Member Of

Member Of

Like Untuk Bergabung

Senin, 28 Februari 2011

Kadis PPO SBD Siagakan Kepsek

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumba Barat Daya, Yeremias Wunda Lero, mengatakan, untuk menghadapi ujian akhir sekolah dan ujian nasional (UN) April mendatang, pihaknya telah menyiagakan setiap kepala sekolah untuk menggenjot persiapan siswa/i dengan membahas materi-materi UN sesuai mata pelajaran UN nanti.

Karena itu setiap kepala sekolah harus mampu menggerakkan kegiatan sekolah sehingga siswa/i kelas III mendapatkan pelajaran UN yang baik menghadapi ujian yang akan berlangsung 18-21 April 2011 mendatang.

Kepala Dinas PPO SBD, Yeremias Wunda Lero, menyampaikan hal itu di Tambolaka, ibu kota Kabupaten SBD, belum lama ini. Menurutnya, pihak dinas PPO telah membentuk tim siaga UN. Diharapkan semua elemen sekolah, guru, kepsek dan pengawas bersatu padu dalam mempersiapkan siswa menghadapi ujian nasional nanti. Persiapan mental siswa/i dengan pengetahuan yang baik menjadikan mereka percaya diri saat menghadapi ujian nasional. Ujian nasional bukan momok yang menakutkan bagi pelajar, tetapi ajang bagi siswa menguji kemampuannya untuk bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi.

Bekal pengetahuan dan pengalaman melalui try out beberapa kali yang dilaksakanakan selama ini menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan anak menghadapi UN mendatang. Karena itu, pihaknya sangat optimis anak-anak siap menghadapi UN April mendatang.

Karena itu, kata Yeremias, kepala sekolah selaku lokomotof setiap sekolah memiliki peran strategis dalam menggerakkan guru menyiapkan anak-anak menghadapi UN

Sumber : Pos Kupang

Mantan Kadis Sosial SBD Huni Sel

Mantan Kepala Dinas (Kadis) Sosial dan Tenaga Kerja Sumba Barat Daya (SBD), yang  juga mantan Kepala Dinas Koperasi Sumba Barat Daya, Drs. Bora Wunga,  sejak pekan lalu menghuni sel tahanan Kejaksaan Negeri Waikabubak setelah penuntutannya selesai dibuat jaksa penuntut umum (JPU).

Tersangka Bora Wunga dijebloskan ke ruang tahanan Kejari Waikabubak karena yang bersangkutan diduga telah menyelewengkan dana pemberdayaan kelompok (KUBE) tahun anggaran 2009 senilai Rp 172 juta lebih.

Demikian disampaikan Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Waikabubak,  Ihsan Asri, S.H, ketika dikonfirmasi Pos Kupang melalui telepon selulernya, Selasa (22/2/2011).

Menurutnya, perbuatan tersangka didakwa dengan pasal 2, 3 dan pasal 8 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 junto UU/20/2001 dengan ancaman hukuman maksimum 20 tahun penjara dan minimum tiga tahun penjara.
Menurutnya, berita acara pemeriksaan tersangka Drs. Bora Wunga sudah lengkap. Dalam waktu dekat berkas itu akan dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan. Sesuai rencana pekan depan berkas perkara tersebut akan dilimpahkan ke pengadilan.

Sementara itu, kasus dugaan korupsi pembangunan gedung Kantor Badan Pusat Statistik (BPS)  dengan tersangka Drs David Koreh tengah disidangkan di Pengadilan Negeri (PN Waikabubak. 

Menurutnya, langkah penyidik Kejari Waikabubak memroses perkara korupsi sebagaimana terjadi di Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Barat Daya merupakan wujud keseriusan lembaga kejaksaan memberantas perilaku korupsi di daerah ini sekaligus memberi efek jera agar perilaku korupsi tidak diulangi.

