Member Of

Member Of

Like Untuk Bergabung

Selasa, 20 Juli 2010

14 Mahasiswa Prancis Bangun Bak penampungan Air di SBD

Waimangura (Moripa), ada pemandangan berbeda di kampung Weekanesa Desa Waimangura. Sekelompok orang asing atau Dawa Kaka (sebutan dalam bahasa lokal) terlihat sering berada di desa tersebut.

Kelompok orang asing ini bukanlah turis yang hanya jalan – jalan/ berkunjung, karna mereka mahasiswa asal prancis yang datang untuk memberikan bantuan berupa bak penampungan air untuk beberapa desa di Sumba Barat Daya.



Caroline Huet, pimpinan kelompok ini mengatakan mereka mengumpulkan dana di prancis untuk bisa memberikan bantuan konkrit untuk masyarakat sumba barat daya salah satunya lewat membangun bak penampungan air dan semuanya dikerjakan sendiri oleh kelompok mahasiswa prancis dibantu oleh warga kampung tempat dibangun bak penampungan air.



Huet menuturkan, keinginannya untuk membantu ini muncul ketika kujungan pertamanya ke sumba tahun 2009 lalu bersama ayahnya. Saat kunjungan tersebut Huet melihat persoalan air menjadi masalah serius di Sumba Barat Daya. Setelah kembali ke Prancis Huet mengajak rekan-rekan mahasiswa untuk membantu warga di Sumba Barat Daya.



Dengan di Fasilitasi Yayasan Harapan Sumba di Waitabula, Huet datang bersama 13 orang temannya dan mulai membangun Bak Penampungan Air yang di awali dari Kampung Weekanesa Desa Waimangura Kecamatan Wewewa Barat. Saat ini 4 Bak penampungan Air sudah berhasil dibangun di Desa Weekanesa. 14 Mahasiswa Prancis ini sekarang berpindah ke desa Kabali Dana untuk melanjutkan projectnya.



Kelompok Mahasiswa Prancis ini sudah sejak awal bulan Juli 2010 berada di Sumba Barat daya dan kerja social ini akan berakhir tanggal 27 Juli 2010 karna tangggal 28 Juli 2010 kelompok ini akan kembali ke Prancis.



Ke empat belas mahasiswa  prancis yaitu :

  1. Marie Granet
  2. Rome Poirson
  3. Mathilde Colas
  4. Henri Vignoles
  5. Piere-yves Bolle
  6. Antoine Monserand
  7. Romain Duronio
  8. Cecile Rapoport
  9. Celine Leblanc
  10. Caroline Huet
  11. Margaux Court
  12. Juliette Meur
  13. Alizee Deckmun
  14. Antoine Miliard



Huet mengatakan, saat ini memang tidak semua desa bias terbantu tapi  jika ada kesempatan mereka akan kembali ke sumba untuk bias membantu warga lainnya yang membutuhkan. (snd)

Minggu, 18 Juli 2010

Yubi Pandango dan Reko Deta Pimpin Sumba Barat Periode 2010 - 2015

Waikabubak (Moripa), Setelah melalui dua putaran pemilu Kada Sumba Barat akhirnya Pasangan Jubilate Pandango, SPd, M.Si dan Reko Deta, SI.Pem (PANDETA)  diumumkan sebagai pemenang Pemilu Kada Putaran 2 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumba Barat.

Berdasarkan hasil pleno PANDETA mengumpulkan suara 27.743 mengalahkan lawannya pasangan Drs. A. Niga Dapawole dan Ir. Thimotius Sappu (ANTIMO) yang hanya memperoleh suara 24.011.

Pembacaan berita acara pemenang Pemilu Kada yang dilakukan di kantor KPU Kabupaten Sumba Barat Sabtu(15/07/2010) sempat diwarnai  demo dari sejumlah pendukung pasangan ANTIMO yang menuntut pembukaan kotak suara serta penghitungan ulang suara karna diduga terdapat kecurangan. Namun ketua KPU Sumba Barat Jefri Galla, SH yang memimpin jalannya rapat tersebut tidak mengabulkan permintaan para pendemo karna menurutnya peraturan KPU tidak mengijinkan dilakukan pembukaan Kotak Suara di KPU tanpa adanya keputusan resmi dari Mahkamah Konstitusi.

Berita acara Pemenang pemilu kada Sumba Barat yang dibacakan oleh Ketua KPU Jefri Galla, SH ditandatangani oleh Ketua KPU Sumba Barat dan 5 KPU yaitu Anggota yaitu Rudolf G. Dimu, SE, Daud L. Mude, S.IPEM, Anggrainy H. Awang, SE, Melkianus L.M Paubun, ST.

