Blogger Themes

Please Click This Button Below To Read This Website In To Your Own Language

Senin, 14 Juni 2010

DPRD SBD Bahas 15 Ranperda

WAITABULA, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) saat ini lagi sibuk membahas 15 rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang akan dijadikan sebagai landasan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sehingga  berjalan lebih lancar, lebih efektif dan efisien.

Sidang pemandangan umum terhadap ke-15 ranperda ini dipimpin Wakil Ketua DPRD SBD, Gerson Tanggu Dendo, S.H didampingi Ketua DPRD, Yosep Malo Lende.  Hadir Wakil Bupati SBD, Jack Malo Bulu, dan sejumlah pimpinan SKPD.

Fraksi Gerindra dalam pemandangan umumnya menyatakan, pengajuan ke-15 ranperda yang dibahas dalam persidangan kali ini memiliki latar belakang pertimbangan  yang matang dan tidak sekadar mengejar sisi kuantitas, melainkan mengedepankan aspek kualitas.

Hal itu berarti muatan ke-15 ranperda bukan mengedepankan target nomimal, tapi mempertimbangkan aspek humanis. Artinya, ranperda tersebut tidak mendatangkan persoalan memberatkan masyarakat di kemudian hari.

Fraksi Gerindra yang terdiri dari Ketua, Niko Dangga Limu, S.H, Wakil Ketua, Sulaiman Tari Wungo dan sekretaris, Gabriel Pira, SP, dengan anggota Ngongo Bulu serta Antoneta Kura menyatakan, sebuah ranperda yang akan ditetapkan menjadi perda haruslah yang dimengerti masyarakat dan gampang diterapkan sehingga menjadi pintu masuk bagi semua elemen untuk menjalankan setiap kewajibannya sebagai bagian dari niat mendapatkan haknya.

Sementara Fraksi Gabungan Nurani Peduli Masyarakat melalui Ketua Fraksi, Alex Lede Ngongo, dan Ketua Fraksi Golkar, Heribertus Pemudadi, S.Sos, minta pemerintah hendaknya melakukan sosialisasi intensif dan menyeluruh ke semua wilayah agar masyarakat paham sebelum perda diimplementasikan. 

Ketua F-PDIP, Rudolf Radu Holo, mengingatkan agar perda yang bakal dihasilkan benar-benar diberlakukan dan bukan sekadar memenuhi perpustakaan peraturan pemerintah daerah.
Ketua Fraksi Demokrat, Ngongo Ndeta, dalam pemandangan umum fraksi, menyatakan belum saatnya dilakukan pembahasan ranperda karena belum disosialisasikan kepada masyarakat guna mendapatkan input. Juga, pemerintah belum menyerahkan DPA tahun anggaran 2010 kepada DPRD SBD.

Ketua Fraksi Peduli Rakyat Daerah, Charles Lalo,  menyatakan, terdapat sejumlah kekurangan dan kelemahan dalam usulan draf ke-15 ranperda ini, seperti keberadaan salah satu ranperda tidak bisa berdiri sendiri dan harus didukung peraturan yang lainnya. (pet)

15 Ranperda yang Dibahas

Bangunan gedung
Organisasi kantor pelayanan perizinan terpadu satu pintu
Bentuk dan tata cara penetapan perdes
Kerjasama antar desa/kelurahan
Pembentukan penghapusan dan penggabungan desa
Pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah
Izin usaha perdagangan
Tanda daftar gudang
Wajib daftar perusahaan
Izin usaha jasa konstruksi
Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
Retribusi pengujian kendaraan bermotor
Retribusi pelayanan pelabuhan kapal
Retribusi ijin usaha angkutan dan ijin trayek
Retribusi ijin mendirikan bangunan.


Sumber : Pos Kupang
Comments
0 Comments

0 komentar:

Berita Yang Paling Banyak Dibaca

PESONA WISATA SUMBA

Visit Sumba Island, East Nusa Tenggara, Indonesia Slideshow: Go’s trip to Sumba was created with TripAdvisor TripWow!

Facebook MoripaNews Online

Tempat Wisata SBD