Member Of

Member Of

Like Untuk Bergabung

Kamis, 18 November 2010

Pelabuhan Weekelo Dapat Disinggahi Kapal Pelni

Pelabuhan Weekelo, Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) sudah bisa disinggahi kapal pelni karena sudah ditingkatkan menjadi pelabuhan komersial. Sementara PT Fery Indonesia perlu membuka rute baru Weekelo, Flores, Kupang sehingga akses masyarakat SBD, Sumba Barat dan Sumba Tengah ke Kupang, Ibu kota Propinsi NTT menjadi lebih lancar dan mudah.

Hal ini dikatakan anggota DPRD NTT daerah pemilihan Sumba, Drs. Hugo Rehi Kalembu, dan Robert Li, S.H yang baru kembali melakukan kunjungan kerja di daerah itu. Dia mengatakan, saat ini pemerintah daerah dengan bantuan dana pusat sedang  melakukan pembenahan-pembenahan.

Kedua wakil rakyat mengharapkan PT Pelni mengalokasikan kapalnya menyinggahi Weekelo, baik ke arah barat Bima maupun arah timur Kupang. Dengan demikian, mobilisasi manusia dan barang dari dan ke Sumba Barat Daya, Sumba Barat dan  Sumba Tengah menjadi lebih lancar. Jika demikian, keduanya yakin ada peningkatan ekonomi masyarakat.

Peningkatan pelabuhan baik untuk kapal penumpang, kapal barang maupun kapal fery, kata kedua wakil rakyat ini, juga mendukung rencana investasi bidang peternakan di Sumba Tengah. Investor peternakan bisa mendatangkan bibit dan lain-lain melalui pelabuhan tersebut.

Selama ini, kata Hugo, mobilitas manusia dan barang hanya ke arah barat, Bima, NTB. Sedangkan ke arah Kupang, warga Sumba Barat Daya, Sumba Tengah dan Sumba Barat harus ke Waingapu. Setiap kapal pelni masuk di Waingapu, katanya, ratusan penumpangnya berasal dari tiga kabupaten itu.

Hugo dan Li mengharapkan Kepala Dinas Perhubungan Propinsi NTT, Drs. Bruno Kupok yang baru dilantik beberapa waktu lalu, dapat menata perhubungan laut di NTT sehingga setiap daerah yang memiliki pelabuhan yang memadai, dapat disinggahi kapal-kapal pelni, kapal fery dan kapal perintis yang layak. (gem)

Sumber : http://www.pos-kupang.com/read/artikel/55216/humbalorata/pelabuhan-weekelo-dapat-disinggahi-kapal-pelni

Rabu, 17 November 2010

MANTAN KADIS SOSIAL JADI TERSANGKA KORUPSI

Jaksa penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumba Barat menetapkan mantan Kepala Dinas (Kadis) Sosial Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Drs. Buro Wungo sebagai tersangka. Wungo tersangkut kasus korupsi penyalahgunaan dana bimtek program bantuan dana kelompok usaha bersama (Kube), program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan dana kesejahteraan sosial tahun 2009 sebesar Rp 172 juta lebih. Sedangkan dana Kube Rp 3,4 miliar yang disalurkan kepada kelompok masyarakat berjalan lancar.

Jaksa sudah memeriksa pengelola program, ketua kelompok, anggota kelompok dan beberapa kepala desa dan ditemukan bukti awal yang cukup tentang keterlibatan Wungo dalam penyalahgunaan dana. Tidak menutup kemungkinan, jaksa akan menetapkan tersangka baru, selain Wungo. Sampai saat ini, jaksa masih memeriksa beberapa orang yang mengetahui pengelolaan dana itu. Demikian dikatakan Kajari Waikabubak, Sopran Telaumbanua, S.H melalui Kepala Seksi (Kasi) Pidsus, Ihsan Asri, S.H di ruang kerjanya.