Karena itu, selaku lembaga penegak hukum di wilayah ini, ia berharap adanya dukungan penuh masyarakat Kabupaten Sumba Barat, Sumba Barat Daya dan Sumba Tengah dalam memberikan informasi untuk memberantas tuntas tindak pidana korupsi di wilayah ini

Kamis, 24 Februari 2011

Jaksa Lidik Proyek PLTS Rp 1,5 M

Penyidik Kejaksaan Negeri Waikabubak menyelidiki (lidik) proyek pengadaan lampu pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) tahun anggaran 2010 melalui  Bagian Pemerintahan Desa (Pemdes) Setda Sumba Barat Daya (SBD). 

"Apakah benar 99 desa di SBD secara serempak atau seragam  mengusulkan pengadaan lampu untuk setiap desa 5 buah? Apakah kebutuhan 99 desa sama, yakni membutuhkan lampu PLTS? Apakah dari sisi aturan membolehkan alokasi dana desa (ADD) digunakan untuk proyek pengadaan lampu?" jelas Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus Kejari Waikabubak, Ihsan Asri, S.H, saat dihubungi Pos Kupang melalui telepon selulernya, Selasa (22/1/2011).

Ihsan membenarkan jika pihaknya tengah mengumpulkan bahan dan keterangan (pulbaket) terkait proyek pengadaan PLTS di  Bagian Pemdes Setda SBD TA  2010 menggunakan dana ADD.
Penyelidikan dilakukan untuk memastikan ada tidaknya penyalahgunaan keuangan desa untuk pengadaan lampu.
Namun Ihsan Asri belum dapat memberikan penjelasan lebih jauh karena masih dalam tahap pengumpulan bahan dan keterangan, termasuk besaran dana yang digunakan untuk pengadaan PLTS.

"Berikan kesempatan penyidik kejaksaan untuk bekerja dulu dan pada akhirnya akan menyampaikan kepada publik perkembangan penanganan beberapa kasus dugaan tindakan pidana korupsi yang terjadi di Kabupaten Sumba Barat, Sumba Barat Daya maupun Sumba Tengah," katanya.

Dia memberi contoh, di Kabupaten Sumba Barat kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan gedung Kantor BPS tahun anggaran 2009 dengan tersangka David Koreh kini sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Waikabubak, kasus penyelewengan dana KUBE  Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Sumba Barat Daya tahun anggaran 2009 dengan tersangka Drs.Bora Wunga, saat ini ditahan di sel sambil menunggu persidangan di PN Waikabubak. Sedangkan beberapa kasus dugaan korupsi lainnya masih dilidik kejaksaan negeri Sumba Barat.

Ia menyadari masyarakat ingin tahu perkembangan penangangan perkara korupsi di tiga kabupaten ini. Namun semuanya membutuhkan waktu yang pas untuk menyampaikannya.
Informasi yang diperoleh Pos Kupang menyebutkan, pengadaan lampu PLTS tahun anggaran 2010  berkisar Rp 1,5 miliar menggunakan ADD 2010 oleh 99 desa se-SBD difasilitasi Bagian Pemdes Setda SBD.

Setiap desa mengusulkan pembelian lampu PLTS sebanyak 5 buah. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah benar rakyat di 99 desa menganggarkan dana pengadaan 5 lampu PLTS. Apakah program pengadaan PLTS benar-benar lahir dari musyawarah bersama rakyat.

Sebab esensi dasar lahirnya ADD adalah untuk mengakomodir program desa yang belum ditampung pemerintah kabupaten. Selanjutnya, penggunaan ADD harus melalui musyawarah bersama seluruh masyarakat desa dengan pemerintah desa.
Sejumlah anggota DPRD  SBD yang ditemui belum lama ini menyayangkan adanya program pengadaan PLTS menggunakan  ADD. Sebab masih banyak program desa yang membutuhkan biaya dari ADD.

Dewan juga merasa heran usulan pengadaan lampu  PLTS 99 desa bisa seragam. Dewan menyarankan agar tidak tumpang- tindih pengelolaan proyek serupa, sebaiknya ditangani satu SKPD atau bagian agar dapat memudahkan pengawasan, koordinasi dan terukur sasaran pemanfaatannya. 

