Blogger Themes

Please Click This Button Below To Read This Website In To Your Own Language

Kamis, 06 Januari 2011

DELAPAN SATPOL PP GUGAT KAPOLRES SUMBA BARAT

Waikabubak, Delapan anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sumba Tengah mengajukan gugatan praperadilan terhadap Kapolres Sumba Barat (Sumbar). Ke-8 anggota Satpol PP itu ditangkap aparat Polres Sumbar saat mereka sedang melaksanakan tugas menertibkan penjualan minuman keras (miras).
Bupati Sumba Tengah, Drs. Umbu Sappi Pateduk (kanan) dan Sekda, Umbu Puda (dua dari kanan) melakukan pertemuan bersama orangtua dari delapan anggota Satpol PP yang ditangkap aparat Polres Sumbar, di aula Setda Sumteng, pasca penangkapan anak mereka.

Anggota Satpol PP menilai penangkapan yang dilakukan aparat Polres Sumbar itu tidak prosedural. Gugatan praperadilan itu diajukan melalui kuasa hukum mereka, Yacoba Yanti Susanti Siubelan, S.H.

Para anggota Satpol PP itu ditangkap saat sedang menjalankan tugas menertibkan miras di pos penertiban di Parewatana, Desa Umbu Pabal, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Sumba Tengah, 19 Desember 2010 pukul 05.10 Wita.

Dalam gugatan praperadilan tersebut, anggota Satpol PP menilai proses penangkapan tidak prosedural karena polisi tidak menunjukkan surat perintah penangkapan. Setelah ditangkap, kedelapan orang itu diangkut dengan empat unit mobil dan di jalan mendapat kekerasan fisik.
Fotokopi materi gugatan praperadilan tersebut diperoleh Pos Kupang di PN Waikabubak, Senin (3/1/2011).

Kapolres Sumba Barat, AKBP Yayat Jatnika, melalui Kaur Bin Ops Reskrim, Ipda Thomas Kakang dan anggota Lidik, Briptu M Ndjuru Manna, dalam jawabannya terhadap gugatan tersebut, menegaskan bahwa penangkapan yang dilakukan itu sah menurut hukum karena berdasarkan laporan polisi Nopol
LP/PID/287/XII/2010/NTT/Res. Sumba Barat tanggal 19 Desember 2010 dari korban Samuel Soru Bani, tentang tindak pidana penyerangan atau penganiayaan yang dilakukan delapan anggota Pol PP Sumba Tengah.

Sedangkan mengenai tindakan arogansi dan dugaan kekerasan fisik yang dilakukan aparat Polres Sumbar, demikian Thomas Kakang, sudah menyentuh pokok perkara sehingga hal ini bukanlah menjadi kewenangan sidang praperadilan untuk memeriksa dan mengadilinya.

Dalam materi praperadilan disebutkan bahwa penangkapan ke-8 anggota Satpol PP ini bertentangan dengan pasal 18 ayat 1 dan ayat 3 KUHAP yang berbunyi, pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan petugas Polri dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan, serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat diperiksa dan tembusan surat perintah penangkapan diberikan kepada keluarga setelah penangkapan dilakukan.

Faktanya pada hari ketiga setelah penangkapan, yakni 21 Desember 2010 baru surat perintah penangkapan diterima keluarga korban. Hal lainnya, surat perintah penangkapan dibuat tanggal 20 Desember 2010.
Tindakan penangkapan itu, menurut anggota Satpol PP, tidak prosedural. Ke-8 anggota Satpol PP meminta hakim memutuskan bahwa penangkapan dan penahanan yang dilakukan aparat Polres Sumbar tidak sah. (pet)

Comments
0 Comments

0 komentar:

Berita Yang Paling Banyak Dibaca

PESONA WISATA SUMBA

Visit Sumba Island, East Nusa Tenggara, Indonesia Slideshow: Go’s trip to Sumba was created with TripAdvisor TripWow!

Facebook MoripaNews Online

Tempat Wisata SBD