Mantan Kadis Sosial SBD yang saat ini menjabat Kadis Koperasi SBD, Drs. Buro Wungo saat dikonfirmasi di kantornya, tidak berada di tempat. Informasi yang diperoleh, kadis koperasi sedang sakit.

Menurut Ihsan, tersangka Wungo dijerat dengan pasal 2, pasal 3, dan pasal 8 UU No. 21/2001 tentang Pemberantasan Korupsi. Jaksa akan segera merampungkan BAP tersangka agar dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan.

Dikatakannya, kejaksaan setempat menargetkan penyelesaian dua kasus korupsi dalam bulan ini. Dua kasus itu yakni pemalsuan dokumen administrasi proyek pembangunan gedung BPS Sumba Barat TA 2009 dengan tersangka Drs. David Koreh. Kasus kedua, dugaan korupsi yang melibatkan tersangka Wungo.

“Mudah-mudahan pertengahan Nopember ini berkas dua tersangka sudah dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan,” tegasnya.

Ihsan menambahkan, saat ini, pihaknya serius lidik beberapa kasus dugaan tipikor di Sumba Barat, Sumba Tengah dan Sumba Barat Daya. Namun baru dua kasus ini yang ditargetkan segera dilimpahkan ke pengadilan

Sumber :  Pos Kupang

Selasa, 16 November 2010

Kapolda Diminta Bentuk Polres Sumba Tengah & Sumba Barat Daya

Wakil Ketua DPRD Sumba Barat, Dominggus Dinga Leba, minta Kapolda NTT segera membentuk Polres Sumba Tengah (ST) dan Polres Sumba Barat Daya (SBD) untuk memudahkan koordinasi pengamanan di wilayah masing-masing.

Sampai sekarang pengamanan kedua wilayah itu masih menjadi tanggung jawab Polres Sumba Barat. Akibatnya, bila terjadi kekacauan, terutama di wilayah perbatasan antar kabupaten sebagaimana terjadi belum lama ini, maka konsentrasi pengamanan terbagi.

Misalnya, bagaimana mengamankan warga SBD dan Sumba Barat dengan jumlah personel yang terbatas, sementara jumlah massa dari dua pihak cukup besar. Bila dua polres ini terbentuk tentu memudahkan pengendalian keamanan di lapangan karena hanya melalui sebuah koordinasi antarpimpinan polres masing-masing.

Disamping itu, kata dia, jumlah personel setiap polres akan jauh lebih banyak ketimbang masih dalam satu polres seperti sekarang ini. Dengan demikian, konsentrasi perhatian Kapolres Sumba Barat, AKBP Yayat Jatnika, tidak terpecah memikirkan pengamanan ke SBD dan ST, tapi cukup mencurahkan seluruh perhatiannya pada pengamanan wilayah Sumba Barat.

Wakil Ketua DPRD Sumba Barat, Dominggus Dinga Leba, menyatakan hal ini menanggapi proses penanganan peristiwa pembakaran rumah di Kampung Loko Duka, Desa Dilah Tanah, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumbar oleh sekelompok warga tak dikenal tanggal 22 September Lalu.

Menurutnya, pemberian pengamanan Polres Sumba Barat terhadap setiap kejadian cukup baik. Namun akan jauh lebih baik, lebih efektif dan efisien bila di Kabupaten SBD dan Sumba Tengah berdiri polres sendiri. Dengan demikian perhatian pengamanan oleh setiap pimpinan polres jauh lebih baik dan efisien.

Dominggus juga minta agar bupati dan wakil bupati mengintensifkan pengendalian keamanan demi memberi rasa aman kepada masyarakat kota ini. Bupati dan wakil bupati segera mendata pihak yang berperan di setiap desa lalu diberi tugas menjaga keamanan, dengan catatan bila terjadi aksi kejahatan, maka yang bersangkutan harus ikut bertanggung jawab. Tentu pemerintah memberikan insentif kepada setiap warga yang telah diberi tugas menjaga keamanan.

