Blogger Themes

Please Click This Button Below To Read This Website In To Your Own Language

Jumat, 19 Agustus 2011

Pungutan di Waikelo Tumpang Tindih


Petugas di Pelabuhan Penyeberangan Waikelo, Kabupaten Sumba Barat Daya, mengatur arus manusia dan barang di pintu masuk Dermaga Waikelo, Selasa (16/8/2011) pagi

Diadukan masyarakat terlalu banyak pungutan ditarik di Dermaga Feri Waikelo, Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Ketua Komisi B DPRD NTT, Drs. John Umbu Deta, melakukan inspeksi mendadak (Sidak), Selasa (16/8/2011) pagi. Dalam rapat dengan instansi terkait di ruang Sekda SBD, disepakati agar pungutan yang tumpang tindih itu diatur kembali sehingga tidak meresahkan masyarakat.

Di Pelabuhan Penyeberangan Waikelo, John Umbu Deta yang didampingi Satker Pelabuhan Waikelo, Hery, anggota DPRD SBD, Sulaiman Tari Wungo, beberapa staf dari Dinas Perhubungan SBD menemui Supervisor Pelabuhan Penyeberangan Waikelo, Anas. Saat didatangi sekitar pukul 09.00 Wita, para penumpang feri dari Sape, NTB sudah meninggalkan pelabuhan.

Informasi yang dihimpun Pos Kupang, pungutan di pelabuhan feri ini sudah lama dikeluhkan para pengguna jasa angkutan feri. Pungutan yang dikeluhkan adalah pungutan yang ditarik dari para pedagang babi yang memasukkan babi melalui pelabuhan penyeberangan ini.
“Bayangkan, seekor babi dipungut Rp 125 ribu. Para pedagang babi sudah mengeluhkan pungutan yang dinilai terlalu memberatkan itu,” kata salah seorang sumber Pos Kupang di Tambolaka, Minggu (14/8/2011).
Pungutan yang dikeluhkan warga itu, menurut sumber Pos Kupang itu, ditarik oleh beberapa instansi, di antaranya Dinas Peternakan, Dinas Perhubungan, Bagian Ekonomi Setda SBD dan Karantina.
Banyaknya pungutan yang tumpang tindih itu sudah memberatkan masyarakat. Dewan setempat pernah memanggil instansi terkait untuk menjelaskan aneka pungutan ini, tetapi kepada Dewan dijelaskan pungutan yang ditarik di pelabuhan sah dan sesuai dengan surat kesepakatan bersama.

Pungutan itu, menurut sumber Pos Kupang, didasarkan surat kesepakatan bersama antara pemerintah dengan para pengusaha yang mendatangkan ternak, baik ternak besar, ternak kecil maupun unggas. Yang menjadi soal, kata sumber Pos Kupang itu, adalah rujukan pungutan berdasarkan surat kesepakatan sebenarnya lemah secara hukum. “Yang namanya kesepakatan bersama itu tidak ada lagi,” kata sumber Pos Kupang itu.

Dalam rapat dengan Sekda SBD, Drs. Antonius Umbu Zaza, M.Si, di ruang kerja sekda, John Umbu Deta menjelaskan, keluhan tentang pungutan itu disampaikan anggota DPRD SBD ketika melakukan asistensi ke propinsi pekan lalu. “Ada masukan dari DPRD di sini bahwa ada pungutan di Pelabuhan Feri Waikelo. Pungutan itu sudah terlalu meresahkan masyarakat,” kata John Umbu Deta, yang juga Ketua Komisi B DPRD NTT itu.

Rapat bersama itu dihadiri Kepala Dinas Perhubungan SBD, Drs. John Ngongo Ngindi, Kepala Dinas Peternakan SBD, Ir. Thimotius Bulu, Kabag Hukum Setda SBD, Aloysius Ngongo Bulang, S.H, Kabag Ekonomi, Hery Holo, S.H, Asisten II, Dra. Elisabeth Kallu, Kepala Pos Polisi (Kapospol) KP3 Laut Waikelo, Bripka Arif M Alam.
Menurut Umbu Deta, rujukan pungutan yakni kesepakatan bersama itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
Mestinya, kata Umbu Deta, jika pungutan itu harus ditarik, maka rujukannya adalah peraturan daerah (Perda). “Yang namanya kesepakatan bersama itu sudah kita hapus di propinsi, tidak boleh ada lagi. Kita minta agar pungutan yang membebankan masyarakat itu ditertibkan,” kata Umbu Deta.

Dalam surat kesepakatan bersama itu ditetapkan sejumlah pungutan yang ditarik di wilayah Pelabuhan Laut Waikelo, Pelabuhan Penyeberangan (Feri) Waikelo dan Bandar Udara Tambolaka. Pungutan itu adalah pungutan terhadap ternak yang keluar maupun ternak yang masuk. Pungutan-pungutan ini terhitung sebagai biaya pemanfaatan fasilitas kandang tampung dan ditarik oleh dinas peternakan.

Anggota DPRD SBD, Sulaiman Tari Wungo, membenarkan adanya pungutan yang dikemukakan John Umbu Deta. Sulaiman  menjelaskan, dari temuan lapangan pungutan itu bahkan ditarik melebihi ketentuan yang berlaku dalam kesepakatan bersama itu.

Pungutan yang ditarik dari ternak yang masuk ini hampir sama dengan pungutan yang ditarik dari ternak yang dikirim ke luar SBD. Tetapi menurut Kadis Peternakan SBD, Ir. Thimotius Bulu, ternak yang dikirim ke luar SBD tidak terlalu banyak.


Penulis : TONY KLEDEN
Sumber : POS KUPANG
Comments
0 Comments

0 komentar:

Berita Yang Paling Banyak Dibaca

PESONA WISATA SUMBA

Visit Sumba Island, East Nusa Tenggara, Indonesia Slideshow: Go’s trip to Sumba was created with TripAdvisor TripWow!

Facebook MoripaNews Online

Tempat Wisata SBD