wilayah Sumba Barat dan Sumba Barat Daya. Eksplorasi sebagai tahap awal sudah dilaksanakan sesuai ijinan yang diberikan oleh Gubernur NTT, Frans Lebu Raya sesuai rekomendasi tiga Bupati di pulau Sumba tempat tambang akan dilaksanakan (Kompas, 15 Agustus 2011). Pertanyaan yang muncul, haruskah pertambangan di Sumba dibiarkan berlanjut?

Jika di beberapa daerah lain, penolakan terhadap tambang menjadi memanas setelah terlihat begitu besar bias buruk tambang, maka di Sumba, masyarakatnya perlu menolak tambang secara tegas sedari dini sebelum bias buruknya meluas. Meminjam sebuah adagium dalam dunia kesehatan “mencegah lebih baik dari pada mengobati”.

Penolakan ini bukannya tanpa alasan. Hemat penulis alasan yang perlu dipertimbangkan yaitu pertama, eksplorasi tambang oleh  perusahaan-perusahaan perlu dipertanyakan untuk dipertegas. Mengapa perusahaan-perusahaan tersebut, mau melakukan eksplorasi tambang di Sumba? Jika jawabannya, untuk sekedar mengetahui kandungan bahan tambang di pulau Sumba yaitu jenis apa, berapa usianya dan berapa jumlah kandungannya. Maka jawaban ini perlu diperlu dicurigai. Sangat jarang suatu perusahaan melakukan pengorbanan hanya untuk kepentingan masyarakat tanpa mendapat imbalan yang pantas. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam dunia bisnis terdapat sebuah adagium terkenal yaitu “no money, no service”. Karena itu, besar kemungkinan ada keuntungan yang ingin diraup oleh tindak eksplorasi si penambang, yaitu uang dalam bentuk kandungan bahan tambang yang akan segera dieksploitasi setelah diketahui keberadaannya. 

Kedua, urusan pertambangan adalah urusan masalah banyak orang, sehingga kebijakan penambangan yang dibuat harus melibatkan banyak pihak dalam masyarakat, terlebih mereka yang berpotensi terkena dampak langsung tambang untuk menghasilkan sebuah kebijakkan yang partisipatif. Karena itu, ijinan yang direkomendasikan oleh Bupati dapat dinilai kurang bijaksana karena tanpa melibatkan aspirasi masyarakat secara komperehensif. Dan ijinan yang diberikan kepada penambang dengan alasan bahwa tambang dapat dan untuk percepatan perkembangan pembangunan dan kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD), perlu dipertimbangkankan lagi. Karena untuk mempercepat pembangunan daerah dan menaikkan PAD, kita tidak harus melakukan suatu hal yang di satu sisi cukup baik namun di sisi lain membawa dampak destruktif yang besar. Untuk mempercepat pembangunan dan menaikkan PAD, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan potensi sosial, ekonomi dan budaya yang ada dalam masyarakat Sumba sekarang ini. 

Ketiga, kebanyakan masyarakat Sumba bermata pencaharian sebagai petani. Karena itu, dalam proses penambangan masyarakat hanya akan menjadi kuli tambang dan masyarakat hanya akan mendapatkan “remah-remah” dari hasil pertambangan tersebut. Bahan tambang yang ada sebaiknya disimpan dulu hingga ada kesiapan dari masyarakat untuk mengelolanya atau membiarkan generasi Sumba yang akan datang yang mengelolah sendiri hasil itu. Hasil bumi ini dapat dianggap sebagai harta warisan masyarakat Sumba pada masa ini untuk generasi Sumba yang akan datang.

Keempat, proses penambangan sangat erat kaitannya dengan penggunaan bahan kimia misalnya, Merkuri Mekanik (HgO) untuk memecahkan biji emas. Penggunaan zat-zat kimia dapat mencemari keadaan alam, yang dapat membawa dampak buruk pada hewan, tumbuh-tumbuhan dan manusia. Karena itu, daerah seperti wanggaweti sebagai daerah tangkapan air untuk Daerah Aliran Sungai (DAS), yang kemudian mengalir ke berbagai tempat di daerah Sumba Timur, jika tercemar akan membawa dampak buruk bagi hewan baik yang ada di darat juga yang di dalam air sungai, tumbuh-tumbuhan DAS dan masyarakat se-kabupaten yang kebanyakannya menggunakan pasokan air ini. Senada yang diungkapkan Ketua Institute Ecosoc Sri Palupi, “Pulau Sumba tanpa aktivitas pertambangan saja sudah sering alami bencana kekeringan. Pemerintah daerah justru terbitkan kuasa pertambangan di kawasan Wanggameti yang selama ini menjadi penyimpan air Pulau Sumba. Pemerintah harus membatalkan izin eksplorasi itu.”

Atas pertimbangan penolakan ini, maka  ada beberapa hal ini perlu dilakukan yaitu: pertama, pemerintah daerah harus menolak segala bentuk penambangan yang berpotensi merusak lingkungan alam dan merugikan masyarakat dan DPRD sebagi wakil rakyat harus berperan aktif dalam hal ini.

Kedua, masyarakat harus secara tegas menolak tambang dengan turut berpartisipasi dalam LSM dan kelompok penolak tambang lainnya. Hal ini selaras dengan pasal 28-c ayat 2 UUD 1945, “setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan hak-haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”. Namun, perlu untuk disadari bahwa partisipasi dan penolakan ini tidak harus dilaksanakan dengan tindakan kekerasan. Salah satu cara yang dapat ditempuh yaitu dengan melakukan dialog. Karena itu masyarakat jangan mudah terpengaruh dengan hasutan-hasutan dari pihak tertentu untuk melakukan tindak kekerasan. Karena, kadang ada pihak-pihak tertentu yang ingin “memancing di air keruh”.

Ketiga, masyarakat tidak boleh menjual tanah miliknya kepada penambang. Lahan yang ada harus diberdayakan secara maksimal. Sehingga tidak ada pihak tertentu yang menjadikan ketergantungan ekonomi masyarakat sebagai alasan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan.

Pokok refleksi ini, bermuara pada penegasan bahwa sumber daya alam di pulau Sumba saat ini mungkin cukup memadai, tetapi perjalanan kepunahan dan kehancurannya secara sistematis telah mulai berjalan melalui eksplorasi pertambangan. Jangan tunggu sampai tanah Sumba hancur, tolak tambang sekarang atau kita dan generasi Sumba selanjutnya kehilangan harta dan mengalami penderitaan. 


Sumber: Kompasiana
Comments
0 Comments

0 komentar:

Berita Yang Paling Banyak Dibaca

PESONA WISATA SUMBA

Visit Sumba Island, East Nusa Tenggara, Indonesia Slideshow: Go’s trip to Sumba was created with TripAdvisor TripWow!

Facebook MoripaNews Online

Tempat Wisata SBD