Sumber :  Pos Kupang

Senin, 15 November 2010

SBD POTENSIAL TERJADI KONFLIK

Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) sebagai daerah otonom baru sangat potensial untuk terjadinya konflik sosial karena letaknya berbatasan dengan kabupaten lainnya.

Pernyataan ini disampaikan Bupati SBD, dr. Kornelius Kodi Mete, dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Setda SBD di hadapan para peserta sosialisasi pemetaan daerah rawan bencana sosial di Aula Kantor Bupati SBD, Jumat (22/10/2010).

Sosialisasi ini digelar Pemkab SBD bekerja sama dengan Kementerial Sosial RI dan Dinas Sosial NTT. Para peserta sosialisasi adalah tokoh masyarakat, para camat, para kapolsek dan Babinsa lingkup Kabupaten SBD dan Kabupaten Sumba Barat.

Tujuannya untuk mengumpulkan data, mengolah dan membuat peta titik-titik rawan bencana soaial untuk selanjutnya dibukukan dan menjadi rujukan dalam proses penyusunan program penanggulangan bencana sosial. Selain itu, dalam rangka memaksimalkan upaya penanganan bencana sosial/konflik sosial yang terjadi di setiap wilayah.

Bupati Kodi Mete menyebut latarbelakang berbagai konflik dan kerusuhan sosial itu, antara lain perebutan batas wilayah dan kepentingan lain, termasuk kepentingan ekonomi.

Untuk meredamnya, katanya, selain melakukan sosialisasi dan pendekatan-pendekatan formal, juga dilakukan pendekatan persuasif pada kelompok-kelompok tertentu guna mencari solusi dan pemecahan terbaik.

"Satu hal yang sangat penting untuk dilakukan adalah pengumpulan data, mengolah dan selanjutnya dilakukan pemetaan pada titik-titik rawan bencana sosial. Untuk hal ini, SBD sebagai sebuah daerah otonom baru masih dalam proses perencanaan karena sangat tergantung pada ketersediaan daya dan dana," tutur Kodi Mete. Bupati SBD meminta para peserta mengikuti sosialisasi dengan baik agar apa yang menjadi harapan kita untuk mewujudkan keamanan di wilayah Sumba dapat tercapai.

Kepala Dinas Sosial NTT, Emanuel Kara, S.H, mengatakan, berbagai langkah pencegahan terhadap munculnya segala konflik sosial telah dilaksanakan dengan mendapat dukungan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Dukungan itu, antara lain dalam bentuk memberikan sosialisasi, seminar, pelatihan-pelatihan dan pertemuan yang menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat dan budayawan dalam rangka merangsang dan mendorong pemikiran untuk membangun dan menata kehidupan masyarakat agar tidak terjadi konflik sosial.

Permasalahannya, menurut Emanuel Kara, selama ini program/kebijakan penanganan bencana/konflik sosial berjalan kurang sistematis, kurang terarah karena belum didukung data yang akurat.

"Dengan data akurat akan mendukung proses penyusunan program dan pelaksanaannya menjadi tepat sasaran dan hasil yang diharapkan akan lebih maksimal," harapnya. (humas pemkab sbd)

Sumber : http://spiritentete.blogspot.com/2010/11/sbd-potensial-terjadi-konflik.html

Sabtu, 13 November 2010

TANGKAP IKAN GUNAKAN CARA TRADISIONAL

Sedikitnya 50 kepala keluarga (KK) di Desa Kalena Rango, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), hingga kini masih minim sarana tangkap ikan. Nelayan di desa itu masih menggunakan cara tradisional dalam melaut terutama memancing ikan.

Tomas Pati Deta dan Siprianus Pati Waegeo, dua nelayan setempat kepada SPIRIT NTT, Rabu (13/10/2010), menuturkan, selama puluhan tahun sejak Indonesia merdeka sampai saat ini, mereka masih mencari ikan dengan sarana yang minim. Kondisi tersebut mempengaruhi hasil tangkapan mereka, sehingga sulit berkembang memperbaiki kondisi perekonomian keluarganya.