Rabu, 07 Juli 2010

DPRD SBD Hutang Makanan Rp 78 Juta

DPRD Sumba Barat Daya (SBD) masih berhutang Rp 78 juta pada Rumah Makan (RM) Richard di Jalan Weetabula, Tambolaka. Sejak tahun 2009 sampai tahun ini, sejumlah pesanan makanan dan minuman di warung ini belum dibayar.

Pemilik RM Richard, Andreas Bili, pada tanggal 24 Juni 2010 sudah melayangkan surat tagihan hutang ke Kepala Sekretariat DPRD SBD, Drs. David Tamo Ama, agar segera membayar tunggakan tersebut.

Selama tahun 2009, hutang di RM tersebut mencapai Rp 38.972.000 dan hutang tahun 2010  Rp 39.191.500. 

Andreas meminta agar hutang dewan itu dibayar sekaligus, tidak dengan cara mencicil sebab pihaknya membutuhkan modal untuk pengembangan usahanya.

"Sudah hampir dua tahun kami menunggu tapi belum juga dibayar. Bagaimana usaha ini bisa berkembang kalau hanya pikul piutang saja sementara kami orang swasta yang butuh modal kerja dan juga butuh dukungan pemerintah," kata Andreas Bili.

Siap Bayar
Sekretarias DPRD SBD, Drs. Tamo Ama yang  dikonfirmasi ke ponselnya, Jumat (25/6/2010) siang, mengataku sudah menerima surat tagihan dari RM Richard dengan nilai tagihan Rp 78.163.500.

"Pokoknya kami siap bayar dan bertanggungjawab atas seluruh hutang yang ada. Tadi pagi saya sudah perintahkan bendahara agar pergi bayar dulu hutang tahun 2010 sebesar Rp 39.191.500. Sedangkan hutang tahun 2009 menunggu pencairan dana tahap berikut," ujarnya.

Dia meminta pengertian baik pemilik rumah makan bahwa pihaknya tidak bisa membayar sekaligus karena pencairan dana dilakukan secara bertahap.
Pemilik rumah makan Richard, Andreas Bili, dalam suratnya  kepada Sekwan SBD yang tembusan diterima
Pos Kupang, Jumat (25/6/2010), merincikan hutang DPRD SBD tersebut. Total hutang Rp 78.163.500 terdiri dari hutang makanan dan minuman selama tahun 2009, sebesar Rp 38.972.000 yakni  bon nasi kotak, aqua dan minuman mizon, dan bon tahun  2010 sebesar Rp 39.191.500,000.

Pihak RM tersebut sudah beberapa kali berusaha menemui bendahara agar membayar hutang yang ada walaupun tidak seluruhnya, namun selalu ditanggapi dengan alasan dana belum cair. Namun informasi yang diterima bahwa biasanya setiap triwulan dana pemerintah cair.

Mama Linda, istri Andreas Bili yang dikonfirmasi, Jumat (25/6/2010), mengatakan, pihaknya sudah dengan susah payah, siang dan malam melayani permintaan konsumsi DPRD SBD berupa nasi kotak, aqua,  minuman ringan mizon.

"Kami selalu memberikan pelayanan terbaik dan memuaskan. Kami harap usaha ini berjalan lancar dan berkembang. Sayang, dalam perjalanan ternyata piutang menumpuk dan kami terus menagihnya tapi belum juga terbayar. Kita kesulitan modal," ujarnya

Menurut Mama Linda, sebenarnya pihaknya tidak keberatan jika DPRD SBD mau membayar sebagian hutang. "Tadi bendahara datang mau ayar hutang  tahun 2010 Rp 39 juta lebih. Sedangkan hutang tahun 2009 menunggu pencairan dana berikutnya. Bahkan informasi sekwan tidak mau bertanggungjawab terhadap hutang tahun 2009 dan menjadi   tanggungjawab sekwan sebelumnya. Aneh selama 2-3 hari terakhir ini DPRD memesan konsumsi ke rumah makan lain," ujarnya.

Itu berarti, katanya, DPRD SBD ada dana karena masih memesan makanan di warung lain. Dia minta bendahara membayar seluruh hutang tanpa kompromi. "Saya  belum tahu kapan bendahara datang untuk bayar. Sekwan dan jajarannya tidak hargai kami lagi. Padahal sejak dewan berkantor, semua konsumsi dipesan di sini. Bahkan hutang sampai ratusan juta juga kami tetap layani," katanya kesal. 

