Blogger Themes

Please Click This Button Below To Read This Website In To Your Own Language

Selasa, 11 Juni 2013

Kasus SBD Kategori Pidana Pemilu

DUGAAN mobilisasi para kepala desa dan PNS di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) oleh Bupati SBD Kornelis Kodi Mete untuk memanipulasi perolehan suara guna memenangkan paket Frenly, sudah masuk kategori pidana pemilu.


“Ini sudah masuk kategori pidana karena sudah jelas bupati sebagai pemimpin wilayah yang dipilih seluruh masyarakat bekerja untuk menangkan paket tertentu saja. Bupati itu milik masyarakat,” tandas mantan Ketua Panwaslu (sekarang Bawaslu) NTT Dominggus Osa yang dihubungi VN, Sabtu (8/6).

Harusnya, kata Osa, sejak awal Panwaslu  SBD sudah bisa mencegah dan memanggil pihak yang terlibat untuk mengklarifikasi. “Dasar apa Bupati kumpulkan para kepala desa dan kepala dinas. Panwaslu harusnya dalami kasus ini agar bisa diberikan sanksi pidana atau sanksi administrasi. Seharusnya dari awal ditindak dan dipublikasi agar pelanggaran yang dilakukan bupati diketahui masyarakat. Karena di tempat lain pelanggaran ini diproses hukum,” katanya.

Menurutnya, permainan secara sistematis melibatkan semua elemen dalam proses pilkada seperti KPU, panwaslu, Bawaslu, apabila dibiarkan maka bisa terjadi konflik. “Harusnya ada terapi dari panwaslu dan Bawaslu kepada pemimpin wilayah dilihat dari sisi aturan. Panwaslu harus tegas, jangan takut. Bukan membawa ini ke kepentingan pihak tertentu. Kapan bisa memberi pendidikan demokrasi yang baik?” katanya.

Ketua Panwaslu Kabupaten SBD Moses Bokol mengakui bahwa tindakan Bupati Kodi Mete yang diduga menginstruksikan para kepala desa, dan anggota KPPS se Kecamatan Kodi, untuk memanipulasi suara demi memenangkan Frenly, lolos dari pantauan panwaslu setempat.

Karena keterbatasan tenaga, katanya, panwaslu tidak bisa melakukan pemantauan secara intensif. “Kami tidak bisa pantau semua dugaan pelanggaran yang terjadi di SBD. Apalagi kondisi wilayahnya sangat berjauhan,” kilahnya.

Walau demikian, Moses mengaku pihaknya saat ini sedang mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran pidana dan administrasi yang dilakukan pasangan calon saat pelaksanaan Pilgub NTT putaran kedua. “Kami sedang siapkan semua yang nantinya akan kami lanjutkan ke Bawaslu NTT,” ujarnya.

Terpisah, Sekda NTT Frans Salem selaku Ketua Desk Pilkada Provinsi NTT mengatakan, berbagai dugaan pelanggaran yang terjadi selama pilgub menjadi kewenangan KPU dan Bawaslu untuk menuntaskannya. Desk Pilkada tidak terlibat hal-hal yang berkaitan dengan ranah hukum. Sebab, katanya, pemerintah telah memberikan kewenangan kepada KPU untuk menyelenggarakan pilgub sesuai aturan yang berlaku.

Desk Pilkada, katanya, hanya memberikan kontribusi berupa penyiapan data untuk pilgub dan keuangan untuk mendukung penyelenggaraan pilgub. (rik/yes/aje/D-1)



Sumber : victorynews-media.com
Comments
0 Comments

0 komentar:

Berita Yang Paling Banyak Dibaca

PESONA WISATA SUMBA

Visit Sumba Island, East Nusa Tenggara, Indonesia Slideshow: Go’s trip to Sumba was created with TripAdvisor TripWow!

Facebook MoripaNews Online

Tempat Wisata SBD