Menurut Tomas Pati Deta, penangkapan ikan yang mereka lakukan sampai saat ini hanya memancing dan juga menggunakan pukat. Selain minimnya sarana tangkap, mereka juga sulit menjangkau laut yang dalam, karena sarana (perahu) yang mereka mimliki tidak menjamin.

"Kami cari ikan hanya saat air laut surut, atau kalau cuaca baik sehingga kami bisa jangkau beberapa mil dari pantai. Tapi, kalau cuaca buruk, kami tidak berani melaut lagi, sebab perahu yang kami punya tidak menunjang kami untuk mencari ikan di laut dalam," kata Pati Deta.

Disinggung tentang hasil tangkapan, Pati Deta menjelaskan, ikan hasil tangkapan jual di sekitar kampung itu. Dan yang membeli ikan pada umumnya sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) seperti guru dan petugas kesehatan yang bertugas di desa itu.

Dijelaskannya, ikan yang diperoleh saat melaut adalah ikan-ikan pinggiran pantai yang mereka sebut ikan nimbi, ayam dan ikan kombong. "Selama ini hasil tangkapan ikan belum bisa kami jual ke kota atau pasar, karena masih dalam skala kecil. Karena usaha nelayan ini masih merupakan usaha sampingan, sedangkan pekerjaan utama kami di desa ini adalah petani penggarap lahan kering," katanya

Siprianus Pati Waegeo menambahkan, ikan yang dicari nelayan setempat dilakukan secara musiman dan disesuaikan dengan kondisi laut, karena laut di Kodi Utara sangat terbuka. "Nelayan di sini pernah dapat bantuan alat tangkap berupa pukat, namun itu hanya beberapa saja yang dapat. Kami harapkan bantuan itu bisa merata, atau kalau bisa diberikan kepada kelompok nelayan yang telah terbentuk," kata Siprianus

Sumber : http://spiritentete.blogspot.com/2010/10/tangkap-ikan-gunakan-cara-tradisional.html

Rabu, 10 November 2010

PEMERINTAH KOMIT BANGUN DESA TERPENCIL

Bupati Sumba Barat Daya (SBD), dr. Kornelius Kodi Mete, menegaskan pemerintahannya terus berkomitmen untuk secara konsisten membangun desa- desa terpencil, seperti Desa Kahale, Wailangira, Panego Ede, Totok, Weelima, Weemanada, Wanno Tala serta desa terpencil lainnya. "Ini menjadi perhatian pemerintah untuk disentuh dengan pembangunan di berbagai bidang sesuai kemampuan keuangan daerah," tegas Kodi Mete.

"SBD adalah sebuah daerah otonom baru yang baru berusia tiga tahun. Dalam usianya yang masih sangat muda ini, patut diakui bahwa ada begitu banyak keberhasilan yang sudah dicapai, di samping berbagai hambatan yang mengiringinya," ujar Bupati Kornelius belum lama ini.

Dalam hal pembangunan, katanya, ada beberapa kemajuan positif yang perlu di apresiasi. Dapat kita lihat seperti hasil perhitungan APBD Sumba Barat Daya tahun anggaran 2009 menunjukkan angka yang melampaui target. Dari target sebesar Rp 302.243.706.252 meningkat menjadi Rp 306.069.928.156 (101, 27 persen). 

Sedangkan PAD dari target Rp 8.186.122.000 meningkat menjadi Rp 9.516.217.604 (116, 25 persen). Penghasilan dari retribusi daerah mencapai 70, 14 persen. Atas keberhasilan ini, Bupati Kornelius Kodi Mete menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh masyarakat yang berkontribusi posotif mendukung pembangunan di Kabupaten Sumba Barat Daya. 