Sumber : Pos Kupang

Rabu, 23 Februari 2011

16 Ribu Warga Kodi Nikmati Air Bersih

Sebanyak 16.000 warga Desa Waila Bubur, Kori, Homba Karipit dan Desa Hoha Wungo, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, sejak 13 Januari 2011 menikmati air bersih yang dihasilkan melalui   Pro Air bersama masyarakat empat desa tersebut.

Lembaga Pro Air merupakan sebuah wadah kerja sama Pemerintah RI dengan Pemerintah Jerman yang bergerak di bidang penyediaan sarana air bersih menghabiskan dana Rp 26 miliar untuk membangun sarana air bersih bagi warga Kodi Utara.

Demikian Distric Coordinator ProAir Sumba Barat Daya, Petrus Kanaf, saat ditemui  di sela menghadiri acara rapat bersama pembahasan dan pengesahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Badan Pengurus Pengelola Sarana Air Minum Bersih Wai Kanuru Mopir dengan warga empat desa di aula Kantor Kecamatan Kodi Utara, Senin (21/2/2011).

Dikatakannya, pengerjaan sarana air bersih di Kecamatan Kodi Utara  berlangsung selama lima tahun sejak tahun 2006  menghabiskan dana kurang lebih Rp 26 miliar. Metode pendampingan masyarakat dan pengenalan program ini sedikit berbeda dibandingkan program kerja yang berlangsung selama ini.

Biasanya program datang dari atas (top down) dan dikerjakan kontraktor tanpa melibatkan masyarakat secara aktif. Namun program ini warga turut serta mengerjakannya.
Jika masyarakat kurang dilibatkan menyebabkan kurang adanya rasa tanggung jawab warga pasca  pengerjaan proyek.
Akibatnya, proyek cepat rusak  karena ulah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti merusak pipa sehingga air tidak bisa mengalir sampai tujuan.

Menyadari hal itu, lembaga ProAir mengubah pola pendekatan top down dengan mengajak masyarakat secara bersama-sama membangun air minum bersih mulai tahapan perencanaan, pengerjaan, pengawasan dan evaluasi.

"Setiap desa didampingi seorang motivator ProAir guna membangkitkan semangat warga menerima dan mengerjakan proyek. Awalnya sedikit kendala karena masih adanya pro kontra warga menyambut program ini. Namun berkat pendampingan intensif, semua warga menerimanya. Untuk  melanjutkan pekerjaan pembangunan sarana air bersih, maka setiap warga diharuskan mengumpulkan dana kas desa untuk pemeliharaan pasca  pengerjaan proyek. Tanpa dana tersebut, tak mungkin ProAir mengerjakannya. Langkah itu diambil sebagai suatu upaya menyadarkan warga merasa memiliki dan bertanggung jawab atas sarana air bersih yang telah dibangun," jelasnya.

Kanaf menjelaskan, langkah itu cukup sukses dimana dalam waktu tiga bulan, ke-4 desa cakupan penerima program air bersih berhasil mengumpulkan dana Rp 511  juta.
Untuk mengatur teknis pengelolaan air minum bersih, demikian Kanaf, pihaknya memfasilitasi pembentukan organisasi pengelola air bersih, yakni Badan  Pengurus Sarana Air Bersih Wai Kanuru Mopir.

"Rapat bersama badan pengurus air minum bersih dan masyarakat empat desa hari, Senin (21/2/2011)  dalam rangka membahas aturan main (AD/ART) yang harus disepakati menjadi aturan dalam pengelolaan air minum bersih Kecamatan Kodi Utara. Mudah-mudahan rapat cepat selesai dan membuahkan hasil memuaskan

Sumber : Pos Kupang

Berita Yang Paling Banyak Dibaca

PESONA WISATA SUMBA

Visit Sumba Island, East Nusa Tenggara, Indonesia Slideshow: Go’s trip to Sumba was created with TripAdvisor TripWow!

Facebook MoripaNews Online

Tempat Wisata SBD