Blogger Themes

Please Click This Button Below To Read This Website In To Your Own Language

Selasa, 08 Maret 2011

Gugatan terhadap Kapolres Sumbar Berakhir Damai

Hakim Pengadilan Negeri (PN) Waikabubak, Sumba Barat, Herberth Uktolseja, S.H bertindak sebagai mediator berhasil mendamaikan para pihak yang bersengketa terkait perkara gugatan ganti rugi sembilan anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sumba Tengah terhadap Kapolres Sumba Barat, AKBP Yayat Jatnika.

Kapolres Sumbar  digugat  terkait tindakan anak buahnya yang menangkap/menahan sembilan anggota Pol PP Sumba Tengah yang sedang menjalankan tugas penertiban minuman keras (miras) di Prewatana, Sumba Tengah, sebesar Rp 100.

Acara perdamaian berlangsung di ruang sidang PN Sumba Barat, Rabu (2/3/2011), dengan penandatanganan berita acara perdamaian secara bersama diakhiri foto bersama.

Pada kesempatan itu, kedua belah pihak sepakat berdamai dan sama-sama mengakui kekeliruan dan kekhilafan yang telah terjadi dan berjanji  untuk memperbaikinya.

Hakim Herberth Uktolseja, S.H, dalam arahan singkatnya mengawali acara perdamaian, meminta kedua belah pihak menjadikan momen itu sebagai bahan introspeksi diri, dan lembaga masing-masing diminta agar ke depan menjadi lebih baik.

Di hadapan para penggugat, dalam hal ini sembilan anggota Satpol PP Sumba Tengah, bersama kuasa hukuma, Yacoba YS Siubelan, S.H, dan Polres Sumba Barat yang dihadiri Kaur Bin Ops. Reskrim Polres Sumbar, Ipda Thomas Kakang, dan anggota Lidik Reskrim, Briptu M Ndjurumana dan Edinus Leba, Hakim Herberth menyatakan, kedua belah pihak sepakat mengakhiri perselisihan dengan damai.

Kedua belah pihak mengakui segala kekeliruan dan kekhilafan yang telah terjadi yang menyebabkan terjadi perselisihan dan berjanji memperbaiki di masa mendatang.  Dengan demikian kesepakatan damai ini murni keinginan kedua belah pihak dan tidak berdasar keinginan atau desakan pihak lain.

Isi perdamaian tersebut dimana kedua belah pihak saling meminta maaf atas kekhilafan yang terjadi, berjanji tidak akan pernah melakukan perbuatan yang dapat merendahkan martabat pribadi maupun institusi masing-masing yang melahirkan salah paham, tidak ada lagi pembayaran ganti rugi, dan sepakat perdamaian dipublikasikan ke masyarakat.

Selanjutnya, kedua belah pihak sepakat jika dikemudian hari terjadi pengingkaran atas isi perjanjian ini maka jalan yang ditempuh adalah melalui musyawarah dan kekeluargaan. Bila menemui  jalan buntu maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Sumba Barat.

Menjawab pertanyaan apakah perdamaian itu berlaku pula bagi kasus pidana atas tindakan penangkapan dan penahanan ke-9 anggota Satpol PP Sumteng yang terjadi tanggal 19 Desember 2010, Hakim Herberth Uktolseja, S.H mengatakan, perdamaian hanya berlaku terhadap perkara perdata gugatan ganti rugi 9 anggota Satpol PP ST terhadap Kapolres Sumba Barat, nomor 02/PDT.G/2011/PN.WKB.  Sedang perkara pidana tetap berjalan terus karena sedang ditangani Polres Sumba Barat.

Sementara Kapolres Sumba Barat, AKBP Yayat Jatnika  ditemui wartawan di ruang kerjanya, Rabu (2/3/2011) sesaat setelah penandatanganan perdamaian menyatakan mendukung langkah hakim mediator menyelesaikan perselisihan itu.

Sedang perkara pidana tetap diproses hingga tuntas baik terhadap 9 anggota Satpol PP maupun anggota Polres Sumba Barat yang diduga terlibat melakukan tindakan penganiayaan terhadap anggota Satpol PP Sumteng.

Sumber : Pos Kupang
Comments
0 Comments

0 komentar:

Berita Yang Paling Banyak Dibaca

PESONA WISATA SUMBA

Visit Sumba Island, East Nusa Tenggara, Indonesia Slideshow: Go’s trip to Sumba was created with TripAdvisor TripWow!

Facebook MoripaNews Online

Tempat Wisata SBD