Bupati Kodi Mete juga mengingatkan hendaknya semangat para pejuang terdahulu menjadi landasan moral yang menginspirasi kita untuk mengisi kemerdekaan ini dengan semangat membangun dan memperkokoh jiwa nasionalisme dalam Bhinneka Tunggal Ika. Dan, berusaha melawan berbagai kekerasan sosial, provokasi agama, suku, kemelaratan, keterpurukan ekonomi, dan terorisme bila ada di Kabupaten SBD.Pidato bupati juga diwarnai dengan banyak ucapan terima kasih kepada seluruh warga SBD. Ketika menyinggung soal pelebaran jalan di mana banyak warga yang merelakan pekarangan rumah mereka untuk dijadikan jalan utama Kota Waitabula, Bupati Kodi Mete sempat tersendak suaranya dan mengeluarkan air mata karena terharu. (humas pemkab sbd) 

Sumber : http://spiritentete.blogspot.com/2010/09/pemerintah-komit-bangun-desa-terpencil.html

Selasa, 09 November 2010

SISWA MARSUDIRINI KBM DI GUDANG

TAMBOLAKA, Siswa di SDK Marsudirini sampai saat ini masih menggunakan sebuah gudang dan ruang kepala sekolah untuk kegiatan belajar mengajar (KBM), karena ruangan yang tersedia tidak mampu menampung seluruh siswa/i di sekolah itu yang berjumlah 557 orang.

Ruang kelas yang tersedia di sekolah itu ada 12 ruang. Selain itu, keterbatasan komputer ikut menghambat kelancaran pengerjaan administrasi sekolah.
Kepala SDK Marsudirini, Suster Teofilla, OSF menyampaikan hal itu saat menerima kunjungan anggota DPD RI, Ir. Emanuel Babu Eha di sekolah itu, Kamis (4/11/2010).

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Forum Millennium Development Goals (MDGS), Rustam Amirudin, meminta perhatian Pemda Sumba Barat Daya (SBD) dan anggota DPD, Ir. Emanuel Babu Eha, agar siswa di sekolah ini memperoleh ruang kelas yang layak bagi kegiatan belajar mengajar. Pasalnya, kondisi gudang yang dipakai tak layak bagi KBM. Kondisi yang sama mengganggu kegiatan guru seperti rapat, mengingat ruang kepala sekolah digunakan untuk KBM. Pihaknya tidak meminta bantuan orang tua murid mengingat sebagian besar anak didik berasal dari keluarga kurang mampu.

Emanuel Babu Eha mengatakan, kedatangannya ke sekolah ini untuk melihat langsung kondisi KBM di sekolah ini, sekaligus ingin menyerahkan bantuan buku pelajaran sebagai wujud dukungannya terhadap pendidikan anak-anak.

Ia meminta anak-anak harus tetap sekolah karena kelak anak-anak ini yang akan menjadi pemimpin di daerah ini. Dalam kunjungan tersebut anggota DPD RI, Ir.Emanuel Babu Eha, langsung menyerahkan bantuan buku-buku pelajaran diterima kepala sekolah, Suster Teofilla, OSF. (pet)


Sumber : http://www.pos-kupang.com/read/artikel/54879/regionalntt/waitabula/2010/11/8/siswa-marsudirini-kbm-di-gudang

Minggu, 07 November 2010

KEPALA BPS SUMBA BARAT JADI TERSANGKA

WAIKABUBAK, Penyidik Kejaksanaan Negeri (Kejari) Sumba Barat menetapkan Drs. DK, Kepala Badan Pusat Statistik  (BPS) Kabupaten Sumba Barat sebagai tersangka kasus korupsi dana pembangunan gedung kantor BPS tahun 2009 dengan nilai proyek Rp 1 miliar lebih.

DK dijerat  dengan ancaman pidana pasal 9 UU Pemberantasan Korupsi No. 20 Tahun 2001. DK diduga memalsukan dokumen administrasi proyek tersebut untuk mencairkan dana proyek 100 persen pada batas waktu pekerjaan 3 Desember 2009. Padahal sampai tanggal 3 Desember 2009, pekerjaan fisik proyek tersebut belum 100 persen.

Demikian penjelasan Kajari Waikabubak, Sopran Telaumbanua, S.H melalui Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus, Ihsan Asri, S.H, di ruang kerjanya, Rabu (3/11/2010).