Sumber : Pos Kupang.com

Dua Kades Diduga Selewengkan KUBE

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  Sumba Barat Daya (SBD) mendesak pemerintah setempat menindak  oknum Kepala Desa Wailabubur dan oknum Kades Kori, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten SBD. Keduanya diduga menyelewengkan dana kelompok usaha bersama (KUBE) tahun anggaran (TA) 2009.

Dana Kube ini merupakan bantuan pemerintah untuk 170 kelompok atau untuk 1.700 anggota dengan besaran dana Rp 2 juta/anggota.

Berdasarkan hasil kunjungan dewan ke beberapa kelompok penerima bantuan, diperoleh informasi dana Kube tersebut tidak dikelola pengurus kelompok, tapi dikelola kepala desa.
Diduga kedua oknum kades ini menyunat dana untuk  setiap kelompok dengan beragam alasan yang tak masuk akal.
Demikian penyampaian tim DPRD SBD yang berkunjung ke Kecamatan Kodi Utara, Kodi dan Kodi Bangedo dalam rapat paripurna DPRD SBD, Senin (14/6/2010).

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD SBD, Gerson Tanggu Dendo, S.H, dihadiri Wakil Bupati SBD, Jack Malo Bulu, serta pimpinan SKPD.

Tim dewan ini menemukan, dari 10 kelompok usaha bersama dengan 100 orang anggota di Desa Wailabubur, Kecamatan Kodi Utara, ditemukan pencairan tahap I Rp 150 juta dengan rincian Rp 1,5 juta/anggota.

Namun berdasarkan pengakuan kelompok penerima bantuan dan pengakuan Kades Wailabubur, dana KUBE dibagi kepada kelompok  hanya Rp 60 juta atau 600 ribu/kelompok dari seharusnya Rp 1,5 juta/kelompok. Dia menyetor dana tersebut ke Dinas Sosial atas permintaan oknum di dinas itu sebesar Rp 6 juta. Dana kelompok yang masih berada di tangan Kades Wailabubur sebesar Rp 84 juta.

Namun pengakuan Kades Wailabubur mendapat protes  kelompok penerima bantuan yang mengaku tidak semua kelompok mendapat bantuan dana Kube sesuai ketentuan. Misalnya, ada dua kelompok memperoleh Rp 600 ribu/anggota, satu kelompok memperoleh Rp 700 ribu/anggota, bahkan ada anggota kelompok hanya memperoleh 150 ribu/anggota dan  450 ribu/anggota.

Diperkirakan dana KUBE yang masih ada di tangan Kades  Wailabubur bukan cuma Rp 84 juta, tapi lebih besar dari itu.
Oknum Kades Kori, Kecamatan Kodi Utara, SBD,  diduga memotong dana KUBE Rp 100 ribu/anggota dengan alasan membeli obat dan pembuatan kandang babi. Ternyata hal itu tidak dilakukan. Bahkan Kades Kori menyatakan hak anggota ada di tangan kepala desa.

Sedangkan di Desa Kalenga Rongo, Kecamatan Kodi Utara, ada dua ketua kelompok diduga tidak membagikan dana KUBE kepada kelompok penerima bantuan. Akibatnya, warga melaporkan dua oknum ketua kelompok ke Polsek Kodi Utara.
Karena itu, DPRD SBD meminta  pemerintah segera berkoordinasi dengan Polsek Kodi Utara untuk menuntaskan kasus tersebut sesuai ketentuan  yang berlaku. (pet)
--------------tabel-------------
 Tim kunjungan DPRD SBD:
Koordinator Gerson Tanggu Dendo, S.H
Ketua          Heribertus Pemudadi, S.Sos
Sekretaris     Rudolf Radu Holo
Anggota       Soleman Tari Wungo
Anggota     Thomas Tanggu Dendo
Anggota     Oktavianus Holo
Anggota    Antoneta Kura
Anggota   Agustinus Mali
Anggota   Oktavianus Djama Nuna.

Sumber : Pos Kupang.com

Warga Wewewa Minta SMK Pertanian

Masyarakat di Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), minta Pemda setempat  membangun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pertanian di Elopada, ibukota Kecamatan Wewewa Timur. Kondisi dan karakteristik wilayah ini dinilai sangat cocok untuk  pengembangan tanaman komoditi pertanian.

Keseriusan warga mendukung pembangunan SMK Pertanian di daerah itu dibuktikan dengan penyediaan lahan/tanah bagi lokasi pembangunan SMK dimaksud.

