Blogger Themes

Please Click This Button Below To Read This Website In To Your Own Language

Minggu, 07 November 2010

KEPALA BPS SUMBA BARAT JADI TERSANGKA

WAIKABUBAK, Penyidik Kejaksanaan Negeri (Kejari) Sumba Barat menetapkan Drs. DK, Kepala Badan Pusat Statistik  (BPS) Kabupaten Sumba Barat sebagai tersangka kasus korupsi dana pembangunan gedung kantor BPS tahun 2009 dengan nilai proyek Rp 1 miliar lebih.

DK dijerat  dengan ancaman pidana pasal 9 UU Pemberantasan Korupsi No. 20 Tahun 2001. DK diduga memalsukan dokumen administrasi proyek tersebut untuk mencairkan dana proyek 100 persen pada batas waktu pekerjaan 3 Desember 2009. Padahal sampai tanggal 3 Desember 2009, pekerjaan fisik proyek tersebut belum 100 persen.

Demikian penjelasan Kajari Waikabubak, Sopran Telaumbanua, S.H melalui Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus, Ihsan Asri, S.H, di ruang kerjanya, Rabu (3/11/2010).

Menurut Ihsan, meskipun secara fisik pembangunan kantor itu tidak merugikan keuangan negara tapi proses pencairan dana proyek menyalahi ketentuan aturan sehingga  patut dijerat dengan UU korupsi. Sebab, di saat fisik proyek belum 100 persen, dokumen proyek diduga dipalsukan agar dana bisa dicairkan 100 persen.
Seharusnya, kata dia, pembayaran keuangan pada saat jatuh tempo disesuaikan dengan capai pekerjaan fisik bangunan pada saat itu. Artinya pemilik proyek hanya boleh membayar sesuai pencapaian fisik pekerjaannya. Tapi yang terjadi fisik proyek belum 100 persen  tapi realisasi keuangan 100 persen. Proses ini tidak benar dan patut mempertanggungjawabkannya di depan hukum.

Ihsan mengaku tengah bekerja keras merampungkan BAP tersangka DK dan dalam waktu dekat dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan.

Tidak Rugikan Negara
Tersangka DK  yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (3/11/2010), mengatakan, pencairan dana proyek dilakukan per 3  Desember 2010 saat fisik proyek sudah mencapai 90 persen lebih, dimana dia ingin menyelamatkan proyek itu. Jika dananya dikembalikan atau dibayar sesuai pencapaian fisik pekerjaan maka gedung itu akan mubazir. Sebab anggaran dana pembangunan Kantor BPS berasal dari  BPS Pusat pada tahun 2009, dan tahun 2010 BPS secara nasional memprioritaskan agenda sensus penduduk. Bahkan kemungkin tahun anggaran 2011 juga belum tentu dianggarkan lagi dananya. Langkah penyelamatan dana proyek berangkat dari pengalaman pembangunan Kantor BPS Kabupaten Kupang yang dimulai tahun anggaran 2008 sampai sekarang belum selesai.

"Persoalannya sama dimana sampai batas waktu pekerjaan fisik proyek ternyata belum tuntas, dan dana kembali ke pusat. Dan sampai sekarang BPS Pusat belum menganggarkan kembali dana kelanjutan pekerjaan BPS Kabupaten Kupang," jelasnya.

Karena itu, dia siap mempertanggungjawabkan kebijakannya di meja hukum karena apa yang diperbuatnya tidak sepeser pun masuk ke kantongnya tapi murni demi menyelamatkan proyek pebangunan gedung Kantor BPS.

Ia mengaku sebelum mencairkan dana, telah konsultasi dengan pimpinan BPS NTT dimana ia disarankan melanjutkan pekerjaan pembangunan fisik kantor hingga tuntas. Karena itu, ia siap menghadapi proses hukum dan sebagai bagian dari resiko memegang jabatan publik


Sumber : http://www.pos-kupang.com/read/artikel/54852/regionalntt/waikabubak/2010/11/6/kepala-bps-sumbar-jadi-tersangka
Comments
0 Comments

0 komentar:

Berita Yang Paling Banyak Dibaca

PESONA WISATA SUMBA

Visit Sumba Island, East Nusa Tenggara, Indonesia Slideshow: Go’s trip to Sumba was created with TripAdvisor TripWow!

Facebook MoripaNews Online

Tempat Wisata SBD