Menurut Ihsan, meskipun secara fisik pembangunan kantor itu tidak merugikan keuangan negara tapi proses pencairan dana proyek menyalahi ketentuan aturan sehingga  patut dijerat dengan UU korupsi. Sebab, di saat fisik proyek belum 100 persen, dokumen proyek diduga dipalsukan agar dana bisa dicairkan 100 persen.
Seharusnya, kata dia, pembayaran keuangan pada saat jatuh tempo disesuaikan dengan capai pekerjaan fisik bangunan pada saat itu. Artinya pemilik proyek hanya boleh membayar sesuai pencapaian fisik pekerjaannya. Tapi yang terjadi fisik proyek belum 100 persen  tapi realisasi keuangan 100 persen. Proses ini tidak benar dan patut mempertanggungjawabkannya di depan hukum.

Ihsan mengaku tengah bekerja keras merampungkan BAP tersangka DK dan dalam waktu dekat dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan.

Tidak Rugikan Negara
Tersangka DK  yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (3/11/2010), mengatakan, pencairan dana proyek dilakukan per 3  Desember 2010 saat fisik proyek sudah mencapai 90 persen lebih, dimana dia ingin menyelamatkan proyek itu. Jika dananya dikembalikan atau dibayar sesuai pencapaian fisik pekerjaan maka gedung itu akan mubazir. Sebab anggaran dana pembangunan Kantor BPS berasal dari  BPS Pusat pada tahun 2009, dan tahun 2010 BPS secara nasional memprioritaskan agenda sensus penduduk. Bahkan kemungkin tahun anggaran 2011 juga belum tentu dianggarkan lagi dananya. Langkah penyelamatan dana proyek berangkat dari pengalaman pembangunan Kantor BPS Kabupaten Kupang yang dimulai tahun anggaran 2008 sampai sekarang belum selesai.

"Persoalannya sama dimana sampai batas waktu pekerjaan fisik proyek ternyata belum tuntas, dan dana kembali ke pusat. Dan sampai sekarang BPS Pusat belum menganggarkan kembali dana kelanjutan pekerjaan BPS Kabupaten Kupang," jelasnya.

Karena itu, dia siap mempertanggungjawabkan kebijakannya di meja hukum karena apa yang diperbuatnya tidak sepeser pun masuk ke kantongnya tapi murni demi menyelamatkan proyek pebangunan gedung Kantor BPS.

Ia mengaku sebelum mencairkan dana, telah konsultasi dengan pimpinan BPS NTT dimana ia disarankan melanjutkan pekerjaan pembangunan fisik kantor hingga tuntas. Karena itu, ia siap menghadapi proses hukum dan sebagai bagian dari resiko memegang jabatan publik


Sumber : http://www.pos-kupang.com/read/artikel/54852/regionalntt/waikabubak/2010/11/6/kepala-bps-sumbar-jadi-tersangka

Sabtu, 06 November 2010

SENSUS PENDUDUK 2010 : PENDUDUK SUMBA BARAT DAYA 283.818 ORANG

Jumlah Penduduk Kabupaten Sumba Barat Daya Berdasarkan hasil sensus penduduk 2010 sebanyak 283.818 orang dengan laju pertumbuhan sebesar 2,77 persen pertahun.












Sumber : BPS Sumba Barat

Kamis, 04 November 2010

ANN McCUE RAIH PENGHARGAAN RATU INGGRIS KARENA MEMBANTU WARGA SUMBA

Bagi Warga Sumba Barat Daya (SBD) nama Ann  McCue bukanlah nama yang asing lagi. Ibu Ann Demikian warga di desa memanggilnya, Sosok perempuan paruh baya yang dibesarkan di Inggris ini sudah begitu dekat dengan warga SBD khususnya di desa.

