Blogger Themes

Please Click This Button Below To Read This Website In To Your Own Language

Jumat, 18 Januari 2013

Paksa PNS Pilih Pasangan Incumbent, Bawawslu NTT Didesak Laporkan Bupati

"Kami minta Bawaslu, dengan kewenangan yang dimiliki segera meminta pertanggungjawaban Bupati Sumba Barat, atas sikap politiknya yang jelas-jelas telah meresahkan banyak pihak"
 
Anwar Pua Geno, Anggota Komisi A DPRD NTT
 
 
Kupang — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nusa Tenggara Timur (NTT) didesak untuk melaporkan sikap Bupati Sumba Barat, Jubilate Pieter Pandango, ke Mendagri karena diduga melakukan politisasi aparat birokrasi untuk mendukung pasangan Frans Lebu Raya – Benny Alexander Litelnony (Frenly) di Pilkada NTT 2013.

 

Desakan tersebut disampaikan anggota Komisi A DPRD NTT, Anwar Pua Geno, di Kupang, Rabu (16/1).

Anwar Pua Geno mencermati ketidaknetralan pejabat daerah pada Pemilukada di NTT  tersebut. Menurut dia, apa yang dilakukan Bupati Sumba Barat, yang menginstruksikan aparat di bawahnya seperti camat dan kepala desa bekerja untuk pasangan calon yang diusung PDI Perjuangan tersebut, bertentangan dengan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 27 yang antara lain menyatakan kepala daerah wajib memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat serta melaksanakan kehidupan demokrasi.

“Kami minta Bawaslu, dengan kewenangan yang dimiliki segera meminta pertanggungjawaban Bupati Sumba Barat, atas sikap politiknya  yang jelas-jelas telah meresahkan banyak pihak,” tandasnya.

Dia mengatakan, jika Bawaslu lamban bertindak akan membawa presden buruk bagi pengelolaan pemerintah daerah dan boleh jadi  akan ada lagi bupati atau kepala daerah di NTT yang melakukan tindakan serupa, karena  tidak adanya ketegasan dari institusi tersebut.

Dia juga meminta  lima pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur NTT untuk melakukan protes melalui Bawaslu, karena apa yang dilakukan Bupati Sumba Barat jelas-jelas telah merugikan mereka.

“Kami akan mendukung sepenuhnya jika ada bakal calon gubernur dan wakil gubernur NTT yang menempuh jalur hukum atas perlakuan yang tidak demokratis dengan menggerakkan potensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di daerah,” ujarnya.

Dia menambahkan, apa yang dilakukan Bupati Pandango, selain tidak memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, juga  mengingkari hak azasi manusia  dan tidak menjunjung tinggi asas netralitasnya sebagai kepala daerah. 

Seperti diberitakan beberapa media di NTT, Bupati Sumba Barat, Jubilate Pieter Pandango, ancam memecat dan mencoret nama tenaga honor dari daftar surat keputusan pengangkatan sebagai karyawan honor daerah itu bila pada tanggal 18 Maret 2013 tidak memilih Paket Frenly.

Di hadapan 1.660 tenaga kontrak daerah, Bupati Pandango meminta mendukung paket Frendly untuk memenangkan pilgub pada tanggal 18 Maret 2013. Anda akan tahu sendiri bila mengingkari permintaan ini.

"Jangan salahkan saya jika namamu tidak tertera lagi dalam SK pengangkatan sebagai karyawan kontrak daerah," ujar Pandango di hadapan ribuan tenaga kontrak daerah yang memadati ruangan Aula Gedung Karya Siaga, di Waikabubak, Sabtu , 12 januari 2013 lalu.

Untuk memuluskan langkah itu, Bupati Pandango meminta enam camat se-Kabupaten Sumba Barat mengawasi tingkah laku para tenaga kontrak itu. Para camat juga diminta untuk menyukseskan kemenangan paket Frenly pada pilgub NTT tanggal 18 Maret 2013.


Sumber :  Aktual.co
Comments
0 Comments

0 komentar:

Berita Yang Paling Banyak Dibaca

PESONA WISATA SUMBA

Visit Sumba Island, East Nusa Tenggara, Indonesia Slideshow: Go’s trip to Sumba was created with TripAdvisor TripWow!

Facebook MoripaNews Online

Tempat Wisata SBD