Demikian hasil jaring aspirasi masyarakat oleh tim dewan saat kunjungan kerja ke Kecamatan Wewewa Barat dan Wewewa Timur  yang disampaikan dalam sidang paripurna DPRD SBD, Senin (14/6/2010).

Tim dewan terdiri dari Yusuf Malo (Ketua), Alex Lende Ngongo (wakil ketua), Ngongo Ndeta (wakil ketua), Gabriel Pira (sekretaris) dan anggota Maru Rode Ate, Darsono Bole Malo, Samuel Bili Bulu, Adriana RK Awa Kosi, Niko UD Dangga Limu, Stefanus Bora dan Thomas Louro.

Menurut dewan, aspirasi masyarakat yang menginginkan kehadiran sebuah sekolah kejuruan pertanian di wilayah Wewewa Timur sudah lama.

Keinginan warga ini beralasan karena kultur sumber daya alam di wilayah kecamatan itu sangat mendukung. Warga berharap kehadiran SMK Pertanian dapat memberi inspirasi bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha pertanian yang memberi nilai ekonomis tinggi kepada masyarakat setempat. Karena itu, masyarakat berharap dewan dapat memperjuangkan hingga terwujudnya pembangunan SMK Pertanian di Wewewa Timur.

Melalui forum rapat paripurna itu, dewan berharap pemerintah dapat mempertimbangkan keinginan masyarakat di Wewewa Timur untuk membangun SMK pertanian di daerah itu.

Sumber : Pos Kupang.com

Warga Desak Perbaiki Ruas Matakapore-Bondo Kodi

Masyarakat Desa Weekadana dan Desa Matakapore, Kecamatan Bondo Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya mendesak pemerintah setempat segera memperbaiki ruas jalan yang rusak  berat  mulai dari Bondo Kodi-Weekadana-Matakaopore sampai ujung selatan Kecamatan Wewewa Barat.

Kondisi ruas jalan ini sungguh memrihatinkan. Aspal jalan nyaris tak terlihat lagi, jalan berlubang sepanjang kurang lebih 10 km sehingga lintasan ini butuh diperbaiki.  Seperti yang disaksikan Pos Kupang, Sabtu (3/7/2010), saat melintasi ruas jalan Bondo Kodi-Desa Weekadana-Desa Matakapore sampai wilayah selatan Kecamatan Wewewa Barat, kondisi jalan rusak cukup parah.

Perjalanan yang mestinya butuh waktu 1 jam terpaksa harus ditempuh dua kali waktu yang dibutuhkan karena kendaraan yang ditumpangi harus bergerak perlahan menghindari jalan rusak dan berlubang serta tebaran batu kerikil di badan jalan lintasan ini.

Dua desa ini merupakan daerah potensial penghasil komoditi perdagangan. Warga di desa ini  memiliki usaha perkebunan coklat yang cukup luas. Juga tanaman kopi, sirih, pinang, pisang, kelapa dan sebagainya.  Sayangnya, jalur jalan ini  rusak berat menyebabkan kendaraan yang melayani warga ke daerah nyaris tak ada. Warga terpaksa menggunakan jasa ojek, bahkan sebagian terpaksa berjalan kaki.

Agus Kaka, Marthen Holo dan Yoseph Ngongo Bili, warga desa setempat, mengatakan, ruas jalan itu sudah rusak cukup lama. Warga selalu menyampaikan hal itu dalam rapat bersama di tingkat desa maupun kecamatan agar pemerintah memperhatikan ruas jalan ini. Namun permintaan warga tidak ada yang peduli. Warga  merindukan perbaikan jalan demi kelancaran transportasi sekaligus mempermudah mobilisasi komoditi perdagangan.

"Biaya transportasi cukup mahal karena umumnya jasa ojek dibayar antara Rp 7.500-Rp 10.000/sekali jalan. Harga ini  belum termasuk biaya angkut komoditi yang hendak dipasarkan. Hasil penjualan komoditi lebih banyak dihabiskan untuk biaya transportasi sehingga kami warga Desa Matakapore dan Weekadana mendesak pemerintah segera memperbaiki ruas jalan tersebut agar arus transportasi yang melayani warga dua desa itu kembali lancar,"  harap mereka.

Sumber :  Pos Kupang.com

Berita Yang Paling Banyak Dibaca

PESONA WISATA SUMBA

Visit Sumba Island, East Nusa Tenggara, Indonesia Slideshow: Go’s trip to Sumba was created with TripAdvisor TripWow!

Facebook MoripaNews Online

Tempat Wisata SBD