Delapan tahun mengabdikan diri lewat Yayasan Harapan Sumba (YHS) yang dipimpinnya bukan waktu yang mudah bagi seorang ekspatriat (warga negara asing), walaupun demikian Ann tetap selalu berusaha memberikan pengabdian terbaiknya Untuk Sumba Barat daya lewat berbagai project yang dilakukannya di selama di YHS diantaranya membangun bak Air dari mata air, bak penampung air hujan (PAH), toilet kompos, air siap minum,membangun sekolah sektor pertanian dll, yang tentunya bekerja sama dengan berbagai Donor (Penyumbang) luar negeri hasil kerjasamanya.

Pengabdian Ann ternyata mendapat perhatian dari pemerintah inggris, karenanya 13 Oktober 2010 Ann menerima penghargaan Membership of the British Empire (MBE) yang diberikan langsung oleh Ratu Elizabeth di Buckingham Palace Inggris. pengharhargaan ini diberikan sebagai penghormatan kepada orang yang berprestasi atau untuk jasa, layanan dan keberanian, penghargaain ini menggambarkan bahwa penerima telah melakukan sesuatu yang layak pengakuan.

Ann yang berhasil diwawancarai Moripanet Online lewat layanan Skype,  merasa sangat terhormat untuk menerima penghargaan, tapi juga Ann merasa bahwa dirinya tidak sendirian dalam pengabidannya di Sumba selama ini oleh karena itu Ann ingin berbagi kerhormatan ini dengan semua orang yang telah begitu banyak membantu YHS  selama delapan tahun terakhir. "saya ingin berbagi penghargaan kehormatan ini dengan  staf, relawan VSO, seperti Ibu Ine, Bpk Val, dan semua yang lain yang telah bekerja keras untuk membuat YHS sukses" Ujar Ann

Ann yang saat ini telah kembali ke Inggris berjanji akan datang ke Sumba setiap tahun untuk meninjau keberlanjutan project YHS yang telah dirintisnya. (snd)


ANN McCUE "THE WOMAN OF HOPE"

Ann McCue dibesarkan di Inggris, tetapi selama masa dewasa ia telah tinggal di Eropa, Amerika Serikat dan terakhir Indonesia, Ann memutuskan kembali ke inggris Inggris  pada bulan Juli tahun 2010.

Setelah karir bekerja di perusahaan multi-nasional dirinya bertekad untuk melakukan sesuatu yang  layak dan memberikan sesuatu kembali, setelah kehidupan yang telah memberinya begitu banyak.

Pada kunjungannya tahun 2002 ke Sumba saat ingin menyaksikan PASOLA, Ann Melihat begitu banyak situasi dan kondisi anak-anak di Sumba yang membutuhkan bantuan, hal tersebut membuat dirinya bertekad untuk mencoba membantu.

Dari hasil komunikasinya dengan bebagai kalangan masyarakat di sumba, maka  Ann menyimpulkan  saat itu ada dua prioritas utamanya membantu anak-anak di sumba khususnya Sumba Barat Daya (SBD) yang saat itu masih bergabung dengan kabupaten induk Sumba Barat yaitu untuk memiliki akses terhadap air dan untuk memperoleh pendidikan yang layak.
Demi mewujudkan keinginnya untuk membantu anak-anak di sumba Ann kemudian mendirikan Yayasan Harapan Sumba (Project Hope - Sumba dalam bahasa Inggris) dengan tujuan membantu masyarakat setempat untuk membantu diri mereka sendiri. Yayasan Harapan Sumba (YHS) perlahan-lahan berkembang dan saat ini telah memiliki 12 orang staff.

sejauh ini YHS sudah membantu orang untuk membangun tangki air dan toilet pedesaan sederhana, dan menyediakan mereka dengan filter air untuk memastikan air mereka aman. YHS juga sudah membangun 12 gedung sekolah baik untuk sekolah yang ada bangunan yang tidak layak huni, dan juga  cabang dari sekolah yang sudah ada namun aksesnya sangat jauh.

YHS menyediakan informasi kesehatan dasar dan gizi bagi para ibu, menyediakan terapi dan operasi untuk beberapa anak-anak penyandang cacat, YHS juga memiliki pertanian yang kuat dan tim peternakan bekerja sama dengan petani setempat.

Awalnya niatnya, Ann  berencana tinggal di Sumba hanya tiga tahun, tapi melihat manfaat dari gedung sekolah baru yang didirikan YHS, melihat bayi dan balita yang sebelumnya kekurangan gizi menjadi sehat dan masyarakat lokal, termasuk staf, menjadi lebih makmur dan mandiri, Ann memtuskan untuk memperpanjang masa tinggalnya di Sumba.

Memutuskan untuk tinggal di sumba, Bagi Ann bukan hal yang mudah di tahun-tahun pertamnya di Sumba Ann merasa penuh dengan tantangan karna harus belajar bahasa yang baru, mencoba untuk memahami budaya dan cara berpikir yang sama sekali berbeda. Namun Ann mengakui hal tersebutlah yang membuat hidupnya menarik dan bervariasi.

Ann mengakui bahwa banyak dari orang Sumba yang serius ingin meningkatkan taraf hidup mereka. Di Sumba ada tercipta sebuah komunitas yang indah, hubungan sosial, persahabatan, dan semua itu yang tidak dapat ditemukan lagi di Inggris. (snd)

Senin, 01 November 2010

52 IMIGRAN ILEGAL TERDAMPAR DI PANTAI WANOKAKA

Melarikan diri karena konflik perang  yang berkepanjangan dan ingin menyelamatkan hidup di negara lain yang memberikan rasa aman ternyata tidaklah mudah, hal itulah yang dialami 52 imigran asal Timur Tengah.

Setelah kurang lebih tiga hari di lautan, mereka akhirnya terdampar di perairan sumba tepatnya di pantai Wanokaka Kabupaten Sumba Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur tangal 28 Oktober 2010, para imigran ini terdampar karena tersapu ombak besar yang menghantam perahu mereka sehingga mereka terbawa kembali ke perairan Indonesia (Sumba).

Ke 52 imigran yang terdiri dari 41 warga negara Afghanista dan 11 warga negara Iraq (6 Pria, 3 wanita, dan 2 anak-anak). 41 warga Afghanistan ini adalah pelarian dari Makassar tanggal 10 Oktober lalu, sedangkan 11 11 warga negara iraq belum diperoleh kejelasan informasi seputar statusnya.

Menurut informasi dari sumber Moripanet Online,  para imingran tersebut sudah mendekati Ashmo Reef (pulau pasirnya Australia) tapi mendapat hantaman gelombang dan dibawa kembali ke Indonesia, tanggal 26 Oktober malam salah satu staff IOM (International Organization for Migration) Makasar mendapatkan laporan minta tolong lewat telepon ke ponselnya dari salah seorang migrant pelarian dari makassar, kemudian informasi tersebut diteruskan kepada pihak terkait dalam hal ini kepolisian agar mereka bisa diselamatkan.

Sejak 28 Oktober para imigran ini berada dalam pengawasan Polres Sumba Barat bekerja sama Dengan Polda dan Imigrasi, pihak IOM mensupport care dan maintenance mereka selama mereka berada disana seperti makan minum obat2an dll.

Rencananya dalam waktu dekat para imigran ini akan diterbangkan kembali ke Makasar dengan pesawat carteran khusus dari bandara Tambolaka Kabupaten Sumba Barat daya. Di Makassar mereka akan ditampung di rumah detensi imigrasi (Rudenim Makassar) sembari menunggu process lebih lanjut dari UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) tentang status mereka apakah sebagai refugee (pengungsi) atau tidak. Sehingga dari status itu bisa ditentukan apakah mereka layak untuk dicarikan negara ketiga yang mau menerima pengungsi /pencari suaka. (snd)

Berita Yang Paling Banyak Dibaca

PESONA WISATA SUMBA

Visit Sumba Island, East Nusa Tenggara, Indonesia Slideshow: Go’s trip to Sumba was created with TripAdvisor TripWow!

Facebook MoripaNews Online

Tempat Wisata SBD